Sekda Ade Zakir Pasang Target, Bandung Barat Perkuat Keterbukaan Informasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
JARRAKPOS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Zakir menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Komitmen tersebut disampaikan Ade Zakir saat mengikuti sesi presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Rabu (4/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ade Zakir bertindak sebagai Atasan PPID Utama Pemkab Bandung Barat.
Di hadapan Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Komisioner KI Jabar, Dr. Erwin Kustiman, M.Ikom, Ade Zakir menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari kebijakan pemerintahan yang sejalan dengan visi Bandung Barat AMANAH.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pemerintahan yang aspiratif, adaptif, dan maju.
Pemkab Bandung Barat juga terus membenahi pelayanan informasi publik melalui penguatan regulasi, optimalisasi peran PPID, serta modernisasi layanan berbasis digital melalui portal resmi PPID KBB. Selain itu, penyebarluasan informasi diperluas melalui pemanfaatan videotron di sejumlah kawasan strategis.
Dalam sesi diskusi, Tim Penilai turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait mitigasi bencana, khususnya potensi ancaman gempa akibat aktivitas Sesar Lembang yang melintasi wilayah Bandung Barat.
Erwin Kustiman mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan informasi kebencanaan, mulai dari langkah mitigasi hingga panduan kesiapsiagaan, dapat diakses masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Menanggapi hal tersebut, Ade Zakir menyatakan Pemkab Bandung Barat akan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan agar penyampaian informasi kebencanaan berjalan optimal.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja dan standar pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian.
Melalui penguatan sistem informasi dan pelayanan publik tersebut, Pemkab Bandung Barat menargetkan terwujudnya pemerintahan yang semakin terbuka sekaligus meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat menuju Bandung Barat yang informatif.***
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar