Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp2,6 Miliar di Lampung Tengah Disorot, KAMPUD Desak Kejari Tuntaskan

Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp2,6 Miliar di Lampung Tengah Disorot, KAMPUD Desak Kejari Tuntaskan

  • account_circle Habil
  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Lampung, jarrakpos.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Dr. Taufan Zakaria, S.H, M.H yang baru dilantik oleh Jaksa Agung melalui Kepala Kejari (Kajari) Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H, M.H mengusut tuntas atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran dana hibah oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2,6 milyar lebih.

Demikian disampaikan oleh Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H sebagai Ketua Umum DPP KAMPUD melalui keterangan persnya pada Selasa (18/8/2026) dalam rangka mengawal laporan dari DPP KAMPUD yang telah didaftarkan secara resmi ke kantor Kejati Lampung pada Senin (24/11/2025).

“Pergantian pimpinan Kejati Lampung kepada bapak Dr. Taufan Zakaria, S.H, M.H menjadi momentum penting dalam penyelesaian sejumlah kasus-kasus tipikor yang sudah ditangani namun belum tuntas, salah satunya pengusutan dugaan tipikor yang pernah dilaporkan oleh DPP KAMPUD sejak Senin (24/11/2025) yakni terkait penyaluran dana hibah oleh Kabag Kesra Sekda Kabupaten Lampung Tengah dari alokasi APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2,6 milyar lebih”, kata Seno Aji.

Kemudian, atas laporan tersebut Kejati Lampung melimpahkan penanganannya ke Kejari Lampung Tengah, dalam kesempatan ini Seno Aji meminta Kejari Lampung Tengah dibawah komando Dr. Rita Susanti, S.H, M.H menunjukan dan membuktikan kepada publik atas keseriusan pihaknya mengusut tuntas dugaan tipikor di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, terutama menuntaskan laporan dari DPP KAMPUD.

“Kita meminta dan mendesak kepada Kejati Lampung melalui Kejari Lampung Tengah di bawah komando Dr. Rita Susanti, S.H, M.H untuk segera mengusut dengan serius dan menuntaskan tindaklanjut penanganan laporan dugaan korupsi penyaluran dana hibah oleh Kabag Kesra Sekda Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024, mengingat pentingnya penegakan hukum demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, agar tidak memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat”, jelas Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga menerangkan, jika pihaknya telah memenuhi undangan permintaan klarifikasi sebagai pelapor oleh Kejari Lampung Tengah melalui bidang intelijen pada Senin (24/11/2025), selanjutnya menyerahkan data yang diminta sebagai bukti permulaan dalam mengusut tuntas persoalan tersebut.

“Kita hadir memenuhi undangan klarifikasi dari bidang intelijen sebagai pelapor terkait laporan dugaan Tipikor yang sebelumnya telah kita daftarkan ke kantor Kejati Lampung atas laporan dugaan Tipikor penyaluran dana hibah oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 2,6 Milyar lebih tahun 2024”, ungkap Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga mengungkap modus operandi yang terjadi yaitu disinyalir penyaluran dana hibah dengan kegiatan fiktif sehingga tidak terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut.

“Data pendukung terkait penyaluran dana hibah oleh OPD terkait telah kita serahkan juga ke bidang intelijen Kejari Lampung Tengah, dalam persoalan penyaluran dana hibah oleh Kabag Kesra Lampung Tengah diduga disalurkan namun tidak diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan/atau kegiatan fiktif, kondisi ini diperkuat tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut, sudah saatnya Kejari Lampung Tengah menuntaskan penanganan laporan ini, demikian agar kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diterapkan demi kepentingan masyarakat”, pungkas Seno Aji.

Sementara, Kejari Lampung Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel), Okky Desvian, S.H, menyampaikan bahwa tim pidsus masih memproses laporan tersebut sesuai ketentuan.

“Laporan pengaduan tersebut telah ditangani bidang Pidsus Kejari Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku”, kata Okky pada Selasa (18/8/2026).

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada DPP KAMPUD yang telah menyampaikan laporan tersebut kepada korps adhyaksa.

“Kami mengapresiasi partisipasi Bapak dalam membantu menyampaikan informasi kepada Kami, terimkasih atas kepercayaan dan kerjasamanya”, imbuh Kasiintel. (*)

  • Penulis: Habil

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Puslitbang Laksanakan Penelitian Paparkan Peran Polri Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Polres Dumai

    Tim Puslitbang Laksanakan Penelitian Paparkan Peran Polri Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Polres Dumai

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Jarrakpos.Com Dumai — Kepolisian Resor Dumai menerima kunjungan Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian terkait penyampaian pendapat di muka umum dengan tema “Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa/Demonstrasi Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Kegiatan berlangsung pada Senin (2/3/2026) sekira pukul 08.40 WIB di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Jalan […]

  • 2,3 Milliar Dugaan Temuan Pemeriksaan DPRD TAPD “Kompromi” dengan BPK Kuningan Kembali WTP

    2,3 Milliar Dugaan Temuan Pemeriksaan DPRD TAPD “Kompromi” dengan BPK Kuningan Kembali WTP

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 222
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Tugas No. 16/T/ST/DJPKN-V.BDG/PPP.01/02/2026 kepada Angkat Pribadi selaku Ketua Tim untuk melaksanakan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 pada […]

  • Lapak dan Penataan PKL di Lapangan Drh Soepardi Kabupaten Magelang Mulai Dibangun

    Lapak dan Penataan PKL di Lapangan Drh Soepardi Kabupaten Magelang Mulai Dibangun

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 171
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM -Pemerintah Kabupaten Magelang, mulai merealisasikan pembangunan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan drh Soepardi yang sempat dijanjikan sejak tahun 2024 lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Nanang Triagung Edi Hermawan mengatakan, terdapat 36 lapak semi permanen dibangun dengan tenggat waktu sekitar satu bulan. “Peletakan batu pertama dilakukan 17 Juli lalu. Harapannya […]

  • Safril SH bersama PKB Binjai Peduli Masyarakat Untuk Maju

    Safril SH bersama PKB Binjai Peduli Masyarakat Untuk Maju

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Medan – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Binjai menjalankan berbagai kegiatan kepedulian masyarakat, sosial, hingga pemberdayaan sepanjang tahun 2026 “Ini sesuai amanah dalam Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”. PKB mengadakan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan”, kata Ketua PKB kota Binjai, Safril SH, dalam pesan wasthap nya, Rabu (18/11) Dikatakannya, PKB Kota Binjai eksis dalam memimpin […]

  • Angka Inflasi Selama bulan Ramadhan dan Pasca Lebaran di Indramayu di bawah nilai Inflasi Provinsi Jawa Barat.

    Angka Inflasi Selama bulan Ramadhan dan Pasca Lebaran di Indramayu di bawah nilai Inflasi Provinsi Jawa Barat.

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Wahyu Supriatna
    • visibility 276
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPost.Com-Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan barang/jasa yang tidak sebanding dengan pasokan (demand-pull inflation), peningkatan biaya produksi (cost-push inflation), beredarnya jumlah uang yang terlalu banyak, serta ekspektasi inflasi masyarakat. Faktor pemicu lainnya termasuk kenaikan harga komoditas […]

  • Tonggak Sejarah Baru, Kelompok Perhutanan Sosial di NTT Pertama Kali Setor PSDH ke Kas Negara

    Tonggak Sejarah Baru, Kelompok Perhutanan Sosial di NTT Pertama Kali Setor PSDH ke Kas Negara

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 307
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Perhutanan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menorehkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di NTT melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan hasil hutan yang dikelola secara legal. Capaian ini menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa pengelolaan […]

expand_less