Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Jawa Timur » Tidak Punya Jabatan Tapi Punya Kuasa

Tidak Punya Jabatan Tapi Punya Kuasa

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

By : Moh. Zainur Rahman

“Raja tanpa mahkota yang sesungguhnya”

JARRAKPOS.COM. SUMENEP – Dalam konteks Pemerintahan maupun organisasi sosial sering kali kita menjumpai figur figur yang tidak memiliki jabatan struktural, namun mampu memainkan peranan besar dalam pengambilan sebuah keputusan. Seringkali mereka yang tidak tercatat dalam hierarki jabatan, namun memiliki power yang sangat kuat sehingga keputusan yang dibuat lebih menentukan daripada pemegang jabatan formal.

Inilah yang disebut sebagai fenomena “kuasa tanpa jabatan” atau informal power, sebuah bentuk kekuasaan yang berjalan di balik layar dan sering kali luput dari perhatian sekitar. Di kalangan kaum aktivis hal semacam ini di sebut dengan “Raja Tanpa Mahkota”

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk jabatan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh filsuf politik Michel Foucault, “Power is everywhere… because it comes from everywhere.” Artinya, kekuasaan tidak hanya bersumber dari struktur formal, tetapi juga dari relasi sosial, akses informasi, dan kedekatan dengan sumber daya strategis.

Dalam konteks lokal, kuasa bisa bersumber dari hubungan kekerabatan, ekonomi, atau jaringan politik yang mengakar kuat.
Orang yang memiliki kuasa tanpa jabatan ini bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, keluarga pejabat, pengusaha besar, bahkan mantan pejabat yang masih memiliki loyalis dalam sistem. Mereka bekerja secara informal, tetapi sering kali menjadi aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Di sinilah muncul persoalan etika dan akuntabilitas. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab struktural bisa mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas?

Dengan ketiadaan jabatan yang mereka meliki hal tersebut membuat kekuasaan mereka sulit dikontrol. Tidak ada mekanisme evaluasi, audit, atau pertanggung jawaban publik yang bisa dikenakan kepada mereka. Jika keputusan yang dihasilkan bermasalah, sulit untuk menagih tanggung jawab pada sosok di balik layar ini. Inilah yang membahayakan sistem demokrasi dan tata kelola yang sehat. Seperti yang diingatkan oleh Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kuasa tanpa batas dan tanpa kontrol hanya akan memperbesar potensi penyalahgunaan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, seperti di Sumenep, praktik semacam ini seringkali terjadi dalam bentuk intervensi terhadap proyek-proyek pembangunan, mutasi jabatan, hingga distribusi bantuan sosial. Hal ini bukan hanya melahirkan ketidakadilan, tetapi juga mematikan prinsip meritokrasi di mana yang berhak dan kompeten seharusnya mendapatkan tempat. Sebaliknya, keputusan diambil berdasarkan kedekatan, loyalitas, atau kepentingan sesaat.

Tak jarang pula, kuasa tanpa jabatan ini menjadi sarana lahirnya praktik-praktik kolusi dan nepotisme. Keputusan yang seharusnya rasional dan berbasis data, malah dikendalikan oleh pertimbangan relasi personal. Ini menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menciptakan budaya birokrasi yang tidak profesional. Padahal, seperti dikatakan oleh Bung Hatta, “Indonesia merdeka bukan hanya untuk mengganti penjajahan asing dengan penjajahan orang dalam negeri, tetapi untuk membangun sistem yang adil dan transparan.”

Namun demikian, tidak semua pengaruh tanpa jabatan bersifat destruktif. Ada pula figur-figur informal yang justru menjadi penyeimbang kekuasaan formal, seperti tokoh agama, intelektual lokal, atau aktivis masyarakat sipil yang menyuarakan kritik konstruktif. Dalam konteks ini, pengaruh tanpa jabatan bisa menjadi kekuatan moral yang menjaga integritas pemerintahan. Tapi perbedaannya terletak pada orientasi, mereka bergerak demi kepentingan publik, bukan keuntungan pribadi atau kelompok.

