Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pemkab Pacitan Tak Naikkan Target PBB-P2 pada RAPBD 2027, Retribusi Kesehatan Justru Turun?

Pemkab Pacitan Tak Naikkan Target PBB-P2 pada RAPBD 2027, Retribusi Kesehatan Justru Turun?

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan diproyeksikan tidak menaikkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Kebijakan serupa juga diterapkan pada target retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Sementara itu, target retribusi pelayanan kesehatan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi pendapatan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat serta sensitivitas sosial yang berkembang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Deni Cahyantoro, mengatakan, berdasarkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, target penerimaan PBB-P2 diproyeksikan sebesar Rp26.374.439.500.

Menurut Deni, Bupati Pacitan tidak berkenan menaikkan target penerimaan dari sektor tersebut. Pertimbangannya tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah, tetapi juga kondisi masyarakat yang perlu mendapat perhatian.

“Pak Bupati tidak berkenan untuk menaikkan target PBB-P2 dengan pertimbangan kondisi perekonomian masyarakat dan juga situasi kebatinan yang cukup sensitif,” terang Deni, Sabtu (17/10).

Selain PBB-P2, Pemkab Pacitan juga memproyeksikan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp10.126.000.000. Target tersebut belum diarahkan untuk mengalami peningkatan dalam rancangan anggaran tahun mendatang.

Di sisi lain, sektor pelayanan kesehatan justru menunjukkan proyeksi penerimaan yang lebih rendah. Dalam draf KUA-PPAS 2027, target retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar Rp156.673.030.072.

Penurunan tersebut menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati dalam pembahasan RAPBD 2027, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pendapatan daerah dan keberlanjutan pembiayaan pelayanan publik.

Meski demikian, angka-angka tersebut belum bersifat final. Deni menegaskan, RAPBD 2027 masih dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pacitan. Karena itu, proyeksi pendapatan yang tertuang dalam draf KUA-PPAS masih berpeluang mengalami perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan.

“Perangkaan tersebut masih sebatas proyeksi, bisa berkurang bisa bertambah menunggu hasil pembahasan dengan dewan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan RAPBD 2027 telah memasuki tahapan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mengkaji arah kebijakan anggaran sekaligus memastikan proyeksi pendapatan daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, kepastian besaran target PBB-P2, retribusi pariwisata, serta retribusi pelayanan kesehatan pada 2027 masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif.

Pemerintah daerah, kata Deni, berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan asli daerah dan kemampuan masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan serta kualitas pelayanan publik.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • David Boimau Minta Dukungan Nyata dari Pusat untuk Pengakuan Hutan Adat Boti: Jangan Sekadar Penetapan Status

    David Boimau Minta Dukungan Nyata dari Pusat untuk Pengakuan Hutan Adat Boti: Jangan Sekadar Penetapan Status

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 593
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com — Balai Perhutanan Sosial Kupang membuka jalan bagi pengakuan Hutan Adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang ditargetkan menjadi yang pertama atau perdana di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2026. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat, sekaligus bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak tradisional yang selama […]

  • Pemkot Kupang Perkuat Kesejahteraan UKM Lewat Bantuan Sarana Produksi di Tahun 2025

    Pemkot Kupang Perkuat Kesejahteraan UKM Lewat Bantuan Sarana Produksi di Tahun 2025

    • calendar_month Minggu, 13 Jul 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 284
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui penyaluran bantuan sarana penunjang usaha sepanjang tahun 2025. Bantuan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas layanan, sekaligus kesejahteraan pelaku UKM di Kota Kupang. Pada tahun 2025, Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang menyalurkan bantuan sarana berupa […]

  • Nadiem sebut Nama Jokowi dalam Sidang

    Nadiem sebut Nama Jokowi dalam Sidang

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 288
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/3026). Dalam eksepsinya, Nadiem mengungkapkan alasan dirinya bersedia masuk ke pemerintahan meski berasal dari latar belakang teknologi […]

  • Polda Kepri Siaga Personel dan Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Alam Sumatra

    Polda Kepri Siaga Personel dan Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Alam Sumatra

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Habil
    • visibility 348
    • 0Komentar

    BATAM, Jarrakpos.com | Polda Kepri menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan empati keluarga besar Polda Kepri bagi warga yang tengah menghadapi musibah pada Rabu (3/12/2025). Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., telah memerintahkan para Kapolda di wilayah Sumatera […]

  • Memperingati Sumpah Pemuda ke-98: KNPI Dorong Pemuda Melek Digital, Jauhi Rebahan, dan Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

    Memperingati Sumpah Pemuda ke-98: KNPI Dorong Pemuda Melek Digital, Jauhi Rebahan, dan Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 45
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com — Semangat Hari Sumpah Pemuda yang ke-98 bergemuruh di Kabupaten Kuningan. Peringatan hari bersejarah yang hampir menginjak satu abad ini dirangkai bersama konsolidasi internal yang dihadiri oleh jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dewan Pengurus Kecamatan (DPK), serta unsur Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di wilayah Kuningan, acara berlangsung di komplek halaman kantor […]

  • Bank NTT Tanda Tangan Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara: Wakili Perbankan Wilayah Indonesia Timur

    Bank NTT Tanda Tangan Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara: Wakili Perbankan Wilayah Indonesia Timur

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 677
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mewakili perbankan di wilayah Indonesia Timur dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kas Negara. Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan kas negara tersebut antara Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat dan Perbankan/Lembaga Keuangan Nonbank/Lembaga Persepsi Lainnya di Gedung A.A. Maramis di Jakarta. Dalam acara […]

expand_less