Pemkab Bandung Barat Mulai Pantau Suara Warga Lewat Analisis Sentimen

JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai memperkuat pemantauan terhadap isu dan keluhan masyarakat melalui teknologi digital. Langkah tersebut dilakukan dengan menguji coba Sistem Monitoring Isu Publik dan Analisis Sentimen yang melibatkan pengelola media sosial perangkat daerah.

Program yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat itu menjadi bagian dari piloting use case Smart City. Pelaksanaannya mendapat pendampingan dari Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.

Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Donny Pratama, mengatakan sistem tersebut disiapkan untuk membantu pemerintah membaca perkembangan percakapan publik secara lebih cepat dan terukur.

Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang di ruang digital, mulai dari media sosial, portal berita hingga kanal pengaduan resmi, dapat dipantau untuk melihat kecenderungan sentimen masyarakat.

“Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menjadi sistem peringatan dini terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Keluhan terkait infrastruktur, pelayanan kesehatan, transportasi maupun layanan publik lainnya dapat teridentifikasi lebih awal,” ujar Donny.

Ia menjelaskan, hasil pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu perangkat daerah mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan tanpa harus menunggu keluhan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Donny menyebut penerapan sistem monitoring isu merupakan bagian dari upaya membangun smart governance di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Selama ini, kata dia, sebagian proses pengelolaan pengaduan masyarakat masih menghadapi kendala karena harus melewati alur birokrasi secara manual. Kondisi tersebut berpotensi membuat respons pemerintah terhadap persoalan warga menjadi lebih lambat.

“Selama ini kita kerap terlambat merespons keluhan karena alur birokrasi aduan manual yang panjang. Dengan sistem analisis sentimen ini, kebijakan dan solusi berbasis data dapat diambil dalam hitungan jam, bukan lagi hari,” katanya.

Meski demikian, Donny menegaskan bahwa teknologi tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kritik masyarakat.

Sebaliknya, kritik, keluhan dan masukan warga dipandang sebagai sumber informasi penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

“Monitoring isu bukan untuk membatasi kritik. Kritik dari masyarakat merupakan masukan yang berharga bagi perbaikan kinerja dan pelayanan. Melalui monitoring isu, kita dapat menyerap aspirasi masyarakat secara lebih cepat dan menindaklanjutinya secara lebih tepat,” ujarnya.

Admin Medsos Jadi Garda Depan

Dalam tahap uji coba, pengelola media sosial perangkat daerah turut dilibatkan. Peran mereka nantinya tidak hanya berkaitan dengan produksi dan publikasi informasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari proses membaca dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Donny mengatakan, kemampuan membaca percakapan publik menjadi penting karena sebagian besar aspirasi dan keluhan masyarakat kini disampaikan melalui ruang digital.

“Pada tahap piloting, sistem akan diuji selama satu bulan dengan pendampingan dari Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komdigi RI,” ungkapnya.

Ada dua hal utama yang akan menjadi perhatian selama masa uji coba. Pertama, mengukur tingkat akurasi sistem dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan sentimen masyarakat. Kedua, menguji efektivitas penyampaian hasil pemantauan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.

Dengan demikian, informasi yang dihimpun sistem tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diteruskan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.

“Hasil pemantauan nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah penanganan di lapangan,” tuturnya.

Teknologi untuk Mendekatkan Pemerintah dan Warga

Pemkab Bandung Barat menilai transformasi digital dalam pengelolaan isu publik dapat menjadi salah satu cara memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan dukungan data yang lebih cepat dan terukur, pemerintah daerah diharapkan mampu mengetahui persoalan warga lebih dini, menentukan perangkat daerah yang berwenang serta mempercepat proses tindak lanjut.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pemerintahan cerdas di Kabupaten Bandung Barat. Teknologi tidak hanya ditempatkan sebagai alat untuk memantau percakapan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

“Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat pemerintah lebih terbuka, adaptif dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.***