Tingkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana BOSP, 76 PKBM di Kuningan Ikuti Bimtek Penguatan Kapasitas SDM
- account_circle Ghana
- calendar_month 21 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sebanyak 76 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kuningan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang melibatkan sekitar 120 peserta dari unsur kepala PKBM dan bendahara lembaga ini digelar untuk memperkuat tata kelola kelembagaan serta akuntabilitas pelaporan keuangan.
Ketua Panitia Bimtek, Arief Amarudin, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan rangkaian terakhir dari program kerja yang telah dianggarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) tahun berjalan masing-masing lembaga. Fokus utamanya adalah memastikan para pengelola PKBM memiliki pemahaman yang seragam mengenai administrasi dan pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Ada beberapa materi penting yang disampaikan, di antaranya sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) BOSP, pengelolaan data peserta didik termasuk data residu, serta penguatan tata kelola kelembagaan PKBM,” ujar Arief.

Untuk membekali peserta secara komprehensif, panitia menghadirkan narasumber dari unsur Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta praktisi eksternal yang mengulas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan lembaga.
Arief menegaskan, penataan administrasi merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar. Meski berstatus pendidikan non formal, ijazah pendidikan kesetaraan yang diterbitkan PKBM diakui secara resmi oleh negara.
“Dalam pengelolaannya, PKBM harus memiliki tata administrasi yang baik. Walaupun pendidikan non formal, ijazahnya diakui negara sehingga pengelolaannya juga harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Terkait mekanisme pelaporan dana BOSP, Arief menyebutkan tidak ada perubahan aturan yang mendasar. Namun, pengelola diingatkan untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku mulai dari kesesuaian belanja dengan ARKAS, pemanfaatan sistem SIPLah untuk pengadaan tertentu, kelengkapan bukti transaksi, hingga kejelasan pencatatan pembayaran honorarium tutor yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan warga belajar di tiap lembaga. Ketertiban ini krusial mengingat penggunaan dana BOSP rutin menjadi objek audit Inspektorat setiap tahun.
Garda Terdepan Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Selain aspek administratif, Arief menyoroti peran strategis PKBM dalam membantu pemerintah menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kuningan. Dengan sistem pembelajaran yang fleksibel memadukan tatap muka dan daring PKBM memungkinkan warga belajar yang sudah bekerja untuk tetap menuntaskan pendidikannya.
Menanggapi hadirnya program Sekolah Rakyat, Arief menilai program tersebut selaras dalam memperluas akses pendidikan, meski memiliki segmen sasaran yang berbeda. Jika Sekolah Rakyat berfokus pada masyarakat kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4, PKBM menjangkau cakupan yang lebih luas, khususnya masyarakat usia produktif yang putus sekolah.
Selama dua tahun terakhir, PKBM di Kuningan diklaim telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka ATS. Melalui mekanisme subsidi silang, warga belajar berusia di atas 22 tahun bahkan hingga 45 tahun tetap difasilitasi untuk menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Semangat masyarakat untuk belajar harus kita dukung. Karena itu, warga belajar yang usianya sudah di atas 22 tahun tetap bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus terbebani biaya,” kata Arief.
Adapun menyikapi isu pungutan biaya saat pengambilan ijazah, Arief menerangkan bahwa kebijakan teknis tiap lembaga bisa berbeda untuk kebutuhan di luar komponen pembiayaan ARKAS. Kendati demikian, ia mengimbau seluruh pengelola PKBM agar tidak menerapkan kebijakan yang memberatkan warga belajar. Di luar dana BOSP, lembaga juga didorong aktif mengajukan usulan bantuan sarana prasarana dan fasilitas digital ke pemerintah pusat sesuai kebutuhan.
Saat ini, tercatat ada 113 lembaga PKBM yang beroperasi di Kabupaten Kuningan. Melalui Bimtek ini, seluruh pengelola diharapkan mampu menjaga profesionalisme dan akuntabilitas sehingga PKBM semakin optimal menjadi garda terdepan perluasan akses pendidikan di daerah. (Agh@N)
- Penulis: Ghana





Saat ini belum ada komentar