RDPU Komisi IV DPR RI Bersama JANGKAR, Usman Husin Desak Cabut Kebijakan Kuota di Taman Nasional Komodo

Jarrakpos.com- Kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo (TNK) memicu polemik serius.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Jaringan Kapal Rekreasi, Senin (6/4/2026), desakan pencabutan kebijakan kuota kunjungan menguat.

Kebijakan yang diterbitkan Balai TN Komodo di bawah Kementerian Kehutanan itu menetapkan kuota maksimal 1.000 wisatawan per hari atau 365.000 orang per tahun.

Aturan ini mulai diuji coba sejak Januari hingga Maret 2026 dan resmi diterapkan pada April 2026.

Selain pembatasan jumlah pengunjung, pengelola juga menerapkan sistem timed entry di kawasan Padar Selatan, dengan tiga sesi kunjungan masing-masing berkapasitas 330 orang.

Seluruh wisatawan diwajibkan melakukan reservasi melalui aplikasi SiOra paling lambat sehari sebelum kunjungan.

Namun dalam forum RDPU, pelaku usaha wisata yang tergabung dalam JANGKAR menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari yang menjadi andalan di Labuan Bajo.

Salah satu perwakilan asosiasi menyebut kebijakan ini seperti langkah yang kontraproduktif terhadap destinasi yang telah lama dibangun.

“Sejak 1982 kami mempromosikan Komodo. Wisatawan datang bukan hanya untuk melihat komodo, tapi juga menikmati lautnya, terutama untuk selam. Kalau dibatasi seperti ini, sama saja seperti ‘bunuh diri’ bagi destinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian besar wisatawan hanya sekali melihat komodo, sementara aktivitas utama mereka justru berada di laut.

Karena itu, ia meminta agar pembatasan kunjungan ke habitat komodo tidak disamakan dengan aktivitas wisata bahari lainnya.

Ketua Umum JANGKAR, Fatiyah Suryani Mile, juga mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Menurutnya, kajian yang digunakan perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini.

“Apa landasan kebijakan ini? Jika merujuk pada kajian lama, maka perlu divalidasi kembali. Apalagi kebijakan ini lebih fokus pada ekosistem darat, sementara dampaknya juga dirasakan pada ekosistem laut,” tegasnya.

Ia menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan penelitian lanjutan demi menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, secara tegas meminta agar surat edaran terkait pembatasan tersebut dicabut.

“Kondisi wisata sedang ramai, tapi justru dibatasi. Ini aneh. Sama saja memangkas potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dampaknya bukan hanya ke Labuan Bajo, tapi ke seluruh sektor pariwisata di NTT,” tegasnya.

Anggota Komisi IV lainnya turut mengusulkan agar Menteri Kehutanan dihadirkan dalam rapat lanjutan untuk memberikan penjelasan langsung. DPR RI juga berencana membentuk tim khusus guna meninjau kondisi lapangan di Labuan Bajo.***