Delapan Puluh Tahun Merdeka, Merdeka untuk siapa ?

JARRAKPOS.COM. SUMENEP – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Bendera merah putih kembali dikibarkan di Sumenep, lagu kebangsaan kembali berkumandang, pidato kembali dilafalkan. Namun, di balik gemuruh perayaan itu, ladang tembakau dan sawah padi di desa desa Sumenep menyimpan cerita lain, cerita tentang kemerdekaan yang belum pernah benar benar sampai ke tanah tempat petani berpijak.

Petani Sumenep bukan sekadar penghasil pangan, mereka adalah penopang sejarah. Pada masa penjajahan, mereka ikut menyembunyikan logistik pejuang, menyuplai beras, dan mengalirkan hasil bumi untuk perjuangan. Bung Karno pernah berkata, “Kemerdekaan hanyalah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.” Tetapi apakah jembatan emas itu pernah benar benar dibangun di Sumenep, atau justru roboh di atas rawa rawa kebijakan yang busuk?

Hari ini, para petani di Ambunten, Rubaru, Lenteng, hingga Guluk Guluk, masih mengaduk tanah dengan cangkul, bukan dengan alat modern. Mereka berjuang melawan harga pupuk yang melonjak dan tengkulak yang merampas hasil panen dengan harga murah. Namun, di meja rapat pemerintah daerah, miliaran rupiah dana pertanian seringkali raib entah ke mana. Ada program bantuan bibit fiktif, pupuk yang diselewengkan, proyek irigasi yang nominal pembiayaannya terpanpang di papan nama kerap kali bertolak belakang dengan realita, sebab RAB yang seharusnya menjadi dalil suci untuk sekelumit teknis ternyata hanya sebagai dalih untuk mengelabuhi, Korupsi yang sistematis ini meneteskan racun ke sawah, jauh lebih berbahaya dari hama tikus atau semacamnya.

Ironisnya, korupsi itu tak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga memutus harapan generasi muda desa. Anak petani yang seharusnya bisa belajar bertani modern terpaksa pergi merantau, meninggalkan tanah yang diwariskan leluhurnya, karena tak ada masa depan di sana. Sementara itu, di gedung gedung megah, laporan keuangan disulap menjadi rapi dan pidato pejabat dihiasi kata “ketahanan pangan” yang terdengar mulia, tapi kosong.

Jika Bung Hatta pernah berkata, “Perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan,” maka apa yang terjadi di Sumenep hari ini justru sebaliknya. Ekonomi pertanian bukan lagi soal kekeluargaan, melainkan soal siapa yang dekat dengan kekuasaan. Dana subsidi pupuk bisa menguap ke kantong oknum, program peningkatan produktivitas berubah jadi proyek bancakan, dan para petani dibiarkan sendirian menghadapi pasar yang tak adil.

Delapan puluh tahun merdeka, tetapi petani Sumenep masih belum merdeka. Merdeka dari tengkulak, merdeka dari kebijakan setengah hati, merdeka dari korupsi yang mencuri hak mereka. Jika kemerdekaan hanya berhenti pada seremoni, maka ladang ladang di Sumenep akan tetap menjadi saksi bisu bahwa bangsa ini hanya pandai berteriak merdeka, tetapi tuli terhadap jeritan rakyat kecil yang memberi makan negeri.

Sudah saatnya kita jujur, membela petani bukan sekadar memberi bantuan menjelang panen, melainkan membersihkan sarang korupsi di setiap lini pertanian, dari dinas hingga desa. Jika tidak, kemerdekaan hanya akan menjadi panggung sandiwara tahunan, sementara di pematang sawah, para petani terus bertanya dalam hati, “Merdeka untuk siapa?”