Terjepit Kebijakan Pusat, Walikota Dedy Wahyudi Hadapi Dilema Fiskal: Pembangunan vs Nasib 3.500 Honorer
- account_circle admin
- calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
BENGKULU,jarrakpos.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto telah menciptakan tantangan fiskal yang signifikan di daerah, termasuk Kota Bengkulu. Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengakui bahwa pemerintah daerah kini berada di persimpangan sulit antara loyalitas terhadap kebijakan pusat dan tanggung jawab moral untuk menunaikan janji politik serta menjamin hak pegawai.
“Kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia,” ujar Walikota Dedy Wahyudi.
Walikota menjelaskan bahwa tantangan ini adalah tekanan ganda: di satu sisi, dana dari pusat menyusut, namun di sisi lain, kewajiban daerah bertambah. Kondisi ini memaksa Walikota untuk memutar otak agar pembangunan tetap berjalan dan hak pegawai tetap terpenuhi.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Walikota Dedy Wahyudi menghadapi dilema berat terkait nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang telah diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Emang dilematis, disisi lain saya selaku Walikota ingin memberi ruang lapangan pekerjaan kepada teman-teman yang sudah lama honor untuk diangkat. Total termasuk dengan R3 R4 itu kurang lebih ada 3.500,” jelas Dedy.
Dedy telah bersurat kepada Kemendagri terkait kondisi dilematis ini, berharap ada solusi atas beban fiskal yang timbul dari pengangkatan PTT.
Meskipun menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, Dedy Wahyudi menegaskan bahwa pembangunan di Kota Bengkulu tetap menjadi prioritas. Ia memastikan anggaran pembangunan untuk infrastruktur vital tidak akan dikorbankan.
“Saya minta kepada Kepala BPKAD untuk anggaran pembangunan tetap tinggi,” tegasnya.
Infrastruktur yang diprioritaskan meliputi perbaikan jalan, drainase, lampu jalan, dan infrastruktur lainnya. Untuk mengatasi menyusutnya dana transfer dari pusat, Walikota berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi kunci agar janji politik kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan dapat terimplementasi dengan baik.
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar