Distribusi LPG Tersendat, Kadin NTT Pastikan Mulai Pulih, Usman Husin Soroti Koordinasi Antarwilayah

NTT, Jarrakpos.com- Kekhawatiran atas kelangkaan LPG non-subsidi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat menguat setelah muncul kabar pengetatan distribusi dari daerah pemasok utama, yakni Surabaya dan Bali.

Kondisi ini berdampak pada pasokan energi di wilayah yang selama ini masih bergantung dari luar daerah.

Ketua Umum Kadin NTT, Bobby Lianto, membenarkan adanya pengetatan tersebut. Ia menyebut langkah itu dipicu situasi kelangkaan di daerah asal, sehingga aparat penegak hukum (APH) memperketat pengawasan distribusi.

“Memang ada pengetatan. Saya sudah cros cek ke Hiswana Migas dan pihak ekspedisi. Karena adanya kelangkaan, aparat menjadi lebih hati-hati untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran prosedur,” ujar Bobby, (28/4/2026).

Meski sempat menghambat distribusi, Bobby memastikan persoalan tersebut mulai menemukan titik terang setelah dilakukan komunikasi lintas pihak.

“Setelah kami komunikasikan dan saya bicara dengan ekspedisi, prosesnya sudah diuruskan. Mudah-mudahan distribusi kembali lancar. Di Sumba sudah mulai berjalan, daerah lain diharapkan segera menyusul,” katanya.

Selama ini, NTT memang bergantung pada pasokan LPG dari Surabaya dan Bali. Ketergantungan ini membuat distribusi rentan terganggu ketika terjadi kebijakan pengetatan di daerah asal.

Situasi sempat memanas ketika pengiriman LPG dari depo di Surabaya tujuan Kupang dilaporkan ditahan oleh Satgas LPG Jawa Timur yang terdiri dari kepolisian, bea cukai, dan Pertamina.

Pengiriman tersebut diminta melengkapi berbagai dokumen tambahan, bahkan sempat dibatasi keluar daerah karena Jawa Timur mengalami kelangkaan.

Akibat kebijakan tersebut, distribusi LPG ke wilayah NTT sempat tersendat hingga pihak ekspedisi menunggu kepastian regulasi lanjutan.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, menegaskan pentingnya koordinasi nasional agar distribusi energi tidak terhambat oleh kebijakan sektoral.

“Kita tidak boleh membiarkan kebutuhan energi masyarakat terganggu hanya karena pendekatan kedaerahan. Ini harus dilihat sebagai kepentingan nasional. Pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder harus duduk bersama memastikan distribusi berjalan lancar dan adil,” tegas Usman.

Ia juga mendorong solusi jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia agar tidak terus bergantung pada daerah lain.

Dengan mulai terurainya hambatan distribusi, harapan akan normalnya kembali pasokan LPG di NTT pun menguat.

Namun, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sistem distribusi energi nasional masih perlu diperkuat agar lebih tangguh dan tidak mudah terganggu oleh kebijakan parsial antarwilayah.***