Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pilkada 2024 Kuras Rp48,5 Miliar APBD Pacitan, Pengamat Dorong KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

Pilkada 2024 Kuras Rp48,5 Miliar APBD Pacitan, Pengamat Dorong KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Pesta demokrasi di daerah selama ini tak hanya menguras energi politik, tetapi juga anggaran pemerintah daerah.

Di Pacitan, penyelenggaraan Pilkada 2024 tercatat membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp48,5 miliar melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu.

Kini, ketika desain pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisahkan, muncul gagasan untuk mengubah konstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah. KPU dan Bawaslu daerah diwacanakan tidak lagi menjadi lembaga permanen, melainkan bersifat ad hoc sesuai kebutuhan tahapan pemilu.

Jika gagasan tersebut benar-benar direalisasikan, konsekuensinya bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan. Bagi daerah, yang paling terasa adalah soal beban anggaran.

Pengamat politik Pacitan, Heru Suranto Adi, menilai perubahan desain pemilu sebagaimana arah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semestinya diikuti dengan penataan ulang kelembagaan sekaligus pembiayaannya.

Heru merujuk Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dengan desain tersebut, pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi digelar dalam satu rangkaian waktu seperti konstruksi pemilu sebelumnya.

“Kalau pemilu nasional semua lembaga penyelenggara pemilu mulai level pusat, provinsi sampai kabupaten/kota akan terlibat aktif. Namun untuk pemilu daerah, ya hanya penyelenggara pemilu daerah yang akan terlibat,” kata Heru, Ahad (4/10).

Menurutnya, perubahan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi keberadaan struktur permanen KPU dan Bawaslu hingga tingkat daerah.

Sebab, ketika agenda pemilu nasional dan pemilu daerah dipisahkan, kebutuhan terhadap kelembagaan penyelenggara di daerah juga tidak selalu berlangsung dengan intensitas yang sama sepanjang waktu.

Di sinilah persoalan anggaran menjadi sorotan.

Heru menilai daerah yang selama ini harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada berpotensi mendapatkan ruang fiskal lebih besar apabila pembiayaan pemilu daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Karena itu, penyesuaian akan dilakukan khususnya bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Harapannya, dengan diubahnya lembaga KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc, pemda tidak lagi terbebani untuk membiayai Pilkada. Semua diharapkan menjadi beban APBN,” ujarnya.

Pengalaman Pacitan pada Pilkada 2024 menjadi contoh konkret besarnya beban tersebut.

“Dulu di Pilkada 2024, APBD Pacitan terkuras sekitar Rp48,5 miliar untuk nota perjanjian hibah daerah kepada KPU dan Bawaslu. Harapannya ke depan jika ada perubahan status lembaga KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc, pemda tidak lagi terbebani NPHD,” tukasnya.

Bukan Sekadar Ganti Status

Namun, wacana KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc tidak serta-merta dapat diberlakukan hanya karena adanya putusan MK.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memang mengubah desain waktu penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Akan tetapi, konsekuensi kelembagaan, tata kerja, hingga mekanisme pembiayaan tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui perubahan regulasi oleh pembentuk undang-undang.

Artinya, KPU dan Bawaslu belum otomatis berubah menjadi lembaga ad hoc.

Jika gagasan tersebut nantinya dipilih, pemerintah dan DPR harus merumuskan desain baru secara menyeluruh. Termasuk menentukan kapan kelembagaan permanen berakhir, kapan badan ad hoc dibentuk, siapa yang mengangkat dan membiayainya, serta bagaimana menjamin independensi penyelenggara pemilu.

Persoalan pendanaan juga menjadi titik penting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menempatkan anggaran penyelenggaraan Pemilu dalam APBN. Sementara penyelenggaraan Pilkada memiliki konstruksi pendanaan tersendiri yang selama ini melibatkan pemerintah daerah melalui mekanisme NPHD.

Karena itu, jika target akhirnya adalah membebaskan APBD dari pembiayaan Pilkada, perubahan tidak cukup hanya dengan mengubah status KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc. Mekanisme pendanaan Pilkada juga harus ikut dirombak.

Perubahan itu tentu bukan perkara kecil.

Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, puluhan miliar rupiah untuk membiayai pesta demokrasi tentu memiliki konsekuensi terhadap ruang belanja pemerintah daerah. Jika beban tersebut dapat dialihkan ke APBN, anggaran daerah bisa diarahkan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada akhirnya, wacana KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc bukan hanya berbicara tentang siapa yang menyelenggarakan pemilu, tetapi juga pertanyaan yang jauh lebih sensitif bagi daerah: siapa yang harus membayar ongkos demokrasi?

