Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Ketua DPRD Kab. Cirebon Pimpin Rapat Paripurna Perubahan KUA-PPAS 2026, Bupati Imron Sampaikan Rancangan Anggaran

Ketua DPRD Kab. Cirebon Pimpin Rapat Paripurna Perubahan KUA-PPAS 2026, Bupati Imron Sampaikan Rancangan Anggaran

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON , JARRAKPOS.COM– Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfiah, S.H., M.H., memimpin langsung Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Abhimata pada Selasa (18/8/2026) ini dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron beserta jajaran Forkopimda dan seluruh anggota DPRD.

Di hadapan anggota DPRD dalam forum paripurna tersebut, Bupati Cirebon Imron menyampaikan penjelasan resmi mengenai rancangan perubahan anggaran. Ia menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi fiskal dan pelaksanaan APBD 2026 yang mengalami sejumlah perubahan dari asumsi awal yang telah disepakati bersama.

“Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas, dan strategis dapat dilakukan perubahan,” ujar Bupati Imron saat berpidato di ruang paripurna.

Salah satu poin positif dalam rancangan perubahan tersebut adalah meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten Cirebon yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,05 triliun, dalam rancangan perubahan meningkat sekitar Rp5,20 miliar menjadi sekitar Rp1,06 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari sekitar Rp15,85 miliar menjadi Rp23,04 miliar, serta lain-lain PAD yang sah dari sekitar Rp8,74 miliar menjadi Rp25,55 miliar.

Di tengah penyesuaian belanja secara keseluruhan, Pemkab Cirebon juga memberikan perhatian khusus terhadap belanja modal. Anggaran belanja modal meningkat dari sekitar Rp410,84 miliar menjadi Rp426,68 miliar atau bertambah sekitar Rp15,84 miliar. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mendukung pembangunan dan penguatan infrastruktur di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.

Secara keseluruhan, belanja daerah dalam rancangan perubahan disesuaikan dari sekitar Rp4,34 triliun menjadi Rp4,30 triliun melalui efisiensi dan pengalokasian kembali dengan tetap mempertimbangkan belanja wajib, mengikat, prioritas, dan strategis. “Untuk pembiayaan diusahakan pada angka yang dapat diraih untuk menutup defisit,” kata Imron.

Imron menambahkan bahwa arah pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada 2026 tetap fokus mewujudkan pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan transparan; meningkatkan daya saing berbasis inovasi; memperbaiki kualitas SDM; mengembangkan infrastruktur pendukung ekonomi; serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfiah, S.H., M.H., menyatakan bahwa Rancangan Perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dari tahapan Perubahan APBD 2026. Pembahasan bersama diperlukan untuk menyesuaikan asumsi kebijakan anggaran dengan perkembangan pelaksanaan APBD serta kebutuhan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD untuk disepakati sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kronologi Pembangunan RS Permata yang Dipersoalkan Karena Tidak Memiliki AMDAL, Sikap Bupati Kuningan: Akan Melesat atau Meleset?

    Kronologi Pembangunan RS Permata yang Dipersoalkan Karena Tidak Memiliki AMDAL, Sikap Bupati Kuningan: Akan Melesat atau Meleset?

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 92
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Persoalan perizinan pembangunan dan operasional Rumah Sakit Permata Kuningan kembali menjadi perhatian publik. Bukan semata karena keberadaan rumah sakit tersebut, melainkan karena munculnya sejumlah dokumen dan keputusan pemerintah daerah yang menunjukkan adanya persoalan dalam rangkaian proses perizinannya. Jika kronologi dan dokumen yang ada dibaca secara utuh, pertanyaan besarnya adalah: apakah sejak awal […]

  • Diduga Membantu Praktek Mafia Tanah, Penyidik Polres Kubar Dilaporkan IPW Ke Propa Mabes

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 623
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA_ Indonesia Police Watch (IPW) mengekecam tindakan keji penyidik Satreskrim Polres Kutai Barat, yang melanggar hak azasi manusia, dengan memaksa mengambil sidik jari sebagai pengganti tanda tangan Isran Kuis, seorang tokoh masyarakat warga Desa Tering Seberang, Kutai Barat (Kubar) yang tengah sakit keras dan tidak sadarkan diri dirumahnya, usai ditetapkan tersangka dalam perkara penggelapan […]

  • Rp415 Juta Dugaan Penggelapan Dana Taspen Guru P3K Disdik Premi Asuransi Dipakai Pribadi Tidak Dibayarkan

    Rp415 Juta Dugaan Penggelapan Dana Taspen Guru P3K Disdik Premi Asuransi Dipakai Pribadi Tidak Dibayarkan

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 145
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sesuai data pada Buku II dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 didapatkan dari data pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2025 (audited) yang menyajikan Utang […]

  • Diduga Ingkar Janji, Bos Tarub Cirebon Ancam Lapor Bupati Imron Soal Tunggakan Rp7 Juta Dinas Pertanian

    Diduga Ingkar Janji, Bos Tarub Cirebon Ancam Lapor Bupati Imron Soal Tunggakan Rp7 Juta Dinas Pertanian

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 119
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – H. Yatno, pemilik usaha penyewaan alat pesta (tarub) di Kabupaten Cirebon, melayangkan protes keras terkait lambannya pelunasan pembayaran jasa sewa untuk acara “Apresiasi Petani Musim Tanam 3 (MT-3)” yang digelar pada 19 Agustus 2026 lalu. Ia menilai sikap sejumlah oknum penyelenggara dan pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah mencoreng citra […]

  • Terminal Tipe A Tidar Magelang ” Go Green 2026″

    Terminal Tipe A Tidar Magelang ” Go Green 2026″

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 271
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Hari ini Terminal Tipe A Tidar Magelang resmi mengakselerasi program “Go Green 2026” yang telah dicanangkan sejak awal Januari lalu. Bukan sekadar wacana, Terminal Tipe A Tidar Magelang kini mulai bersalin rupa menjadi kawasan transportasi yang asri, bersih, dan produktif. Hari ini Senin,(11/5/2025) Peresmian dipimpin Walikota Magelang Damar Prastyono didampingi kebid Prasarana […]

  • Kadisdik Subulussalam Sambut Kepulangan Merawati, Juara 1 Nasional GTK 2025

    Kadisdik Subulussalam Sambut Kepulangan Merawati, Juara 1 Nasional GTK 2025

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 347
    • 0Komentar

    Subulussalam, Jarrakpos.com – Rabu, 3 Desember 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, Nasrul Padang, S.Pd., SD, menyambut langsung kedatangan Merawati, S.Pd., M.Pd, Kepala TK Belegen Mulia yang sukses meraih Juara 1 Nasional Kategori Kepala Sekolah Dedikatif pada Apresiasi GTK 2025 di Jakarta. Penyambutan berlangsung hangat di kantor Dinas Pendidikan, dihadiri jajaran dinas, pengawas […]

expand_less