H Hilwan Arief Kembali Pimpin Gapensi Kuningan 2026-2031, Tekankan Pentingnya Keberpihakan pada Kontraktor Lokal

KUNINGAN, Jarrakpos.com — H Hilwan Arief kembali mendapatkan kepercayaan untuk menahkodai Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kuningan masa bakti 2026–2031. Keputusan tersebut lahir melalui Musyawarah Cabang (Muscab) XIV Gapensi Kuningan yang diselenggarakan di Minara House Kuningan pada Kamis (12/11/2026).

​Ajang Muscab ini tidak sekadar menjadi agenda suksesi kepengurusan, melainkan momentum strategis bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal, mengevaluasi program, sekaligus memperluas kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

​Ketua Pelaksana Muscab Gapensi Kuningan, Nandang Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Menurutnya, sinergi yang kuat antara Gapensi, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta para pemangku kepentingan menjadi kunci agar pelaku jasa konstruksi dapat berperan aktif menyukseskan visi pembangunan daerah menuju “Kuningan Melesat”.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, yang hadir dalam acara tersebut turut menyampaikan apresiasinya. Ia menilai Muscab merupakan ruang demokratis yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi serta melahirkan rekomendasi yang produktif bagi kemajuan masyarakat Kuningan.

​”Semoga Gapensi mampu menjadi mitra kerja sekaligus mitra pembangunan yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Kuningan,” pesan Tuti kepada jajaran pengurus baru.

Soroti Peluang Kontraktor Lokal 

​Dalam sambutannya usai terpilih, H Hilwan Arief menyoroti isu krusial terkait keberpihakan kebijakan terhadap pengusaha jasa konstruksi lokal. Ia menegaskan bahwa kontraktor daerah memerlukan ruang dan kesempatan yang proporsional untuk mendapatkan proyek di tanah kelahiran mereka sendiri.

​Hilwan mengutip arahan Ketua Gapensi Jawa Barat bahwa proyek dengan nilai tertentu yakni berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar ke bawah seharusnya wajib melibatkan tenaga dan pengusaha lokal.

​Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlibatan kontraktor lokal memiliki korelasi langsung dengan perputaran ekonomi daerah. Jika pengerjaan proyek konstruksi didominasi oleh perusahaan luar daerah, dikhawatirkan manfaat ekonomi dan kepemilikan administrasi pajak (NPWP) tidak terserap secara optimal oleh Kabupaten Kuningan.

​”Kalau proyek dikerjakan perusahaan dari luar, NPWP-nya juga di luar, itu yang menjadi persoalan. Kami berharap pekerjaan yang ada bisa lebih banyak melibatkan pengusaha lokal, sehingga manfaat ekonominya juga dirasakan daerah,” tegas Hilwan.

​Meski memperjuangkan porsi bagi pengusaha lokal, Hilwan memastikan pihaknya tidak berniat menutup pintu bagi perusahaan luar daerah. Ia menekankan bahwa seluruh proses pengadaan tetap harus berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi kontraktor lokal yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan. (Agh@N)