Dan bagi Pacitan, pertanyaan itu punya angka yang cukup jelas: Rp48,5 miliar.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI Pukul Genderang Perang Terhadap Narkoba, Dalam Satu Malam Kodim 0212/TS Lumpuhkan Peredaran Narkoba di 2 Titik

    • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 1.329
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan, (JarrakPos)- Mengacu kepada salahsatu program Asta Cita Presiden termasuk diantaranya pemberantasan peredaran Narkotika, Kodam I Bukit Barisan dan jajaran nya menyatakan Perang terhadap Narkoba, sebagaimana instruksi Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto mengatakan agar TNI membantu masyarakat, Kepolisian dan BNN dalam rangka pencegahan dan penindakan peredaran narkoba. Bukti tabu genderang perang […]

  • FPPA Perkuat Silaturahmi dengan DPRD Pacitan, Dorong Sinergi Pers dan Pemerintah

    FPPA Perkuat Silaturahmi dengan DPRD Pacitan, Dorong Sinergi Pers dan Pemerintah

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Usai mengukuhkan ketua terpilih masa bakti 2026–2028, Forum Pewarta Pacitan (FPPA) kembali mempererat tali silaturahmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan. Pertemuan yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD, Jumat (23/10), tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi, sekaligus membangun sinergi antara insan pers dan lembaga legislatif. Mengusung tema “Membangun Komunikasi […]

  • SMSI Usulkan Verifikasi Media Deserahkan Pada Organisasi Media, Ketua Dewan Pers : Siap Membahas

    SMSI Usulkan Verifikasi Media Deserahkan Pada Organisasi Media, Ketua Dewan Pers : Siap Membahas

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Tude
    • visibility 303
    • 0Komentar

    JAKARTA,jarrakpos.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus di Millennium Hotel Sirih, Jakarta, pada Jumat–Sabtu, 8–9 Maret 2026. Agenda ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 organisasi yang menaungi ribuan perusahaan pers siber di Indonesia tersebut. Rapimnas dan peringatan HUT SMSI Ke 9 dihadiri para ketua SMSI […]

  • Waspadalah! Dua Konten Kreator Ini Mengaku Menerima Telpon Misterius Minta Postingan Blackout Batam di Take Down

    Waspadalah! Dua Konten Kreator Ini Mengaku Menerima Telpon Misterius Minta Postingan Blackout Batam di Take Down

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Batam, jarrakpos.com | Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Kepulauan Riau ,menyayangkan adanya penelpon “misterius “terhadap dua orang konten kreator asal Batam yang menyoroti terjadinya pemadaman listrik total (Blackout) di Kota Batam, Tanjung Pinang dan Bintan, pada Senin tanggal 12/10/2026. SWI Provinsi Kepri meminta aparat hukum melakukan penyelidikan siapa oknum yang menelpon dua orang konten […]

  • Wabup Kaur dan PS. Pemda Kaur Gelar Laga Persahabatan Sepak Bola Lawan Gursakas FC

    Wabup Kaur dan PS. Pemda Kaur Gelar Laga Persahabatan Sepak Bola Lawan Gursakas FC

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 575
    • 0Komentar

    KAUR, jarrakpos.com – Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid bersama tim sepak bola PS. Pemda Kaur menggelar laga persahabatan melawan Gursakas FC, tim yang beranggotakan para guru dari Kecamatan Kaur Selatan. Pertandingan berlangsung meriah dan penuh keakraban di Lapangan Merdeka Bintuhan, Jumat (13/6/2025). Pertandingan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kaur dalam mempererat silaturahmi antarinstansi, […]

  • Melanjutkan Langkah dari Desa ke Desa, Usman Husin Salurkan 600 Ayam Petelur untuk Peternak Rebeka

    Melanjutkan Langkah dari Desa ke Desa, Usman Husin Salurkan 600 Ayam Petelur untuk Peternak Rebeka

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 347
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Ada harapan di antara suara-suara ayam petelur yang memecah keheningan desa. Kali ini, giliran Desa Rebeka, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, yang merasakan langsung sentuhan aspirasi wakil rakyat. Selasa, 23 Desember 2025, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menyalurkan 600 ekor ayam petelur kepada Kelompok Peternakan Nekabua. […]

expand_less