Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bengkulu » Dr. Sugiarto, SH, MH Desak UMP Bengkulu 2027 di Atas Kebutuhan Hidup Layak, Ekonomi Bengkulu Harus Tumbuh dan Kesejahteraan Buruh Jangan Tertinggal

Dr. Sugiarto, SH, MH Desak UMP Bengkulu 2027 di Atas Kebutuhan Hidup Layak, Ekonomi Bengkulu Harus Tumbuh dan Kesejahteraan Buruh Jangan Tertinggal

  • account_circle Sepriyanita
  • calendar_month 19 menit yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BENGKULU, Jarrakpos.com – Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027, Dr. Sugiarto, S.H., M.H. mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan pekerja dan buruh melalui kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan yang berorientasi pada angka persentase, tetapi harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat pekerja.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah minimum. Bahkan, UMP Bengkulu Tahun 2027 harus didorong agar berada di atas standar KHL atau setidak-tidaknya tidak lebih rendah dari kebutuhan hidup layak yang telah disepakati melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah.

“Jangan sampai ekonomi daerah terus didorong untuk tumbuh, investasi terus ditingkatkan, produktivitas pekerja terus dituntut, tetapi kesejahteraan buruh justru tertinggal. Pekerja adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi. Mereka harus mendapatkan upah yang sebanding dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat,” tegas Dr. Sugiarto.

KESENJANGAN UMP DAN KHL HARUS MENJADI EVALUASI PEMERINTAH

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.DKKTRANS Tahun 2025, UMP Provinsi Bengkulu Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.250,90 per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp3.714.932 per bulan, masih terdapat kesenjangan sekitar Rp887.681 antara UMP dan kebutuhan hidup layak tersebut.

Kondisi ini patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan hidup pekerja tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga mencakup biaya tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, kebutuhan keluarga, serta kebutuhan sosial lainnya.

Dr. Sugiarto menilai bahwa apabila kesenjangan tersebut tidak menjadi bahan evaluasi dalam penetapan UMP 2027, maka pekerja akan terus menghadapi tekanan ekonomi meskipun telah bekerja dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Upah minimum jangan hanya cukup untuk mempertahankan seseorang agar tetap bisa bekerja. Upah harus memberikan kesempatan kepada pekerja untuk hidup secara layak, memenuhi kebutuhan keluarganya, serta memiliki kemampuan ekonomi untuk menghadapi masa depan. Jangan sampai seseorang bekerja penuh waktu, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya,” ujarnya.

UU PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MEMPERKUAT ARGUMEN UPAH LAYAK

Lebih lanjut, Dr. Sugiarto menyoroti hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan.

Dalam Pasal 138, kebijakan pengupahan diarahkan untuk mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sementara itu, Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam proses pembahasan dan penetapan UMP Tahun 2027.

“Regulasi sudah memberikan ruang yang jelas untuk memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan upah minimum. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pembahasan UMP dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak mengesampingkan kepentingan pekerja,” jelasnya.

Ia juga meminta Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu untuk menjalankan perannya secara maksimal dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

JANGAN JADIKAN KEMAMPUAN PENGUSAHA ALASAN MENGABAIKAN KESEJAHTERAAN BURUH

Dr. Sugiarto memahami bahwa kebijakan kenaikan upah juga harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha, khususnya perusahaan kecil dan pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu.

Namun, menurutnya, kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus ditempatkan dalam keseimbangan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang mampu mendorong produktivitas usaha sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Jangan sampai beban menjaga keberlangsungan perusahaan sepenuhnya dibebankan kepada pekerja melalui upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya.

EMPAT HAL YANG DIDORONG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Atas dasar tersebut, Dr. Sugiarto menyampaikan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu menjelang penetapan UMP Tahun 2027:

1. Menetapkan UMP yang berorientasi pada KHL. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus mendorong besaran UMP 2027 sekurang-kurangnya setara dengan KHL berdasarkan hasil penghitungan dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah.

2. Melakukan kajian KHL secara transparan dan objektif. Penghitungan harus memperhatikan kondisi riil biaya hidup pekerja di Provinsi Bengkulu, termasuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan pendidikan.

3. Melibatkan serikat pekerja dan masyarakat. Proses penetapan UMP harus membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi pekerja, buruh, pengusaha, akademisi, serta unsur masyarakat lainnya.

4. Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan perusahaan melaksanakan ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan kepada pekerja yang hak pengupahannya tidak dipenuhi.

