PPPK Paruh Waktu

  ​DUMAI.JARRAKPOS.COM  — Sikap tak responsif dan cenderung tertutup ditunjukkan oleh sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di area Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait realisasi dan transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), perwakilan dari manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk bungkam.20/09/26 ​Langkah awak media untuk melakukan konfirmasi dilakukan menyusul […]

JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi memperpanjang perjanjian kerja 5.720 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Perpanjangan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Namun, jumlah PPPK Paruh Waktu yang diperpanjang kali ini berkurang 92 orang dibandingkan jumlah pengangkatan awal yang mencapai 5.812 orang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade […]

Pacitan,JarrakPos.com-Anggapan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) harus memiliki rekam jejak sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Inspektur Inspektorat ternyata tidak sepenuhnya berlaku dalam dinamika birokrasi Pemerintahan. Sejarah pemerintahan daerah menunjukkan, posisi Sekda tidak selalu lahir dari satu jalur karier tertentu. Rekam jejak kepemimpinan, pengalaman mengelola perangkat daerah, kapasitas manajerial, serta kemampuan memahami tata […]

Pacitan,JarrakPos.com-Wacana promosi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pacitan, Eno Spith Fitri Yanto Mudumi ke jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) mulai mendapat perhatian. Sejumlah kalangan menilai rekam jejak, pengalaman birokrasi, serta latar belakang pendidikan menjadi modal penting apabila Eno benar-benar mendapat amanah untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Apresiasi terhadap sosok […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi telah dilaporkan terkait dugaan kuat adanya manipulasi sanksi administratif dalam keluarnya berupa 2 (dua) Surat Keputusan dari Kadis LH Kuningan yang sangat ironis karena dengan nomor surat yang sama tetapi isi ketentuan dan tanggal terbitnya nya berbeda terkait pemberian penerapan paksaan sanksi denda kepada pihak […]