Menanti Nahkoda Baru Bakesbangpol Pacitan, Herman Ramahi Masuk Radar Promosi?

Pacitan,JBM.co.id-Pergantian kepemimpinan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pacitan mulai menjadi perbincangan.

Meski waktunya masih sekitar tujuh bulan lagi, kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut dipastikan akan berganti nahkoda seiring memasuki masa purna tugas Kepala Bakesbangpol Pacitan saat ini, Turmudi, pada April 2027.

Bursa kandidat pun perlahan mengemuka. Sejumlah nama birokrat potensial mulai diperbincangkan untuk mengisi posisi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik di Kota 1001 Gua tersebut.

Salah satu nama yang disebut memiliki kans cukup kuat adalah Herman Ramahi, yang kini dipercaya sebagai Camat Bandar.

Nama Herman bukan tanpa alasan mencuat. Sebelum menduduki jabatan camat, ia pernah menjadi Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Bakesbangpol Pacitan. Pengalaman tersebut membuatnya cukup memahami karakter tugas, dinamika kelembagaan, sekaligus medan kerja Bakesbangpol.

Dengan rekam pengalaman itu, Herman dinilai memiliki modal yang relevan apabila kelak mengikuti proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kepala Bakesbangpol.

“Herman ada talenta untuk mengendalikan Bakesbangpol,” ujar sumber internal yang mengetahui dinamika birokrasi Pemkab Pacitan, Jumat (11/9).

Menurut sumber tersebut, pengalaman Herman saat menangani bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik menjadi salah satu catatan yang patut diperhitungkan.

Bidang tersebut menuntut kemampuan membaca potensi kerawanan, membangun komunikasi lintas elemen, serta mengambil langkah secara terukur ketika menghadapi dinamika sosial di masyarakat.

Tak hanya pengalaman teknis, nama Herman disebut juga masuk dalam radar penilaian manajemen talenta. Hal ini menjadi modal penting dalam sistem pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) yang menempatkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi sebagai bagian dari pertimbangan.

Herman Ramahi, Menguatkan Kewaspadaan Daerah dengan Bekal Intelijen

Di balik tugas menjaga kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di tingkat daerah, terdapat pengalaman dan kapasitas yang tidak selalu dimiliki setiap aparatur sipil negara.

Sosok Herman Ramahi, yang selama menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan, turut mewarnai penguatan sistem deteksi dini dan koordinasi keamanan di daerah.

Salah satu gagasan yang pernah ia dorong adalah rapat koordinasi (rakor) Tiga Pilar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat koordinasi antarelemen pemerintahan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, konflik sosial, maupun berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Bagi Herman, kewaspadaan bukan semata-mata soal merespons persoalan ketika konflik telah terjadi. Lebih dari itu, kewaspadaan membutuhkan kemampuan membaca situasi, mengenali potensi kerawanan sejak awal, serta membangun komunikasi dan koordinasi sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar.

Pemikiran tersebut tidak berdiri sendiri. Ada bekal khusus yang membentuk cara pandangnya dalam menjalankan tugas.

Herman tercatat pernah menempuh pendidikan intelijen sebanyak dua kali. Pendidikan pertama ditempuh bersama Mabes Polri, sementara pendidikan berikutnya dijalani bersama Badan Intelijen Negara (BIN) di Kota Batu, Malang.

Pengalaman pendidikan intelijen tersebut menjadi salah satu modal yang memberi perspektif berbeda dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya pada bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Kemampuan membaca indikasi, melakukan pemetaan potensi kerawanan, serta memahami dinamika sosial menjadi bagian penting dalam pekerjaan yang menuntut kepekaan dan ketelitian.

Bekal semacam ini terbilang tidak umum. Di lingkungan aparatur sipil negara, terutama pada lingkup pemerintahan daerah, pengalaman memperoleh pendidikan intelijen melalui dua institusi strategis negara tersebut merupakan pengalaman yang relatif khusus.

Namun, bagi Herman, pengetahuan dan pengalaman itu bukan untuk menempatkan dirinya sebagai sosok yang berbeda. Justru sebaliknya, bekal tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat kerja-kerja pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di bidang kewaspadaan nasional, seorang aparatur dituntut mampu berdiri di antara dua kebutuhan: menjaga stabilitas sekaligus memahami denyut persoalan yang berkembang di masyarakat. Di titik inilah pengalaman Herman menjadi relevan.

Gagasan rakor tiga pilar bersama Forkopimda, misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan kewaspadaan tidak hanya bertumpu pada satu institusi. Dibutuhkan keterhubungan antara unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan komponen masyarakat agar setiap potensi persoalan dapat dikenali serta ditangani secara proporsional.

Dengan pengalaman di bidang pemerintahan, ditambah dua kali pendidikan intelijen melalui institusi strategis nasional, Herman Ramahi membawa satu modal yang cukup khas dalam perjalanan pengabdiannya: kemampuan melihat persoalan tidak hanya dari permukaan, tetapi juga membaca tanda-tanda yang mungkin muncul sebelum sebuah persoalan menjadi konflik.

Di tengah kompleksitas persoalan sosial dan dinamika keamanan daerah, kemampuan semacam itu menjadi penting. Sebab menjaga daerah tetap kondusif bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan konflik, melainkan juga tentang bagaimana mencegah konflik sebelum ia menemukan ruang untuk tumbuh.

Namun, bursa calon kepala Bakesbangpol masih jauh dari kata final. Pengisian jabatan tersebut tetap harus berjalan melalui mekanisme yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip sistem merit.

Artinya, siapa pun yang nantinya dipercaya menduduki kursi AE 67—sebutan untuk Kepala Bakesbangpol Pacitan—idealnya bukan semata karena kedekatan atau preferensi tertentu, melainkan karena memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, serta rekam kinerja yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam konteks itu, pengalaman Herman di lingkungan Bakesbangpol dan posisinya saat ini sebagai camat menjadi bekal yang membuat namanya layak diperhitungkan. Tetapi pada akhirnya, keputusan tetap berada pada mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Sebab, pergantian nahkoda Bakesbangpol bukan sekadar soal siapa yang mengisi sebuah kursi jabatan. Lebih dari itu, posisi tersebut membutuhkan sosok yang mampu membaca zaman, merawat kondusivitas daerah, sekaligus menjembatani kepentingan pemerintah dengan dinamika masyarakat.

Dan ketika masa purna tugas Turmudi semakin mendekat, pertanyaan tentang siapa yang paling tepat menjadi nahkoda berikutnya pun kini mulai menemukan ruang untuk diperdebatkan.

Herman Ramah salah satu nama yang mencuat. Namun, meritokrasi tetap menjadi kata kunci.(Red/yun).