UPAH LAYAK ADALAH HAK, BUKAN KEMURAHAN HATI

Menutup pernyataannya, Dr. Sugiarto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bengkulu tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Tingkat kesejahteraan masyarakat pekerja juga harus menjadi ukuran penting keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

Ia berharap momentum penetapan UMP 2027 dapat menjadi titik evaluasi untuk menghadirkan kebijakan pengupahan yang lebih berpihak kepada rakyat pekerja.

“Jangan hanya menuntut buruh untuk bekerja keras membangun daerah, tetapi pemerintah juga harus memastikan buruh dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Upah layak bukanlah kemewahan dan bukan pula kemurahan hati pengusaha. Upah layak merupakan bagian dari hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bermartabat sebagaimana dijamin konstitusi.”

“Sudah saatnya Bengkulu tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berbicara tentang keadilan ekonomi. Sebab, kemajuan daerah tidak akan memiliki arti yang utuh apabila masyarakat pekerjanya masih kesulitan untuk hidup secara layak,” tutup Dr. Sugiarto.(red)

  • Penulis: Sepriyanita

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wanita Meninggal di Sebuah Gubuk Belakang BRI Pakelan Magelang

    Wanita Meninggal di Sebuah Gubuk Belakang BRI Pakelan Magelang

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 537
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Sempat viral di media sosial penemuan jenazah seorang wanita di sebuah gubug belakang Kantor BRI Pakelan, pada Rabu pagi, 5 November 2025. Wanita tersebut diketahui merupakan warga Parakan, Kabupaten Temanggung, yang kesehariannya bekerja memilah rosok dan sampah di sekitar lokasi, serta tidak memiliki tempat tinggal tetap di Magelang. Kejadian berawal ketika saksi mendatangi […]

  • Semarak HUT ke-81 RI, 350 Peserta Meriahkan Lomba Gerak Jalan di Pabuaran

    Semarak HUT ke-81 RI, 350 Peserta Meriahkan Lomba Gerak Jalan di Pabuaran

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 143
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat Kecamatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (8/8/2026) ini berhasil menarik antusiasme ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Sekitar 350 peserta turut serta dalam acara tersebut, yang terdiri atas siswa dari jenjang […]

  • Sekda Maulana Heru: Ajak Masyarakat Jangan Lewatkan Satu Pun Detak Jantung

    Sekda Maulana Heru: Ajak Masyarakat Jangan Lewatkan Satu Pun Detak Jantung

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Setiap detik memiliki arti ketika berhadapan dengan kondisi kegawatdaruratan. Kecepatan dan ketepatan pertolongan dapat menjadi pembeda antara kehidupan dan kehilangan. Pesan itulah yang mengemuka dalam peringatan Hari Jantung Sedunia (World Heart Day) 2026 di Kabupaten Pacitan, Selasa (6/10/2026). Mengusung tema “Don’t Miss a Beat”, peringatan tersebut diisi dengan kegiatan External House Training tentang Bantuan Hidup […]

  • Bupati Imron Buka TMMD ke-129, Dorong Percepatan Pembangunan Desa Luwung Kencana

    Bupati Imron Buka TMMD ke-129, Dorong Percepatan Pembangunan Desa Luwung Kencana

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 131
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Bupati Cirebon, H. Imron, secara resmi membuka pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026. Acara pembukaan berlangsung meriah di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, pada Rabu (15/7/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Cirebon ini disambut antusias oleh warga setempat, jajaran Forkopimcam, serta personel TNI dari Kodim […]

  • Walikota Magelang dan Bupati Magelang Bertemu, Kuatkan Sinergi “Magelang Raya”

    Walikota Magelang dan Bupati Magelang Bertemu, Kuatkan Sinergi “Magelang Raya”

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 379
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Sinergitas Kerja Sama Antar Daerah di Omah Mbudur, Kabupaten Magelang, Rabu (3/12/2025). Kegiatan dihadiri oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, hingga para kepala perangkat daerah dari kedua wilayah. Pertemuan ini menjadi […]

  • Percepat Pelayanan KB di Kuningan, DPPKBP3A Luncurkan Inovasi “One Day One Servis”

    Percepat Pelayanan KB di Kuningan, DPPKBP3A Luncurkan Inovasi “One Day One Servis”

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 272
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan terus memperkuat komitmennya dalam membangun ketahanan keluarga melalui berbagai program strategis. Salah satu terobosan terbaru di tahun 2026 adalah inovasi pelayanan KB bertajuk “One Day One Service” yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan […]

expand_less