KDM Pasang Status Siaga, Seluruh Jawa Barat Waspada Bencana
- account_circle Redaksi
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

JARRAKPOS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota di wilayahnya dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Kebijakan yang berlaku hingga 30 April 2027 ini menjadi langkah antisipasi menghadapi meningkatnya ancaman bencana selama musim hujan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 2 November 2026.
Berdasarkan keputusan tersebut, status siaga darurat berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Seluruh wilayah Jawa Barat masuk dalam cakupan kebijakan tersebut, terdiri atas 18 kabupaten dan sembilan kota.
Langkah ini menempatkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat dalam kondisi siaga menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi selama periode cuaca ekstrem.
Adapun 18 kabupaten yang masuk dalam penetapan tersebut meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Sementara sembilan kota yang turut ditetapkan berstatus siaga darurat yakni Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Lima Ancaman Bencana Jadi Perhatian
Dalam keputusan gubernur tersebut, terdapat lima jenis ancaman bencana yang menjadi perhatian selama masa pemberlakuan status siaga darurat.
Kelima ancaman itu meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor.
Ancaman tersebut perlu diantisipasi secara serius, mengingat dampaknya tidak hanya berpotensi merusak infrastruktur dan permukiman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat hingga mengancam keselamatan jiwa.
Melalui penetapan status ini, pemerintah daerah memiliki dasar untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah masing-masing.
APBD Disiapkan untuk Penanganan Bencana
Keputusan Gubernur Jawa Barat itu juga mengatur aspek pembiayaan dalam penanganan status siaga darurat bencana.
Pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai kebutuhan penanganan bencana, mulai dari kesiapsiagaan hingga langkah penanggulangan ketika bencana terjadi.
Dengan berlakunya status siaga darurat hingga akhir April 2027, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi penanganan bencana.
Masyarakat pun diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, maupun wilayah pesisir yang berpotensi terdampak gelombang ekstrem dan abrasi.
Penetapan ini menjadi peringatan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi perlu dihadapi dengan kesiapan bersama, bukan hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi. ***
- Penulis: Redaksi





Saat ini belum ada komentar