Solusi terhadap persoalan ini tidak cukup hanya dengan mengatur ulang struktur formal. Diperlukan kesadaran kolektif untuk membangun budaya politik yang sehat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan kebijakan. Pers dan lembaga pengawas harus diberi ruang yang luas untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Seperti ditegaskan oleh Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, “Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.” Pemerintahan yang baik harus bersih dari kuasa-kuasa gelap yang bekerja di luar sistem.

Dalam konteks Sumenep, upaya untuk membangun tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari komitmen pemimpinnya. Pemimpin daerah harus tegas membatasi ruang pengaruh yang tidak memiliki legitimasi publik. Perlu juga dibangun sistem rekrutmen, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Dengan begitu, kebijakan benar-benar lahir dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dari bisikan para penguasa tanpa nama.
Akhirnya, kita harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah, dan kuasa adalah alat untuk melayani. Jika kekuasaan dijalankan tanpa jabatan dan tanpa tanggung jawab, maka yang lahir bukan pelayanan publik, melainkan dominasi pribadi.

Dalam demokrasi yang sehat, jabatan dan kuasa harus bersatu dalam kerangka etika, hukum, dan kepentingan rakyat. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi saksi dari sistem yang dikendalikan oleh tangan tangan tak terlihat, yang kuat bukan karena mandat, akan tetapi karena kedekatan dan kepentingan politik sesaat. (*).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laksanakan Program Presiden, Bulog Jemput Gabah Petani dengan Harga Fantastis

    • calendar_month Kamis, 27 Feb 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 1.259
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Lebak – Perum Bulog lakukan aksi nyata lewat Program Jemput Gabah sesuai dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung kesejahteraan petani. Kegiatan tersebut dilakukan di Kecamatan Malingping Lebak dan Cikesik Pandeglang. Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita menyebut, saat ini Bulog sedang gencar-gencarnya melakukan penyerapan gabah petani. Kata Febby, Bulog terus hadir sampai ke […]

  • Silaturahmi Kapolres Magelang Kota dengan Awak Media Magelang Raya

    Silaturahmi Kapolres Magelang Kota dengan Awak Media Magelang Raya

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 426
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Kapolres Magelang Kota Polda Jateng AKBP Dikri Olfandi menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.  Pernyataan itu disampaikan pada acara Silaturahmi dengan awak media di RM Ayam Goreng Bu Tatik, Jumat (13/02/2026). Menurutnya, sinergi yang kuat antara Polri dan insan pers menjadi salah […]

  • Ketua DPRD Kaur Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus DPD MOI

    Ketua DPRD Kaur Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus DPD MOI

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 100
    • 0Komentar

    KAUR, jarakpos.com — Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Januardi, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Media Online Indonesia (DPD MOI) Kabupaten Kaur. Januardi berharap kepengurusan DPD MOI Kabupaten Kaur yang baru dilantik dapat menjalankan amanah secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, kehadiran DPD MOI di Kabupaten Kaur diharapkan mampu memberikan […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Tawarkan Fasilitas Pembiayaan Perumahan untuk Pekerja

    BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Tawarkan Fasilitas Pembiayaan Perumahan untuk Pekerja

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.713
    • 0Komentar

    Bengkulu, jarrakpos.com –BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendapatkan pembiayaan perumahan melalui fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Program ini mencakup berbagai jenis pembiayaan, mulai dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), hingga Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK). Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri, menyampaikan […]

  • Seleksi Ketat Paskibraka 2026, Siswa SMAN 1 Simpang Kiri Tembus Tingkat Nasional

    Seleksi Ketat Paskibraka 2026, Siswa SMAN 1 Simpang Kiri Tembus Tingkat Nasional

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 218
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, Jarrakpos.com — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Subulussalam. Imam Nawawi, siswa kelas X SMA Negeri 1 Simpang Kiri, berhasil mengikuti seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional setelah melewati tahapan seleksi yang ketat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan intensif yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam terhadap […]

  • Dorong UMKM Naik Kelas, Bupati Imron Apresiasi Program PKU PNM Di Kabupaten Cirebon

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 720
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS. COM– Upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berdaya terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang digelar oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Cirebon. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon Imron ini, menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga […]

expand_less