KSOP Kelas III Kupang dan TKBM Tenau Bagikan Arah Kebijakan pada Raker TKBM Wilayah Timur: Regulasi hingga Konektivitas

NTT, Jarrakpos.com- Komitmen memperkuat tata kelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di kawasan timur Indonesia kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) Forum Koperasi TKBM Pelabuhan se-Wilayah Timur yang digelar di Neo Hotel Kupang pada Rabu, 22 April 2026.

Dalam forum strategis tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang, Simon B. Baon, menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan dalam penataan TKBM sebagai kunci utama mendukung kelancaran arus barang di pelabuhan.

Menurutnya, penguatan sektor TKBM tidak bisa dilepaskan dari landasan regulasi yang jelas dan terintegrasi. Berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran hingga sejumlah peraturan turunan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi pijakan dalam membangun sistem kerja yang profesional dan berdaya saing.

“Penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat harus mengacu pada kompetensi yang terukur dan tersertifikasi, sehingga mampu menjawab tuntutan efisiensi dan keselamatan kerja di pelabuhan,” tegas Simon.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan menyeluruh melalui regulasi baru yang tengah disiapkan pemerintah, termasuk terkait perlindungan tenaga kerja, struktur tarif jasa bongkar muat, serta penguatan peran koperasi sebagai pengelola utama TKBM di pelabuhan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Induk Koperasi (INKOP) TKBM Indonesia yang juga Ketua TKBM Tenau Kupang, Viktoria Wewo, mengungkapkan bahwa sinergi antara penyelenggara pelabuhan dan koperasi menjadi faktor krusial dalam membangun ekosistem TKBM yang kuat.

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 16 pelabuhan di NTT yang memiliki aktivitas TKBM, namun baru lima koperasi yang terdaftar secara resmi di INKOP, yakni Tenau, Labuan Bajo, Kalabahi, Atapupu, dan Wini.

“Masih ada 11 koperasi yang belum terregistrasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar mereka bisa terhubung, mendapatkan informasi, serta memiliki akses ketika menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” jelasnya.

Menurut Viktoria, keterbatasan akses informasi menjadi tantangan utama bagi koperasi yang belum terdaftar.

Karena itu, Raker ini menjadi momentum penting untuk membangun konektivitas antarkoperasi, mulai dari tingkat pelabuhan hingga nasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk skema jaminan masa depan bagi TKBM.

Meski tidak diatur secara langsung dalam komponen tarif resmi, koperasi didorong untuk menghadirkan kebijakan internal yang mampu memberikan perlindungan bagi pekerja yang memasuki masa purna bakti.

Lebih jauh, forum ini juga menjadi ruang untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi koperasi TKBM, mulai dari aspek perpajakan, kelembagaan, hingga sertifikasi tenaga kerja. Seluruh persoalan tersebut akan dipetakan dan dikelompokkan guna dirumuskan solusi yang tepat sasaran.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa, sekaligus memastikan setiap pekerja memahami tugas dan fungsinya secara profesional,” tambahnya.

Raker ini turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi RI, Hendra Saragih.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini memiliki arti penting sebagai wadah penguatan kelembagaan koperasi TKBM.

“Forum ini sangat penting dalam memperkuat peran koperasi TKBM yang menjadi bagian vital dalam ekosistem pelabuhan nasional,” ujarnya.

Hendra menjelaskan, koperasi TKBM memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas kegiatan bongkar muat melalui pengelolaan tenaga kerja yang terorganisir.

Selain itu, koperasi juga menjadi tulang punggung dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional di pelabuhan.

Raker ini dihadiri juga oleh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Dinas Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan sektor pelabuhan di wilayah timur Indonesia.

Dengan mengusung tema profesionalisme demi kelancaran arus barang, Raker ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat regulasi, meningkatkan konektivitas, serta mendorong transformasi koperasi TKBM agar semakin adaptif, modern, dan berdaya saing dalam mendukung sistem logistik nasional.***