RDP Komisi IV DPR RI, Usman Husin Bawa Persoalan Petani NTT: Kios Pupuk Harus Dekat dengan Sentra Pertanian

NTT, Jarrakpos.com- Persoalan akses dan distribusi pupuk masih menjadi salah satu keluhan petani di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut disoroti Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II, Usman Husin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaannya, Selasa, (8/9/2026).

Dalam RDP tersebut, Usman menyoroti kondisi stok pupuk yang secara nasional terbilang besar. Per 8 September 2026, stok pupuk disebut mencapai sekitar 1,268 juta ton.

Namun, menurut Usman, ketersediaan stok yang besar belum otomatis menjawab persoalan petani apabila distribusinya tidak sampai ke lokasi yang tepat dan mudah dijangkau.

“Stok pupuk kita hari ini sekitar 1,268 juta lebih ton. Ini cukup besar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana pupuk itu sampai kepada petani,” ujar Usman dalam RDP.

Ia menilai keberadaan kios pupuk harus disesuaikan dengan sebaran sentra produksi pertanian. Jangan sampai petani harus menempuh jarak beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan pupuk, karena biaya transportasi akhirnya justru menjadi beban tambahan.

“Kalau petani harus berjalan empat sampai lima kilometer untuk mengambil pupuk, ongkos angkutnya bisa lebih mahal daripada harga pupuknya sendiri,” kata Usman.

Kios Pupuk Harus Dekat dengan Sentra Pertanian

Usman meminta PT Pupuk Indonesia melakukan pemetaan secara lebih rinci terhadap keberadaan kios pupuk di NTT. Menurutnya, data jumlah kios tidak cukup hanya diketahui secara total, tetapi perlu dipetakan berdasarkan kabupaten, kecamatan, hingga wilayah sentra pertanian.

Hal tersebut penting untuk mengetahui daerah mana yang masih kekurangan kios dan daerah mana yang sudah memiliki akses yang memadai.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah NTT, termasuk Sumba Tengah. Di daerah tersebut terdapat hamparan lahan persawahan yang luas, tetapi petani justru harus mengambil pupuk dari wilayah lain.

“Contohnya di Sumba Tengah, sawahnya luas, tetapi pupuknya harus diambil dari Sumba Barat. Ini kan harus kita pikirkan. Kios itu harus dekat dengan sentra pertanian,” tegasnya.

Menurut Usman, persoalan ini akan semakin penting seiring dengan program cetak sawah rakyat yang mendorong bertambahnya luas lahan pertanian. Jika luas lahan dan produksi meningkat, maka kebutuhan pupuk juga akan meningkat.

Karena itu, ia meminta penambahan kios dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar berdasarkan jumlah kios secara keseluruhan.

Soroti Kuota Pupuk yang Justru Menurun

Selain distribusi, Usman juga mempertanyakan kebijakan kuota pupuk di sejumlah daerah yang justru mengalami penurunan ketika luas lahan pertanian bertambah.

Ia mencontohkan Kabupaten Rote Ndao. Menurut informasi yang diterimanya, kuota pupuk urea di daerah tersebut sebelumnya sekitar 4.000 ton, kemudian turun menjadi sekitar 3.900 ton.

“Pertanyaannya, kenapa kuotanya turun sementara lahan pertanian kita bertambah?” ujar Usman.

Ia juga menyebut terdapat daerah lain yang sebelumnya memperoleh sekitar 5.000 ton, tetapi kemudian turun menjadi 4.000-an ton.

Menurutnya, penentuan kuota harus benar-benar mempertimbangkan perkembangan luas lahan, jumlah petani, pola tanam, serta kebutuhan komoditas di masing-masing wilayah.

“Jangan sampai lahan pertanian bertambah, tetapi kuota pupuk justru berkurang. Ini harus ada penjelasan dan perhitungan yang jelas,” katanya.

Petani Jangan Jadi Korban Distribusi

Usman juga membawa persoalan lain yang dikeluhkan petani, yakni dugaan pupuk yang telah ditebus oleh pihak tertentu kemudian dijual kembali melalui pihak lain.

Menurutnya, praktik semacam itu harus menjadi perhatian serius karena dapat membuat petani yang benar-benar membutuhkan pupuk justru kesulitan mendapatkannya.

Ia meminta PT Pupuk Indonesia memperkuat pengawasan dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

“Jangan sampai pupuknya ada, stoknya ada, tetapi petani yang membutuhkan justru tidak mendapatkan,” tegasnya.

Usman juga mendorong agar proses perizinan dan penambahan kios pupuk dipermudah, khususnya di wilayah yang secara geografis membutuhkan akses lebih dekat.

Dorong Perhatian untuk Hortikultura

Dalam RDP tersebut, Usman juga menyampaikan perlunya perhatian lebih terhadap petani hortikultura pada 2027.

Menurutnya, banyak petani hortikultura yang berada dalam kondisi ekonomi sulit sehingga kebijakan subsidi perlu mempertimbangkan kebutuhan mereka.

“Ke depan, tahun 2027, mungkin hortikultura perlu mendapat perhatian lebih. Banyak petani kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan mereka membutuhkan akses,” ujarnya.

Usman menilai dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga memastikan petani mendapatkan sarana produksi dengan mudah, terjangkau, dan tepat waktu.

“NTT itu mayoritas petani. Suksesnya swasembada pangan artinya suksesnya juga dari PT Pupuk Indonesia,” kata Usman.

Karena itu, ia berharap PT Pupuk Indonesia tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga membangun sistem distribusi yang benar-benar menjawab kondisi geografis dan kebutuhan petani di NTT.

Bagi Usman, pupuk yang tersedia dalam jumlah besar harus diikuti dengan akses yang mudah. Stok boleh melimpah, tetapi jangan sampai petani kesulitan mendapatkannya hanya karena kios terlalu jauh dari lahan pertanian.***