Anggota DPRD NTT, Mercy Piwung Soroti Kasus Keracunan MBG di Ngada: Saya Mengutuk Keras

NTT, Jarrakpos.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ngada kembali memicu kegaduhan publik setelah puluhan siswa dari SD Trikora, SD Inpres Waturutu dan SDK Regina Pacis mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada Rabu, 26 November 2025.

Para siswa terpaksa mendapat perawatan medis di RSUD Bajawa, menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan pangan dalam program tersebut.

Kejadian ini semakin menyita perhatian setelah mencuat informasi bahwa makanan yang dikonsumsi siswa berasal dari dapur yang diketahui dimiliki oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena. Fakta ini langsung menempatkan pengelolaan MBG di bawah sorotan kritis.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Angela Mercy Piwung, angkat suara dengan nada yang sangat tegas.

Ia menilai insiden keracunan tersebut sebagai bukti lemahnya pengawasan dan kemungkinan kelalaian dalam persiapan makanan.

“Program ini sebenarnya bagus. Tetapi kalau dikelola sendiri tanpa memperhatikan kebersihan, apalagi kalau makanan dimasak malam hari lalu harus dikonsumsi pagi, ini sangat berbahaya. Jangan sampai kepentingan usaha sendiri mengalahkan keselamatan anak-anak,” tegas Angela.

Angela bahkan secara terbuka menyatakan kecurigaannya terkait kualitas makanan yang disajikan.

“Saya mengutuk keras siapa pun pelaku usaha yang menyediakan makanan tidak higienis. Saya curiga makanan ini kurang bersih dan kemungkinan dimasak malam hari. Kalau begitu, besar kemungkinan sudah basi tetapi tetap dipaksakan untuk memenuhi program,” katanya.

Pengawasan Lemah, Standar Kebersihan Dipertanyakan

Angela menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan insiden ini menunjukkan ada “lubang besar” dalam pelaksanaan program MBG.

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kebersihan adalah hal paling utama. Makanan seharusnya dimasak pagi hari, bukan malam. Ini menjadi catatan kritis bagi seluruh pelaku MBG, termasuk mereka yang dipercaya mengelola dapur,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah, terutama ketika dapur yang terlibat berada dalam lingkaran kekuasaan.

“Pemimpin daerah wajib mengawasi. DPRD wajib mengawasi. Gizi anak-anak yang dipertaruhkan. Kalau pelaksanaannya seperti ini terus, ya lebih baik programnya dihentikan,” tegasnya.

DPRD NTT mendesak agar pelaksanaan MBG di Ngada segera dievaluasi secara total. Menurut Angela, ada banyak pengelola yang sebenarnya berkompeten, tetapi standar kebersihan tetap harus menjadi syarat mutlak.

“Para pengelola ini orang-orang hebat. Tetapi kalau hasilnya anak-anak yang keracunan, berarti ada yang tidak beres. Entah karena kurang bersih, entah karena makanan basi. Intinya: jangan jalankan program ini untuk kepentingan usaha sendiri, tetapi untuk kesehatan anak-anak,”

“Jangan hanya melihat keuntungan dari hasil kelola MBG, yang paling penting dari semua adalah kebersihan dan higienis dari makanan ini untuk kesehatan anak-anak,” tegas Angela menutup pernyataannya. ***