Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » BATAM » Penertiban Reklame itu Sewenang-wenang dan Timbulkan Kerugian Ekonomi Banyak Pihak

Penertiban Reklame itu Sewenang-wenang dan Timbulkan Kerugian Ekonomi Banyak Pihak

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Batam, jarrakpos.com | Pemusnahan reklame di Kota Batam dengan dalih penertiban telah menimbulkan kerugian banyak pihak. Terutama bagi pengusaha advertising yang bangunan reklame sudah dipotong tim Pemko Batam. Kabarnya untuk melakukan penertiban wilayah Batam Kota saja Pemko harus merogoh anggaran lebih 500 juta. Sementara pemerintah pusat menyerukan efiensi anggaran di banyak sektor. Jika penertiban dilanjutkan dan dituntaskan seluruh wilayah Kota Batam, maka diperkirakan bisa menghabiskan anggaran lebih dari Rp. 2 miliar.

“Temen-temen pengusaha advertising mengatakan mereka mengalami kerugian dobel, selain aset investasi bangunan reklame, juga harus mengembalikan dana tenan yang sedang kontrak penggunaan papa reklame, bahkan ada beberapa yang terkena pinalti alias bayar denda,” kata Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS kepada media Rabu (9/7).

Menurut Cak Ta’in, tidak jarang pengusaha juga telah membayar pajak atau retribusi reklame ke Dispenda Batam, maka itu juga harus dikembalikan. Karena pengusaha harus mengembalikan dana kepada tenan bahkan ada yang harus ganti rugi atau terkena penalti.

“Kebijakan itu jadi perbuatan sewenang-wenang, main potong semua. Saya yakin, semua pengusaha advertising mendukung program pemerintah untuk menata kota lebih rapi dan indah, tapi seharusnya tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi, terutama bagi reklame yang masih terikat dengan tenan, setidaknya ditunggu sampai habis kontraknya lah,” jelasnya.

Cak Ta’in menduga Pemko Batam asal bertindak atas kebijakan menertibkan reklame termasuk. Seharusnya pemerintah membuat master plant terlebih dahulu melalui kajian secara komprehensif, tidak asal-asalan, baru melakukan penertiban. Namun yang terjadi sekarang sebaliknya, pemko langsung main bongkar semua, baru dikatakan ajak menyusun master plant.

“Menurutku sih ini kebijakan ngacau. Apa mereka sudah hitung sebelumnya kerugian yang bakal dialami para pengusaha, apa mereka hitung berapa ribu orang yang bakal kehilangan pekerjaan, dan sektor lain yang bakal terpengaruh akibat pembongkaran reklame tersebut,” ucapnya.

Bukan hanya pengusaha advertising yang mengalami kerugian, lanjut Cak Ta’in, sektor kelistrikan PLN Batam juga bakal kehilangan ribuan pelanggan dan kehilangan pendapatan miliaran dari penggunaan daya untuk reklame tersebut. “Berapa banyak PLN Batam kehilangan pendapatan dari sektor reklame ini? Saya yakin miliaran karena satu titik mereka dikenakan tarif sekitar Rp. 2,5 juta, jadi tinggal dikali jumlah bangunan reklame yang ada,” ujarnya.

Cak Ta’in menilai, Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra tidak memiliki perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Seperti tidak paham akan skala prioritas yang harus dibereskan dalam pemerintahan, terutama menyangkut soal kemasyarakatan. Penanganan sampah yang masih amburadul, jalan di tempat. Pengelolaan air bersih yang masih sering gangguan dan kualitas rendah. Terutama penanganan soal banjir yang terjadi setiap kali turun hujan deras.

