Perimeter Bandara Soekarno-Hatta Ambruk, Pengerjaan Dituding Asal-Asalan

JAKARTA, JARRAK POS – Belum lama ini, tembok underpass atau terowongan Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta ambruk, Senin (5/2/2018) sore. Tembok tersebut runtuh paska pengerjaan konstruksi rampung dan selesai diresmikan.

Merespon itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) DKI Jakarta Ernadi menuding pengerjaan proyek infrastruktur itu asal-asalan. Seperti diketahui, di atas terowongan itu terdapat jalur rel kereta Soekarno-Hatta.

Menurut Ernadi, ambruknya perimeter itu ditengarai karena pengerjaan proyek tidak maksimal oleh kontraktor. Ernadi bahkan meminta kontraktor underpass jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dievaluasi.

“Ini kali ke sekian. Pengerjaan proyek infrastruktur tampak asal-asalan. Ini keteledoran kontraktor karena pengerjaannya tidak mempertimbangakn standar SOP kontruksi. Harus segera dievaluasi itu,” tegas Ernadi kepada Redaksi, Sabtu (17/2/2018) melalui sambungan seluler.

Bagi Ernadi, pemerintah melalui Kementerian PUPR bertanggungjawab atas insiden yang telah menewaskan satu korban akibat tertimbun material bangunan itu. Ernadi tegaskan, pihaknya akan kawal insiden ini hingga tuntas.

“Sudah ada korban jiwa. Saya tegaskan, setiap konstruksi bangunan harus direncanakan dan dikerjakan safety. Baru diresmikan sudah amburuk, berarti pengerjaannya yang penting jadi, tanpa kejelian dan standar prosedur kerja konstruksi,” ungkapnya.

Menurut Ernadi, pihak kontraktor yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR mesti memiliki perencanaan matang. Manajemen proyek pengerjaan jalan underpass itu dinilai teledor, dan karenanya, harus disanksi tegas.

“Pihak kontraktor harus disanksi tegas sesuai regulasi yang diatur. Lagi pula, Kementerian PUPR kurang serius melakukan skema perencanaan untuk menekan angka korban kecelakaan akibat pengerjaan yang tidak optimal dan asal-asalan,” ungkap Ernadi.

“Instrumen pengawasan pemerintah selalu saja lalai. Ini kan bukan soal kerugian material. Soal itu bisa diselesaikan dengan solusi korporatif. Ini lho soal nyawa manusia. Makanya, saya tegaskan, kontraktor yang dipekerjakan oleh pemerintah mesti memnuhi standar operasional kerja yang baik,” lanjutnya.

Ernadi berharap, pemerintah harus tegas atas skandal ini. Karena, menurutnya, selama awal tahun, telah banyak sekali terjadi kegagalan pengerjaan infrastruktur  yang tak ayal berakibat pada jatuhnya korban jiwa.

“Infrastruktur dikebut, tetapi tanpa perencanaan dan kerja yang matang, itu kan naif. Segera pemerintah lakukan evaluasi dan sanksi kepada pihak kontraktor. Evaluasi itu juga berlaku bagi internal pemerintah, jangan sampai kegiatan serupa terulang lagi,” tutup Ernadi. rak/ama