Dr. Sugiarto, SH, MH Desak UMP Bengkulu 2027 di Atas Kebutuhan Hidup Layak, Ekonomi Bengkulu Harus Tumbuh dan Kesejahteraan Buruh Jangan Tertinggal
- account_circle Sepriyanita
- calendar_month 19 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Oplus_16908288
BENGKULU, Jarrakpos.com – Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027, Dr. Sugiarto, S.H., M.H. mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan pekerja dan buruh melalui kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan yang berorientasi pada angka persentase, tetapi harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat pekerja.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah minimum. Bahkan, UMP Bengkulu Tahun 2027 harus didorong agar berada di atas standar KHL atau setidak-tidaknya tidak lebih rendah dari kebutuhan hidup layak yang telah disepakati melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah.
“Jangan sampai ekonomi daerah terus didorong untuk tumbuh, investasi terus ditingkatkan, produktivitas pekerja terus dituntut, tetapi kesejahteraan buruh justru tertinggal. Pekerja adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi. Mereka harus mendapatkan upah yang sebanding dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat,” tegas Dr. Sugiarto.
KESENJANGAN UMP DAN KHL HARUS MENJADI EVALUASI PEMERINTAH
Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.DKKTRANS Tahun 2025, UMP Provinsi Bengkulu Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.250,90 per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp3.714.932 per bulan, masih terdapat kesenjangan sekitar Rp887.681 antara UMP dan kebutuhan hidup layak tersebut.
Kondisi ini patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan hidup pekerja tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga mencakup biaya tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, kebutuhan keluarga, serta kebutuhan sosial lainnya.
Dr. Sugiarto menilai bahwa apabila kesenjangan tersebut tidak menjadi bahan evaluasi dalam penetapan UMP 2027, maka pekerja akan terus menghadapi tekanan ekonomi meskipun telah bekerja dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Upah minimum jangan hanya cukup untuk mempertahankan seseorang agar tetap bisa bekerja. Upah harus memberikan kesempatan kepada pekerja untuk hidup secara layak, memenuhi kebutuhan keluarganya, serta memiliki kemampuan ekonomi untuk menghadapi masa depan. Jangan sampai seseorang bekerja penuh waktu, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya,” ujarnya.
UU PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MEMPERKUAT ARGUMEN UPAH LAYAK
Lebih lanjut, Dr. Sugiarto menyoroti hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan.
Dalam Pasal 138, kebijakan pengupahan diarahkan untuk mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sementara itu, Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam proses pembahasan dan penetapan UMP Tahun 2027.
“Regulasi sudah memberikan ruang yang jelas untuk memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak dalam penetapan upah minimum. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pembahasan UMP dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak mengesampingkan kepentingan pekerja,” jelasnya.
Ia juga meminta Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu untuk menjalankan perannya secara maksimal dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
JANGAN JADIKAN KEMAMPUAN PENGUSAHA ALASAN MENGABAIKAN KESEJAHTERAAN BURUH
Dr. Sugiarto memahami bahwa kebijakan kenaikan upah juga harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha, khususnya perusahaan kecil dan pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu.
Namun, menurutnya, kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus ditempatkan dalam keseimbangan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang mampu mendorong produktivitas usaha sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Jangan sampai beban menjaga keberlangsungan perusahaan sepenuhnya dibebankan kepada pekerja melalui upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya.
EMPAT HAL YANG DIDORONG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Atas dasar tersebut, Dr. Sugiarto menyampaikan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu menjelang penetapan UMP Tahun 2027:
1. Menetapkan UMP yang berorientasi pada KHL. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus mendorong besaran UMP 2027 sekurang-kurangnya setara dengan KHL berdasarkan hasil penghitungan dan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah.
2. Melakukan kajian KHL secara transparan dan objektif. Penghitungan harus memperhatikan kondisi riil biaya hidup pekerja di Provinsi Bengkulu, termasuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan pendidikan.
3. Melibatkan serikat pekerja dan masyarakat. Proses penetapan UMP harus membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi pekerja, buruh, pengusaha, akademisi, serta unsur masyarakat lainnya.
4. Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan perusahaan melaksanakan ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan kepada pekerja yang hak pengupahannya tidak dipenuhi.
UPAH LAYAK ADALAH HAK, BUKAN KEMURAHAN HATI
Menutup pernyataannya, Dr. Sugiarto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bengkulu tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Tingkat kesejahteraan masyarakat pekerja juga harus menjadi ukuran penting keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
Ia berharap momentum penetapan UMP 2027 dapat menjadi titik evaluasi untuk menghadirkan kebijakan pengupahan yang lebih berpihak kepada rakyat pekerja.
“Jangan hanya menuntut buruh untuk bekerja keras membangun daerah, tetapi pemerintah juga harus memastikan buruh dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Upah layak bukanlah kemewahan dan bukan pula kemurahan hati pengusaha. Upah layak merupakan bagian dari hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bermartabat sebagaimana dijamin konstitusi.”
“Sudah saatnya Bengkulu tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berbicara tentang keadilan ekonomi. Sebab, kemajuan daerah tidak akan memiliki arti yang utuh apabila masyarakat pekerjanya masih kesulitan untuk hidup secara layak,” tutup Dr. Sugiarto.(red)
- Penulis: Sepriyanita





Saat ini belum ada komentar