Sebelumnya Cak Ta’in juga menyoroti kebijakan Pemko dan BP Batam yang mau mengubah lahan timbunan terhadap Sungai Baloi di Perumahan Kezia menjadi taman kota sebagai kebijakan yang ngawur. Menurutnya, penimbunan DAS sungai itu ada unsur pidana harusnya diproses hukum, dan lahan hasil timbunan dibongkar kembali, sebab itu ke depan dapat menimbulkan bahaya banjir yang lebih besar karena terjadi penyempitan DAS. “Kita pengen lihat saja apa skala prioritas mereka sebenarnya, termasuk soal penertiban reklame itu, kalau nanti ujungnya dipasang seperti yang ada sekarang, ya apa artinya penataan. Kalau isu bakal dibuat kebijakan semua reklame harus videotron, apa pengusaha advertising punya kemampuan investasi. Faktanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya reklame masih menjadi pemandangan di sepanjang jalan dan tempat strategis. Kalau dipaksakan pakai videotron, cahayanya mengganggu pengguna jalan tak. Ini kajiannya harus matang.” pungkasnya. ***

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siap Sukseskan Temu Inklusi Nasional ke-6, SIGAB Indonesia Gandeng Pemkab Cirebon

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 1.225
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com — Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menggelar rapat koordinasi rencana Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon di ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (27/2/2025). Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan suksesnya acara Temu Inklusi Nasional ke-6 Tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Cirebon, tepatnya di […]

  • HAMI: Candaan Dasco soal “Kancil” Wajar, Tak Perlu Dibesar-besarkan

    HAMI: Candaan Dasco soal “Kancil” Wajar, Tak Perlu Dibesar-besarkan

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 587
    • 0Komentar

    JAKARTA, JARRAKPOS — Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tentang “logo kancil” dalam forum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menuai sorotan publik. Namun, candaan tersebut dinilai tidak berlebihan dan semestinya dipahami dalam konteks acara yang bersifat internal dan non-politik. Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama, menegaskan bahwa respons berlebihan atas […]

  • DPRD Kabupaten Cirebon Salurkan Delapan Aspirasi Mahasiswa UMC ke DPR RI

    DPRD Kabupaten Cirebon Salurkan Delapan Aspirasi Mahasiswa UMC ke DPR RI

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 108
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menyampaikan delapan poin aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (7/9/2026). Aspirasi ini dihimpun dari hasil dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Penyampaian aspirasi ini merupakan wujud komitmen […]

  • TMA Waduk Nongsa Alami Penyusutan, BP Batam Percepat Langkah Teknis Amankan Pasokan Air Warga

    TMA Waduk Nongsa Alami Penyusutan, BP Batam Percepat Langkah Teknis Amankan Pasokan Air Warga

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 55
    • 0Komentar

    BATAM, jarrakpos.com — Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, turun langsung ke Waduk Nongsa untuk melihat kondisi sumber air sekaligus merespons keluhan warga terkait gangguan suplai air di kawasan tersebut, Senin (5/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Amsakar menjelaskan bahwa Tinggi Muka Air (TMA) Waduk Nongsa saat ini berada pada kisaran 5,5 meter di atas permukaan laut, atau […]

  • Delapan Pertemuan Pengabdian Universitas Bengkulu Tingkatkan Kompetensi Guru Kelas Olahraga melalui Aplikasi BadVision Berbasis VIS

    Delapan Pertemuan Pengabdian Universitas Bengkulu Tingkatkan Kompetensi Guru Kelas Olahraga melalui Aplikasi BadVision Berbasis VIS

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 161
    • 0Komentar

    BENGKULU, Jarrakpos.com – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu (UNIB) yang diketuai oleh Septian Raibowo, S.Pd., M.Pd., dengan anggota Dr. Bogy Restu Ilahi, S.Pd., M.Pd. dan Fina Hiasa, M.A., melaksanakan Program Pengabdian Berbasis Riset (PPM-R) Tahun 2026 melalui kegiatan bertajuk “Pemberdayaan Guru Khusus Kelas Olahraga Program Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Inovasi Media Latihan Bulutangkis […]

expand_less