De Gadjah: Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Apresiasi Ketegasan Kapolri

DENPASAR, jarrakpost.com – 5 November 2026 — Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyatakan dukungan terhadap pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan sejumlah pejabat negara.

De Gadjah menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar dugaan pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut keamanan Kepala Negara, integritas institusi, serta kepentingan dan kedaulatan bangsa.

“Ini persoalan serius. Keselamatan Kepala Negara dan keamanan negara tidak boleh dikompromikan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum, tanpa pandang bulu,” tegas De Gadjah.

Ia menyatakan sejalan dengan sikap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sekaligus Menko PMK Sugiono, serta Ketua DPD Partai Gerindra DIY Danang Wicaksana Sulistya yang menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut.

Menurut De Gadjah, pandangan mengenai kemungkinan adanya unsur insubordinasi maupun tindakan yang mengarah pada makar harus menjadi perhatian penyidik untuk didalami berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

“Jangan berhenti pada siapa yang melakukan. Motif, tujuan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga harus diungkap secara terang. Namun, seluruh kesimpulan harus tetap berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian hukum,” ujarnya.

Apresiasi Kapolri dan Jajaran Bareskrim

Secara khusus, De Gadjah menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto beserta jajaran Bareskrim Polri atas langkah penegakan hukum yang telah dilakukan.

“Kami mengapresiasi Kapolri dan jajaran Bareskrim Polri yang telah mengambil langkah hukum dalam perkara ini. Kami berharap proses tersebut terus berjalan profesional, transparan, objektif, dan tidak terpengaruh oleh jabatan maupun kedudukan siapa pun,” ungkapnya.

De Gadjah juga mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum tidak boleh serta-merta mencoreng seluruh institusi Polri.

Menurutnya, penegakan hukum yang transparan justru menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kepentingan Negara Harus Menjadi Prioritas

Lebih lanjut, De Gadjah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh spekulasi, dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara maksimal.

Ia menegaskan bahwa pengusutan perkara harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas nasional serta memastikan program-program pembangunan pemerintah tetap berjalan untuk kepentingan rakyat.

“Kita tidak boleh membiarkan persoalan ini mengganggu kepentingan rakyat dan agenda pembangunan bangsa. Hukum harus ditegakkan, negara harus tetap kuat, dan pemerintahan harus terus bekerja untuk masyarakat,” katanya.

Menutup pernyataannya, De Gadjah kembali menegaskan pentingnya pengungkapan fakta secara menyeluruh.

“Usut tuntas tanpa pandang bulu. Ungkap fakta, tegakkan hukum, dan jaga kehormatan institusi negara. Tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh berada di atas kepentingan bangsa dan negara.”