Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Pj Bupati Cirebon Lantik 6 Pejabat Fungsional, Perkuat Kinerja Pemerintah Daerah

Pj Bupati Cirebon Lantik 6 Pejabat Fungsional, Perkuat Kinerja Pemerintah Daerah

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON, JARRAKPOS.COM — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (11/2/2025).

Pada saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon ini, Wahyu menyampaikan, bahwa keenam pejabat yang dilantik berasal dari berbagai bidang strategis, termasuk arsiparis utama, analis kebijakan, dan analis sumber daya manusia.

Menurutnya, pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

“Hari ini kita melantik pejabat fungsional, ada arsiparis utama, ada jabatan analis kebijakan dan analis sumber daya manusia,” ujar Wahyu.

“Mudah-mudahan hal ini bisa memperkuat kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon di bidangnya masing-masing,” ujar Wahyu.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah adanya pejabat arsiparis utama. Wahyu menegaskan, bahwa posisi ini merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon, bahkan mungkin di tingkat kabupaten/kota lainnya.

“Sejauh yang saya tahu, ini merupakan arsiparis utama pertama di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, terutama dalam tata kelola arsip dan dokumentasi pemerintahan,” jelasnya.

Keberadaan arsiparis utama dinilai sangat penting, mengingat arsip merupakan bagian krusial dalam administrasi pemerintahan.

Dengan manajemen arsip yang baik, data-data penting dapat terdokumentasikan dengan rapi dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Selain arsiparis, pejabat yang dilantik juga mencakup analis kebijakan dan analis sumber daya manusia (SDM). Dua posisi ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, serta pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya analis kebijakan, kita harapkan ada kajian yang lebih komprehensif dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan daerah,” kata Wahyu.

“Sementara itu, analis sumber daya manusia akan berperan dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa pejabat yang telah dilantik harus segera bekerja dan berkontribusi nyata dalam bidang masing-masing.

Ia berharap, mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

“Kami berharap para pejabat yang baru dilantik ini bisa langsung beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mari bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketika Dasco Memilih Tersenyum pada Bendera Bajak Laut

    Ketika Dasco Memilih Tersenyum pada Bendera Bajak Laut

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 813
    • 0Komentar

    Penulis adalah Asip Irama, Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI)   Agustus selalu punya aroma yang khas di tanah ini. Jalan-jalan kampung dihiasi umbul-umbul, anak-anak berlomba lari karung, dan di langit, Merah Putih berkibar di antara suara toa yang memutar lagu-lagu perjuangan. Di sela gegap gempita itu, tahun ini, ada pemandangan yang tak biasa: […]

  • Gawat, Diduga Sembunyikan Asal-Usul Uang Suap Rp. 920 Milyar Terdakwa Zarof Ricar; Presiden Prabowo Diminta Copot Jampidsus

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 590
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA_ Bau anyir kejahatan “memberantas korupsi sembari korupsi” yang diduga dilakukan oleh Jampidsus Febrie Adriansyah kembali menyengat kuat. Kali ini dalam penanganan penyidikan “Mafia Kasus Satu Triliun”, yang melibatkan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI RI, Zarof Ricar. Dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (10/02/2025), […]

  • Jelang Libur “NATARU”, Kapolres Tinjau Titik Rawan Macet di Kuningan

    Jelang Libur “NATARU”, Kapolres Tinjau Titik Rawan Macet di Kuningan

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 255
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Dalam rangka kesiapan pengamanan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar didampingi Wakapolres Kuningan Kompol Deni Rahmanto dan Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya meninjau sejumlah titik jalur utama di wilayah Kabupaten Kuningan, Jumat (6/12/2025). Peninjauan dilakukan dengan menyusuri jalur Tugu Ikan Sampora, Perempatan […]

  • Anggota DPRD Usin Abdisyah Gelar Reses, Tak Hanya Pajak, Isu BPJS Kesehatan Masyarakat Juga Jadi Prioritas

    Anggota DPRD Usin Abdisyah Gelar Reses, Tak Hanya Pajak, Isu BPJS Kesehatan Masyarakat Juga Jadi Prioritas

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 467
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Tarif sejumlah pajak daerah di Provinsi Bengkulu dipastikan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, dalam kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2025, Jumat (4/7/2025). Penurunan tarif yang dimaksud meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor […]

  • Praktik Jerigen Disorot, Disperindagkop Serahkan Penindakan ke APH

    Praktik Jerigen Disorot, Disperindagkop Serahkan Penindakan ke APH

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 184
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, Jarrakpos.com — Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kota Subulussalam menegaskan aturan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU, termasuk larangan penggunaan jerigen serta mekanisme distribusi yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat melalui sistem barcode. Kepala Disperindagkop UKM Kota Subulussalam, Junifar, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi pembagian kuota […]

  • Aroma Pengaturan Tender Pemprovsu Diduga Dikuasai Oknum Kelompok Tertentu, Diatur dan Dikordinir Oknum ‘B’ Pejabat Biro Pengadaan Pemprovsu

    Aroma Pengaturan Tender Pemprovsu Diduga Dikuasai Oknum Kelompok Tertentu, Diatur dan Dikordinir Oknum ‘B’ Pejabat Biro Pengadaan Pemprovsu

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Medan – Tender Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2026 sedang berlangsung melalui LPSE Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada proyek konstruksi, rehabilitasi bendung, dan pengadaan barang/jasa lainnya Namun, Aroma pengaturan tender Pemprovsu diduga dikuasai kelompok tertentu. Bahkan, diduga diatur dan dikordinir oknum B yang disebut pejabat Birokrasi Pengadaan Pemprovsu Dengan selalu memenangkan harga penawaran […]

expand_less