Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » DPRD Kabupaten Cirebon Memfasilitasi Sengketa Lahan Seluas 7-8 H Antara Yayasan Dan Pemerintah Desa.

DPRD Kabupaten Cirebon Memfasilitasi Sengketa Lahan Seluas 7-8 H Antara Yayasan Dan Pemerintah Desa.

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon memfasilitasi penyelesaian sengketa kepemilikan lahan tanahbseluas 7-8 haektar antara Yayasan Dharma Rakkhita dan Pemerintah Desa Serang, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Penyelesaian sengketa di lakukan di Ruang Banggar DPRD pada Senin 2/2/26

 

Dalam dialognya masing-masing mengklaim merasa memiliki lahan tersebut berdasarkan dokumen yang di miliki, sehingga membutuhkan penyelesaian secara adil dan menyeluruh.

 

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, ST, mengatakan bahwa, DPRD menghadirkan berbagai pemangku kepentingan agar persoalan dapat dibahas secara adil dan menyeluruh.

 

Selain pemerintah Desa Serang, fasilitasi juga menghadirkan jajaran Pemerintah Desa se-Kecamatan Jamblang dan Kecamatan Klangenan, dan instansi yang memiliki kewenangan menangani soal pertanahan seperti BPN, Dinas PKP, DPKPP, dan DPMD Kabupaten Cirebon.

 

Lebih lanjut Rudiana mengatakan, fasilitasi melalui audensi yang bertujuan untuk menyelesaian sengkata belum menghasilkan keputusan final karena masing-masing pihak masih mengklaim kepemilikan lahan dengan dasar dokumen yang berbeda.

 

“Kesimpulan dari audiensi hari ini adalah pertemuan ulang minggu depan, dan masing-masing pihak diminta menelusuri kembali dokumen kepemilikan lahan tanah yang dimiliki agar persoalan ini dapat dibahas secara lebih terang,” kata Rudiana.

 

Rudiana meminta BPN untuk menelusuri dengan teliti asal-usul kepemilikan tanah yang disengketakan, termasuk menelaah keberadaan dan substansi fatwa Bupati Cirebon yang berkaitan dengan lahan tersebut.

 

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menekankan pentingnya sikap saling menahan diri agar konflik tidak berkembang lebih jauh.

 

Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada pemerintah dan lembaga pertanahan untuk melakukan penelusuran secara objektif.

 

“Saya menyarankan masing-masing pihak untuk menahan diri. Biarkan pemerintah dan kantor pertanahan bekerja menelusuri dokumen dan fakta lapangan.

 

Ia mengajak setelah hasilnya jelas semua pihak untuk duduk kembali mencari solusi terbaik, sehingga bisa mencapai penyelesaian yang adil dan dimkemudian hari tidak menimbulkan seketa yang sama.

 

 

Dalam keterangannya Ono mengimbau agar pada pertemuan berikutnya seluruh pihak telah melengkapi dokumen pendukung untuk mempercepat proses penyelesaian pencatatan.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 14 Pendaki Merapi Terobos Larangan Akhirnya Diamankan Petugas

    14 Pendaki Merapi Terobos Larangan Akhirnya Diamankan Petugas

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    MAGELANG, JARRAKPOS.COM – Larangan mendaki Gunung Merapi yang telah diberlakukan sejak 2018 rupanya belum sepenuhnya membuat masyarakat jera. Bahkan, di tengah risiko aktivitas vulkanik yang masih mengancam keselamatan, belasan orang nekat menerobos kawasan terlarang untuk melakukan pendakian. Terbaru, sebanyak 14 orang dilaporkan melakukan pendakian ilegal pada Sabtu (31/10/2026). Sebelas di antaranya berhasil ditemukan petugas saat […]

  • Safari Ramadhan, BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Serahkan Santunan

    Safari Ramadhan, BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Serahkan Santunan

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 436
    • 0Komentar

    BENGKULU,Jarrakpos.com– BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) cabang Bengkulu kembali menyerahkan santunan jaminan kematian (JKM). Kali ini santunan diberikan kepada ahli waris Edi Hartono sebesar total Rp 307 Juta, termasuk beasiswa untuk 2 orang anak sejumlah Rp 120 juta. Asisten II Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Denni secara simbolis menyerahkan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan […]

  • Respons Humanis Polres Ponorogo, Personel 110 Bantu Tenangkan Anak Berkebutuhan Khusus

    Respons Humanis Polres Ponorogo, Personel 110 Bantu Tenangkan Anak Berkebutuhan Khusus

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Putu Sta
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Ponorogo, jarrakpos – Tidak selalu soal menangani kejahatan atau menjaga ketertiban. Bagi polisi, hadir di tengah masyarakat juga berarti memberi rasa aman, perhatian, dan ketenangan ketika warga membutuhkan bantuan. Hal itu ditunjukkan jajaran Polres Ponorogo melalui layanan Call Center 110 Polri, Sabtu (8/8/2026). Seorang anak berkebutuhan khusus berusia sekitar 14 tahun yang sedang rewel di […]

  • RDP Komisi IV DPR RI: Usman Husin Desak Pembebasan Kawasan Hutan untuk Petani NTT

    RDP Komisi IV DPR RI: Usman Husin Desak Pembebasan Kawasan Hutan untuk Petani NTT

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 697
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat eselon I dan II Kementerian Kehutanan pada Rabu, 15 Januari. Dalam forum tersebut, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, secara tegas meminta pemerintah membebaskan kawasan hutan yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat petani di […]

  • Kanwil Kemenkum Jabar Gelar Senam Pagi Bersama Gaungkan Semangat Kebugaran Pegawai

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 594
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Untuk menjaga kebugaran fisik dan mental pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menggelar kegiatan senam pagi bersama pada Jumat pagi (17/01/25). Kegiatan yang berlangsung di lapangan aspal kantor ini diikuti dengan antusias oleh seluruh pegawai, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan […]

  • Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Alihkan Hujan Ke Laut Untuk Kurangi Curah Hujan Tekan Risiko Bencana Susulan

    Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Alihkan Hujan Ke Laut Untuk Kurangi Curah Hujan Tekan Risiko Bencana Susulan

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 354
    • 0Komentar

    JAKARTA, JARRAKPOS.COM I Selain fokus mempercepat penanganan korban bencana di wilayah Sumatera, pemerintah juga menggelar operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan dan mengantisipasi bencana susulan. “Kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. ” Ini […]

expand_less