Pemkab Bandung Barat Akhiri Tanggap Darurat Longsor Cisarua: Fokus Pemulihan Ekonomi dan Relokasi 

NGAMPRAH. JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, pada Jumat, 6 Februari 2026. Berakhirnya status tersebut menandai dimulainya fase transisi menuju pemulihan pascabencana.

Pencabutan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail yang diterbitkan sejak awal penanganan bencana. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan dan laporan dari tim penanganan bencana.

Kepala pelaksana harian penanganan bencana longsor Pasirlangu, Asep Ismail, menyampaikan bahwa situasi di lapangan dinilai semakin stabil dan terkendali.

“Status tanggap darurat resmi berakhir hari ini. Selanjutnya penanganan masuk ke tahap transisi menuju pemulihan, dengan mempertimbangkan kondisi yang sudah lebih kondusif,” ujar Asep kepada wartawan.

Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Warga

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa pada masa transisi ini pemerintah daerah akan memprioritaskan pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat terdampak.

“Langkah awal yang kami lakukan adalah menginventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perbaikan infrastruktur, penyediaan hunian, hingga pemulihan aktivitas ekonomi warga Desa Pasirlangu,” kata Ade.

Pendataan kerusakan hingga kini masih berlangsung. Sejumlah fasilitas umum yang terdampak longsor meliputi akses jalan, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan Pemkab KBB.

Berdasarkan data sementara, terdapat kebutuhan sekitar 53 unit rumah bagi warga yang terdampak langsung bencana. Salah satu opsi relokasi yang tengah dikaji adalah pemanfaatan tanah carik atau tanah kas desa.

“Relokasi ke tanah carik menjadi salah satu alternatif, namun mekanismenya harus melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPBD, serta tokoh masyarakat,” jelas Ade.

Ia menegaskan, seluruh proses relokasi, termasuk kemungkinan tukar guling lahan, akan diputuskan secara mufakat melalui forum musyawarah desa.

Pengungsian Ditutup, Air Bersih Teratasi

Terkait kondisi pengungsi, Ade menyebutkan bahwa saat ini hanya tersisa satu warga yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara seluruh pengungsi lainnya telah kembali ke rumah masing-masing.

“Pos pengungsian sudah tidak digunakan lagi. Kebutuhan air bersih juga sudah tertangani melalui penambahan sumur bor dari 13 titik menjadi 15 titik,” ungkapnya.

Seiring berakhirnya masa tanggap darurat, dapur umum serta layanan kesehatan darurat juga resmi dihentikan.

Sekolah Kembali Beroperasi

Di sektor pendidikan, tercatat empat sekolah terdampak longsor, terdiri dari tiga sekolah negeri dan satu sekolah swasta yang sebelumnya difungsikan sebagai posko pengungsian.

“Sekolah-sekolah tersebut sudah kami data dan sebagian telah mengajukan perbaikan. Kami menargetkan kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali berjalan normal mulai Senin,” ujar Ade.

Pencarian Korban Dihentikan

Dari hasil laporan tim SAR gabungan bersama Basarnas, tidak ditemukan korban baru pada hari terakhir pencarian. Hingga kini, sebanyak 56 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara beberapa lainnya masih dalam proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat.

Ade menyampaikan bahwa dalam rapat bersama Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan Basarnas, pihak keluarga korban telah menyatakan keikhlasan terhadap korban yang belum ditemukan.

“Pemerintah daerah juga telah memberikan jaminan tertulis terkait pemenuhan hak-hak korban dan keluarga,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya status tanggap darurat, Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penanganan pascabencana secara terencana dan berkelanjutan melalui tahapan transisi dan pemulihan.(Diskominfotik KBB).