Falen Haning Geram! 14 Paket Irigasi Rp1,4 Miliar untuk Petani Rote Ndao Dialihkan, DPRD Bakal Panggil Kadis Pertanian
- account_circle Mario
- calendar_month 27 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

NTT, Jarrakpos.com– Polemik tidak direkomendasikannya 14 paket bantuan pembangunan saluran irigasi tersier senilai Rp1,4 miliar bagi kelompok tani di Kabupaten Rote Ndao terus bergulir. Setelah menuai kekecewaan dari kalangan petani, keputusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao kini mendapat sorotan serius dari DPRD setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD Rote Ndao dari Fraksi PKB, Falen Haning, mengaku kecewa dan mempertanyakan alasan mendasar di balik keputusan dinas yang tidak memberikan rekomendasi terhadap bantuan yang diperjuangkan Anggota DPR RI Komisi IV, Usman Husin.
Bahkan, Falen memastikan akan memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, Nixon Molelanik Balukh, untuk meminta penjelasan secara langsung terkait keputusan tersebut.
Menurut Falen, bantuan yang sudah berada di depan mata dan sangat dibutuhkan masyarakat petani semestinya diperjuangkan agar dapat direalisasikan, bukan justru kehilangan kesempatan hanya karena persoalan rekomendasi.
“Saya jujur kesal juga. Kenapa bantuan untuk Rote Ndao yang kita butuhkan justru pemerintah tolak? Saya nanti akan panggil kepala dinas menghadap kami untuk mempertanyakan apa alasan mendasarnya sehingga rekomendasi itu tidak diberikan,” tegas Falen, (17/11/2026).
Sebagai pimpinan Komisi II yang membidangi urusan pertanian, Falen menilai alasan bahwa pekerjaan berpotensi tidak selesai karena sudah memasuki akhir tahun dan musim hujan perlu dijelaskan secara lebih mendalam.
Ia mempertanyakan apakah faktor waktu dan cuaca benar-benar menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi, mengingat pembangunan saluran irigasi yang direncanakan memiliki panjang relatif terbatas.
“Kalau alasannya karena sudah mau akhir tahun sehingga pekerjaan tidak selesai, menurut saya itu tidak masuk akal. Apalagi panjang irigasinya hanya sekitar 100 sampai 200 meter lebih. Ini pekerjaan swakelola, paling dua sampai tiga minggu sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Falen juga menyoroti kenyataan bahwa paket bantuan yang tidak jadi dilaksanakan di Rote Ndao justru dialihkan ke kabupaten lain, yakni delapan paket ke Kabupaten Kupang dan enam paket ke Kabupaten Sumba Barat Daya.
Baginya, kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan. Jika persoalannya adalah faktor cuaca dan waktu pelaksanaan, mengapa daerah lain tetap bisa menerima dan melaksanakan program tersebut?
“Alasan cuaca itu juga perlu dipertanyakan. Kabupaten Kupang dan Sumba Barat Daya menerima bantuan, sementara Rote Ndao justru tidak. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” katanya.
Falen menegaskan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi atau rekomendasi dari sebuah organisasi perangkat daerah.
Lebih dari itu, keputusan tersebut berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat petani mendapatkan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian.
Ia menilai Dinas Pertanian harus mampu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar pertimbangan yang digunakan, terlebih bantuan tersebut merupakan aspirasi yang telah diperjuangkan untuk kepentingan petani Rote Ndao.
“Ini menjadi catatan evaluasi bagi Dinas Pertanian. Ini bukan sekadar soal rekomendasi, tetapi kepala dinas harus menjawab kepada publik, sesungguhnya apa dasar sehingga bantuan itu ditolak,” tegasnya.
Menurut Falen, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program dan peluang bantuan bagi masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, pihaknya tidak ingin kesempatan yang sudah diperjuangkan untuk membantu petani justru terlepas tanpa penjelasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 kelompok tani di Rote Ndao semula direncanakan menerima bantuan pembangunan saluran irigasi tersier dengan alokasi masing-masing Rp100 juta. Total nilai bantuan mencapai Rp1,4 miliar.
Namun, bantuan tersebut akhirnya tidak direalisasikan di Rote Ndao setelah tidak memperoleh rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat.
Kepala Dinas Pertanian, Nixon Molelanik Balukh, sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan itu mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki akhir tahun serta kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan.
Nixon juga menyebut pihaknya khawatir pekerjaan tidak selesai sesuai ketentuan dan berpotensi menyebabkan kelompok tani masuk daftar hitam (blacklist). Meski demikian, ia menyampaikan rencana untuk mengusulkan kembali bantuan tersebut pada 2027.***
- Penulis: Mario





Saat ini belum ada komentar