Bandung Barat Perkuat Gerakan Antikorupsi dari Desa: Integritas Jadi Fondasi Pemerintahan Amanah

JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menegaskan langkah serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa, yang digelar di Ballroom Hotel Novena Lembang beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi dari hulu hingga hilir.

Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan visi pemerintahan yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen pribadi setiap aparatur, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ujar Yadi saat dikonfirmasi pada Sabtu, 1 November 2025.

Ia menambahkan bahwa penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi pengingat moral bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar selalu berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Dokumen ini adalah cermin agar kita semua tetap berada di jalur yang benar, menjauhi perilaku koruptif, dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat Daerah KBB juga menyoroti pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas pencegahan, serta menciptakan efek jera terhadap berbagai bentuk penyimpangan.

“Pendekatan yang kami dorong bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Aparatur perlu terus dibina dan diberi pemahaman agar tidak terjerumus pada perilaku yang bisa merusak karier dan kepercayaan masyarakat,” tambah Yadi.

Bandung Barat juga menekankan pentingnya memulai gerakan antikorupsi dari desa, mengingat desa merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus pengelola anggaran yang paling dekat dengan masyarakat.

“Kalau desa kuat, maka Bandung Barat akan kuat. Integritas harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Daerah KBB mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan nilai amanah dan antikorupsi sebagai panduan kerja sehari-hari.

“Langkah kecil yang dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab diyakini akan memberi dampak besar bagi kemajuan daerah serta kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Dengan semangat “Bandung Barat Amanah,” Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan sekadar cita-cita, tetapi keniscayaan yang terus diperjuangkan bersama. (Diskominfotik KBB).