Usman Husin Soroti Tarif Kapal, Kadishub NTT Usul Dua Hal Ini ke Kementerian

NTT, Jarrakpos.com- Keluhan pelaku ekspedisi mengenai tarif kapal penyeberangan rute Kupang-Rote Ndao mendapat perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin. Ia meminta agar tarif penyeberangan tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi lintasan, biaya operasional, serta dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Frederik CP Koenunu, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sedang mengusulkan dua langkah kepada Kementerian Perhubungan RI, yakni penambahan subsidi angkutan penyeberangan dan pengkajian kembali tarif dasar agar lebih sesuai dengan kondisi daerah.

Usman Husin menilai, persoala tarif kapal tidak hanya menyangkut kepentingan pelaku usaha ekspedisi.

Usman mencontohkan rute Kupang-Rote, menurutnya masyarakat Rote Ndaosangat bergantung pada pasokan barang dari Kupang.

“Jarak lintasan Kupang-Rote dekat. Saya menyarankan kepada Dinas Perhubungan Provinsi dan ASDP untuk duduk bersama menghitung ulang harga tiket Kupang-Rote karena sangat berpengaruh terhadap harga jual barang,” tegas Usman Husin, (26/10/2026).

Menurut Usman, sebagian besar truk ekspedisi yang melayani rute Kupang-Rote Ndao mengangkut sembako dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Biaya penyeberangan menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam ongkos distribusi barang ke daerah tersebut.

Apabila biaya transportasi terus meningkat, pelaku ekspedisi berpotensi menyesuaikan tarif angkutan barang untuk menutupi biaya operasional. Kondisi ini dapat berdampak pada harga jual barang yang harus dibayar konsumen.

“Rata-rata truk ekspedisi Rote-Kupang pergi-pulang memuat sembako dan kebutuhan pokok masyarakat Rote Ndao. Kalau truk ekspedisi menaikkan harga muatan barang, tentu akan berpengaruh terhadap harga jual barang di Rote. Akhirnya, konsumen yang menjadi korban,” jelasnya.

Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Persatuan Pelaku Ekspedisi Kabupaten Rote Ndao, Ferdinand Boik. Ia menyebut tarif kapal untuk kendaraan ekspedisi pada rute Kupang-Rote mencapai Rp1,85 juta, meskipun jarak pelayarannya sekitar 44,5 mil laut.

Sebagai perbandingan, Ferdinand menyebut jarak pelayaran Kupang-Alor mencapai sekitar 150 mil laut, dengan tarif kendaraan ekspedisi sekitar Rp3 juta lebih.

Perbedaan tersebut, menurut para pelaku usaha, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar perhitungan tarif setiap lintasan dapat dipahami dan ditinjau berdasarkan komponen biaya serta karakteristik operasional masing-masing rute.

Usman pun meminta Dinas Perhubungan Provinsi NTT bersama PT ASDP Indonesia Ferry dan Kementerian Perhubungan RI membahas persoalan tersebut untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Menurutnya, penetapan tarif perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha ekspedisi sekaligus kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Ia menilai, transportasi laut merupakan salah satu penghubung utama perekonomian masyarakat NTT sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, keterjangkauan biaya penyeberangan memiliki peran penting dalam kelancaran distribusi barang antarpulau.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Frederik CP Koenunu, menjelaskan bahwa tarif dasar angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini mengacu pada ketentuan Kementerian Perhubungan RI.

“Tarif yang ada di kita ini tarif dasar dari kementerian. Harga yang ditetapkan sekarang merujuk pada peraturan menteri,” jelas Frederik.

Ia mengatakan, Dinas Perhubungan NTT juga telah meminta para pelaku ekspedisi memberikan masukan mengenai besaran tarif yang dinilai realistis sesuai kondisi usaha dan kebutuhan transportasi di daerah.

Menurut Frederik, pemerintah provinsi berupaya memfasilitasi aspirasi masyarakat agar biaya penyeberangan dapat lebih terjangkau. Namun, karena penetapan tarif dasar mengacu pada regulasi pemerintah pusat, diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait.

Frederik mengungkapkan, ada dua usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Pertama, Pemprov NTT meminta dukungan subsidi yang lebih besar agar harga tiket kapal dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan membantu meringankan beban biaya transportasi laut di wilayah kepulauan, termasuk pada lintasan Kupang-Rote Ndao.

Kedua, Pemerintah mengusulkan agar perhitungan tarif ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan harga dasar di daerah. Dengan demikian, besaran tarif diharapkan dapat lebih sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi masyarakat NTT.

Kedua usulan tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan tarif penyeberangan, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional kapal maupun kemampuan masyarakat membayar layanan transportasi.

Frederik menjelaskan bahwa tarif yang berlaku saat ini telah diterapkan sejak 2023. Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, berupaya memfasilitasi masyarakat agar memperoleh tarif penyeberangan yang lebih terjangkau sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, masukan dari para pelaku ekspedisi dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan RI serta operator kapal.

Bagi Usman Husin, peninjauan tarif Kupang-Rote perlu memperhatikan dampaknya terhadap distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Ia berharap Dinas Perhubungan, ASDP, dan Kementerian Perhubungan dapat duduk bersama untuk menelaah kembali besaran tarif dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan pihak mana pun.

Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar mengenai besaran tiket kapal, melainkan juga menyangkut kelancaran distribusi barang, keberlangsungan usaha ekspedisi, dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat Rote Ndao.

Dengan adanya koordinasi dan pengkajian kembali, diharapkan kebijakan tarif penyeberangan dapat semakin sesuai dengan kondisi wilayah NTT sebagai provinsi kepulauan serta kebutuhan masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.***