David Boimau Dorong Pemekaran 35 Desa di TTS: Tekankan Urgensi Pelayanan Publik

NTT, Jarrakpos.com- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Dapil 8 Timor Tengah Selatan (TTS), David Boimau, menyampaikan bahwa proses pemekaran desa persiapan di wilayah NTT sepanjang tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai media pada Selasa, 2 Desember 2025.

David yang berasal dari Fraksi Partai Hanura dan bertugas di Komisi I DPRD NTT, komisi yang menangani bidang pemerintahan, hukum, keuangan daerah, humas, dan legislasi menjelaskan bahwa saat ini terdapat 400 desa persiapan pemekaran yang sedang berproses di seluruh kabupaten di NTT.

Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah dengan pengusulan terbanyak, yakni 77 desa persiapan.

Sementara itu, khusus untuk Kabupaten TTS, awalnya terdapat 20 desa yang mengusulkan pemekaran. Namun, setelah kunjungan kerja Komisi I beberapa hari lalu, terdapat tambahan 15 desa yang memenuhi syarat awal sehingga totalnya menjadi 35 desa persiapan pemekaran.

“Ini perkembangan yang cukup baik dan menunjukkan kebutuhan pemekaran yang tinggi di TTS,” jelas David.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kendala administrasi yang harus segera dituntaskan.

Beberapa desa persiapan belum memiliki pejabat sementara, belum melengkapi peta wilayah, maupun rancangan peraturan daerah sebagai syarat formal.

David menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan DPRD setempat, khususnya melalui penganggaran di APBD 2026.

“Pembiayaan verifikasi dari tim pusat dan provinsi berasal dari APBD Kabupaten. Sementara provinsi menanggung proses yang menjadi kewenangan Kementerian. Jadi sinergi anggaran ini sangat penting,” ujarnya.

Saat ini, tim khusus Kabupaten TTS juga telah mengajukan surat ke Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat proses verifikasi faktual desa-desa yang diusulkan.

David berharap jadwal verifikasi dari provinsi bisa segera ditetapkan agar tindak lanjut pemekaran dapat dilakukan.

Menurutnya, urgensi pemekaran desa di TTS sangat nyata. Banyak masyarakat harus menempuh jarak belasan kilometer untuk mengurus layanan dasar di desa induk, belum lagi kondisi akses jalan yang sulit.

“Pemekaran ini untuk mempermudah pelayanan publik. Kita bicara tentang kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pembentukan wilayah baru,” tegasnya.

David juga menyebut bahwa daerah dengan jumlah desa persiapan terbanyak di TTS berada di Dapil 4 bagian selatan, wilayah yang secara geografis luas dan membutuhkan perhatian khusus.

Ia berharap proses pemekaran 400 desa di seluruh NTT ini turut menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru, sehingga percepatan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal.

“Pemekaran desa ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal menghadirkan negara lebih dekat dengan rakyat,” tutup David.***