Proyek USB SMKN 13 Batam Tak Selesai Tepat Waktu, Progres Pembangunan Sekitar 65-70 Persen
- account_circle Habil
- calendar_month Senin, 16 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Batam, Jarrakpos.com | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 13 Batam yang menelan anggaran Rp4.115.712.289 dari APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2026 diduga tidak selesai sesuai jadwal kontrak.
Pasalnya, hingga batas akhir masa pelaksanaan pada 13 November 2026, progres pembangunan gedung sekolah tersebut diperkirakan baru mencapai sekitar 65 hingga 70 persen.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpampang di lokasi, pekerjaan pembangunan USB SMKN 13 Batam dilaksanakan oleh kontraktor CV Dua Putra Gemilang Optima dengan konsultan pengawas PT Tanjak Konsultan Anugerah.
Proyek tersebut menggunakan nomor kontrak 02.0001.2/SPK/FISIK-SMK/DISDIK/2026, dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 17 Juni hingga 13 November 2026.
Namun, hingga Minggu (15/11/2026), kondisi fisik bangunan di lokasi proyek masih menunjukkan pekerjaan yang belum rampung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penyelesaian proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini dari seorang warga setempat, Minggu (15/11/2026), proyek pembangunan USB SMKN 13 Batam tersebut dikabarkan telah mendapatkan perpanjangan waktu hingga Januari 2027.
“Katanya diberi perpanjangan waktu sampai Januari tahun depan,” ujar warga setempat saat ditemui di sekitar lokasi proyek.
Meski demikian, warga tersebut mengaku pesimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu perpanjangan apabila melihat kondisi fisik bangunan yang menurut perkiraannya masih berada di kisaran 65 persen.
“Kalau melihat persentase bangunan yang masih sekitar 65 persen, saya kurang percaya bisa selesai sampai Januari 2027 mendatang,” sambungnya.
Warga tersebut juga mengaku sedikit banyak memahami ketentuan mengenai pemberian perpanjangan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Menurutnya, perpanjangan waktu semestinya memiliki dasar dan alasan yang jelas, seperti kondisi kahar (force majeure) atau perubahan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan melalui perubahan kontrak (addendum), sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai pekerjaan masih memungkinkan untuk diselesaikan, kontraktor dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu tertentu sesuai mekanisme dan ketentuan kontrak.
Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterlambatan pekerjaan juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa denda keterlambatan sesuai perjanjian kontrak dan regulasi yang berlaku.
Besaran denda serta mekanisme pengenaan sanksi tersebut tentunya perlu mengacu pada ketentuan kontrak pekerjaan yang telah disepakati.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada Senin pagi (16/11/2026), belum memberikan penjelasan substantif terkait keterlambatan pembangunan USB SMKN 13 Batam tersebut. Andi Agung hanya menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti rapat.
Begitu pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Provinsi Kepri, Kasdianto, yang hingga berita ini disusun belum memberikan tanggapan.
Tim media ini yang turun langsung ke lokasi proyek juga belum berhasil menemui pihak kontraktor CV Dua Putra Gemilang Optima untuk meminta penjelasan mengenai progres pekerjaan maupun kabar perpanjangan waktu hingga Januari 2027.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor dan konsultan pengawas PT Tanjak Konsultan Anugerah belum berhasil dikonfirmasi.
Publik tentu berharap Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan, realisasi progres pekerjaan, dasar pemberian perpanjangan waktu, serta langkah pengawasan terhadap proyek pembangunan sekolah tersebut. (Hbl)
- Penulis: Habil





Saat ini belum ada komentar