KDM Turun Tangan Soal Pabrik BYD di Subang Digganggu Ormas
- account_circle Redaksi
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

JARRAKPOS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM tak ingin persoalan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan pabrik BYD, Kabupaten Subang, berkembang menjadi ancaman bagi iklim investasi.
Ia memastikan akan turun langsung ke lokasi sekaligus mengumpulkan jajaran aparat keamanan untuk mencegah terulangnya aksi serupa.
Langkah tegas tersebut diambil menyusul aksi penggerudukan yang dilakukan sejumlah kelompok massa, termasuk Forum Masyarakat Subang Bersatu, di sekitar kawasan industri BYD di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, pada akhir Oktober 2026.
Dedi menegaskan, keamanan kawasan industri harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, BYD merupakan salah satu investasi besar di sektor otomotif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Jawa Barat.
Ia mengaku telah menyiapkan langkah koordinasi dengan seluruh unsur keamanan di Kabupaten Subang. Tujuannya, memastikan perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnis tanpa tekanan maupun gangguan dari kelompok tertentu.
“Sudah. Sudah nanti kita mau datangin. Mau saya undang seluruh jajaran keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Subang-nya untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, sebagaimana dikutip Antara.
Menurut Dedi, persoalan yang memicu ketegangan tersebut diduga berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja. Namun, ia belum ingin mengambil kesimpulan sebelum melihat langsung kondisi di lapangan dan mengetahui akar persoalannya.
KDM Pastikan Aktivitas BYD Belum Terganggu
Meski aksi penggerudukan sempat menjadi perhatian publik, Dedi memastikan aktivitas operasional pabrik BYD sejauh ini masih berjalan aman.
Ia menyebut belum menerima laporan adanya keluhan dari pihak perusahaan mengenai gangguan terhadap kenyamanan maupun kegiatan bisnis akibat persoalan tersebut.
“Enggak sampai sekarang sih masih aman. Itu kan masalah rekrutmen tenaga kerja ya,” katanya.
Dedi menilai persoalan perekrutan karyawan harus diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Jangan sampai perbedaan kepentingan dalam proses penerimaan tenaga kerja justru berkembang menjadi konflik yang merugikan semua pihak.
Menurutnya, kehadiran investasi industri besar memang membawa harapan bagi masyarakat setempat, terutama terkait kesempatan memperoleh pekerjaan. Namun, proses perekrutan tetap harus mengikuti kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan perusahaan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya akan melihat persoalan tersebut dari sisi keamanan, tetapi juga menggali aspek sosial dan kemanusiaan yang mungkin menjadi pemicu munculnya ketegangan.
Bandingkan dengan Industri Otomotif di Purwakarta
Untuk memahami persoalan secara menyeluruh, Dedi berencana memeriksa langsung situasi di sekitar kawasan industri BYD. Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan aktivitas industri perakitan kendaraan di Kabupaten Purwakarta yang menurut pengamatannya dapat berjalan tanpa persoalan berarti.
Dedi menduga ada faktor lain yang perlu ditelusuri dan dikomunikasikan agar persoalan di Subang tidak terus berulang.
“Sebenarnya nanti deh saya cek langsung lebih banyak pada aspek humanity-nya sih. Misalnya di Purwakarta tuh ada juga kan industri mobil walaupun perakitan. Saya lihat enggak ada problem apa pun ya. Nah nanti mungkin ada faktor-faktor penyebab lain yang harus segera dikomunikasikan,” tuturnya.
Rencana turun langsung ke lokasi sekaligus menjadi upaya Pemprov Jawa Barat memastikan hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar tetap terjaga.
KDM Tak Ingin Investasi BYD Terancam
Persoalan yang terjadi di kawasan industri BYD menjadi perhatian karena menyangkut kepastian keamanan investasi di Jawa Barat. Investor membutuhkan lingkungan usaha yang stabil agar kegiatan produksi, pengembangan bisnis, hingga penyerapan tenaga kerja dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, masyarakat sekitar juga harus mendapatkan ruang komunikasi yang memadai agar aspirasi dan harapan mereka terkait kesempatan kerja dapat tersampaikan melalui jalur yang tepat.
Dedi ingin kedua kepentingan tersebut berjalan beriringan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus memastikan tidak ada tindakan intimidasi atau tekanan yang menghambat aktivitas perusahaan.
Dengan turun langsung dan melibatkan seluruh unsur keamanan, KDM berharap persoalan di sekitar pabrik BYD segera menemukan titik terang.
Pesannya jelas: persoalan rekrutmen tenaga kerja harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang semestinya, bukan dengan aksi yang berpotensi mengganggu iklim investasi serta merugikan masyarakat luas.***
- Penulis: Redaksi





Saat ini belum ada komentar