Ombudsman Turun Tangan, 6 Rumah Disabilitas di Bandung Barat Diusulkan Direhab 

JARRAKPOS.COM – Keterbatasan fisik tak seharusnya menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Berangkat dari persoalan tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat turun langsung ke rumah warga penyandang disabilitas di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (11/11/2026).

Melalui program Ombudsman On The Spot, Ombudsman membuka akses pengaduan sekaligus mendorong percepatan penanganan persoalan sosial yang selama ini dihadapi kelompok rentan.

Dalam kegiatan tersebut, enam rumah tidak layak huni (rutilahu) milik delapan penyandang disabilitas menjadi sasaran pengusulan perbaikan untuk Tahun Anggaran 2027. Selain itu, bantuan kursi roda juga disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Langkah jemput bola ini dilakukan karena keterbatasan mobilitas membuat penyandang disabilitas kerap kesulitan mendatangi kantor penyelenggara pelayanan publik. Akibatnya, persoalan yang mereka alami berisiko luput dari perhatian pemerintah.

Untuk memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebatas pendataan, Ombudsman menggandeng sejumlah instansi dan organisasi sosial.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) KBB melakukan pendataan serta pengukuran rumah sebagai dasar pengajuan program perbaikan rutilahu pada 2027.

Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) KBB melakukan asesmen kebutuhan bantuan sosial dan pendampingan terhadap tiga penyandang disabilitas fisik. Dalam kesempatan yang sama, Dinsos juga menyerahkan bantuan kursi roda.

Salah satu warga yang rumahnya masuk dalam usulan perbaikan adalah Cucu Sulaeman, warga Kampung Cihamirung RW 12. Penyandang disabilitas fisik tersebut telah lebih dari dua dekade tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.

Cucu mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian berbagai pihak yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya.

“Saya sangat terbantu dengan adanya program jemput bola dari Ombudsman ini. Sudah lebih dari 20 tahun saya tinggal di rumah dengan kondisi seperti ini. Terima kasih banyak, hatur nuhun ke Ombudsman, ke pihak desa, dan semua yang sudah mau datang ke sini,” ungkap Cucu.

Dukungan sosial juga datang dari Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat yang menyalurkan bantuan sembako kepada delapan warga penyandang disabilitas. Adapun Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Jawa Barat turut memberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

Asisten Ombudsman, Iman Dani Ramdani, mengatakan kehadiran seluruh pihak dalam kegiatan tersebut bertujuan agar persoalan warga dapat langsung diidentifikasi dan dicatat oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Dengan demikian, usulan perbaikan rumah tidak hanya menjadi aspirasi warga, tetapi dapat diproses melalui mekanisme program pemerintah.

“Mudah-mudahan ini dapat menjadi atensi bersama dan dapat terealisasi di tahun anggaran mendatang,” ujar Iman.

120 Rumah Belum Teraliri Listrik

Di balik persoalan hunian tidak layak, kunjungan Ombudsman juga mengungkap persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan. Pemerintah Desa Mekarjaya menyampaikan bahwa sekitar 120 rumah warga di wilayah tersebut hingga kini belum teraliri listrik.

Kondisi ini menjadi persoalan serius, terutama bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan listrik bukan sekadar menyulitkan aktivitas rumah tangga, tetapi juga membatasi penerangan, keamanan, mobilitas di dalam rumah, hingga akses terhadap informasi dan layanan publik.

Temuan tersebut menjadi catatan penting bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui bantuan sosial atau perbaikan bangunan. Akses terhadap infrastruktur dasar, termasuk listrik, juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Terlebih, Kabupaten Bandung Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang setara, termasuk dalam mengakses hunian layak dan pelayanan dasar.

Atas dasar itu, Ombudsman Jabar mendorong Dinsos dan Disperkim KBB agar memberikan perhatian serta memprioritaskan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pengusulan program perbaikan rutilahu Tahun Anggaran 2027.

Kini, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mendata dan menerima aspirasi warga, melainkan memastikan usulan tersebut benar-benar ditindaklanjuti dan diwujudkan.

Sebab, bagi warga yang telah puluhan tahun tinggal di rumah tidak layak, perhatian pemerintah akan jauh lebih berarti ketika hadir dalam bentuk perubahan nyata.***