Dirjen KSDAE dan Usman Husin Hadir Langsung di Mutis: Dari Gelombang Aksi ke Penutupan Sementara

NTT, Jarrakpos.com – Senin, 27 April 2026 menjadi momen penting dalam gelombang aksi masyarakat di kawasan Mutis Timau, Nusa Tenggara Timur.

Sejak pagi, warga setempat turun dalam demonstrasi, menyuarakan tuntutan dan kegelisahan mereka terkait pengelolaan kawasan.

Di tengah situasi yang memanas itu, pemerintah pusat akhirnya hadir langsung. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, tampil sebagai penghubung yang membuka jalan, mendorong agar pemerintah tidak hanya mendengar dari jauh, tetapi datang dan berdialog langsung dengan masyarakat di Mutis.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko, hadir bersama jajaran sebagai perwakilan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.

Kehadiran Dirjen dan para kepala balai teknis di lokasi aksi menjadi penanda kuat bahwa negara benar-benar turun tangan di tengah gelombang protes warga.

Di lokasi, massa aksi menyampaikan aspirasi secara terbuka. Berbagai tuntutan mengemuka, mulai dari persoalan akses, hak kelola, hingga penolakan terhadap skema zonasi yang dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Suara yang sebelumnya menggema dalam aksi akhirnya mendapat ruang dialog langsung dengan pengambil kebijakan.

Situasi yang awalnya dipenuhi ketegangan perlahan mencair saat dialog terbuka dimulai. Pemerintah mendengar, masyarakat berbicara, dan komunikasi yang selama ini tersumbat mulai menemukan jalannya.

Dari momen itulah lahir kesepakatan penting: kawasan Taman Nasional Mutis Timau ditutup sementara.

Keputusan ini diambil sebagai langkah cepat meredam situasi sekaligus memberi ruang bagi proses sosialisasi lanjutan, khususnya untuk menyamakan persepsi terkait pembagian zonasi kawasan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Perencanaan Konservasi Ammy Nurwati, Wakil Bupati TTU Kamillus Elu, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Kupang Yan Kai Maus.

Dari Kabupaten TTS, hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Agnes Linda Fobia dan Ketua DPRD TTS Mordekai Liu bersama jajaran.

Kehadiran lintas instansi juga terlihat dari para kepala balai teknis, di antaranya BBKSDA Kupang, Balai Perhutanan Sosial, BPKH, BPDAS, hingga jajaran kepala taman nasional. Semua berkumpul di satu titik: Mutis, di tengah momentum aksi masyarakat.

Perlahan, gelombang aksi yang semula meninggi berubah menjadi ruang dialog yang lebih sejuk dan konstruktif. Pertemuan ini menjadi titik balik dari tekanan jalanan menuju kesepakatan bersama.

Penutupan sementara kawasan Mutis pun diharapkan menjadi ruang jeda untuk membangun kepercayaan, merajut kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa pelestarian alam berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai adat dan kehidupan warga setempat.***