Perkuat Komunikasi Publik, Diskominfo Kuningan Latih 75 Admin Media Sosial Pemkab

KUNINGAN, Jarrakpos.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Media Sosial SKPD dan Kecamatan di Lantai 3 Aula Pascasarjana Universitas Bhakti Husada Indonesia (UBHI), Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 75 peserta, yang terdiri atas para admin media sosial perangkat daerah, kecamatan, dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Cece Hendra Crissianto, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Nana Suhendra, M.Pd., serta Rektor Universitas Bhakti Husada Indonesia Dr. H. Abdal Rohim, S.Kp., M.H.

Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Sigit Setya Kusuma, S.Sn., M.Sn., yang menyampaikan materi tentang Konten Kreatif dan Klikbait, serta Rizki Aly Santosa dengan materi Manajemen Konten.

Dalam laporannya, Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, M.Pd., mengatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Menurutnya, media sosial kini menjadi salah satu ruang utama pemerintah dalam menyampaikan pesan publik.

“Komunikasi bukan hanya bicara tentang apa yang dibicarakan, tetapi bicara tentang pesan apa yang disampaikan. Salah satunya untuk menyampaikan pesan saat ini yaitu di ruang digital melalui media sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan, pekerjaan admin media sosial pemerintah bukan sekadar mengunggah dokumentasi kegiatan. Para pengelola juga memiliki tanggung jawab untuk membangun interaksi dengan masyarakat, termasuk merespons komentar, aduan, keluhan hingga aspirasi yang disampaikan melalui kanal digital.

“Admin media sosial ini bukan pekerjaan biasa, tetapi pekerjaan yang menyita waktu. Terkadang kita juga harus menjawab komentar di luar jam kerja, ada siang, ada malam,” katanya.

Nana menjelaskan, kegiatan tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis, di antaranya mewujudkan keseragaman dan sinkronisasi pesan serta narasi Pemerintah Kabupaten Kuningan; mendorong pengelolaan media sosial yang cepat, tepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; serta meningkatkan kemampuan admin dalam memantau dinamika percakapan publik, menyerap aspirasi masyarakat dan merespons isu yang berkembang.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antaradmin media sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Ia juga menekankan pentingnya peran akun media sosial SKPD dalam memperluas jangkauan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk informasi yang disampaikan oleh pimpinan daerah.

“Pemerintah adalah bagian dari badan publik dan badan publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi. Tugas kita adalah bagaimana mengelola informasi itu menjadi informasi yang sederhana, cepat dan dapat dipahami,” tuturnya.

Sementara itu, arahan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, yang dibacakan Sekdis Kominfo Cece Hendra Crissianto, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi sarana penting dalam pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menekankan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memiliki dan mengelola akun media sosial secara aktif dan bertanggung jawab.

“Media sosial bukan lagi sekadar sarana hiburan, melainkan menjadi sarana yang sangat efektif, cepat, dengan jangkauan yang luas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” demikian arahan Bupati yang dibacakan Cece.

Karena itu, pengelolaan media sosial pemerintah harus dilakukan dengan strategi yang tepat, mulai dari merancang pesan, menentukan konten, hingga membangun interaksi dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan harus cepat, akurat, jelas dan memberikan manfaat.

Bupati juga meminta para admin tidak hanya mem-posting kegiatan masing-masing perangkat daerah, tetapi turut menyampaikan program, kebijakan, capaian pembangunan dan berbagai informasi pelayanan publik.

Selain itu, akun media sosial SKPD diharapkan dapat membangun narasi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Para admin juga diminta aktif merespons informasi dan kegiatan pimpinan daerah melalui komentar maupun unggahan ulang, sehingga pesan pemerintah dapat tersebar lebih luas dan diterima masyarakat secara utuh.

Dalam pengelolaannya, Bupati mengingatkan pentingnya menjunjung etika ASN dan menjaga reputasi institusi. Setiap konten harus bersifat informatif, edukatif, profesional serta terbebas dari hoaks dan konten provokatif.

“Setiap unggahan yang kita buat bukan sekadar informasi biasa, melainkan merupakan siaran resmi yang dapat dimuat ulang oleh media massa maupun masyarakat luas,” imbuhnya.

Oleh karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus memenuhi kaidah jurnalistik, termasuk unsur 5W+1H, serta didukung fakta dan data yang jelas.

Adapun konten yang perlu menjadi prioritas meliputi kegiatan instansi dan pelayanan publik, program pembangunan dan kebijakan pemerintah, promosi potensi daerah serta peluang investasi, klarifikasi isu dan edukasi pencegahan hoaks, informasi penanganan bencana, hingga narasi yang memperkuat persatuan dan pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Kuningan.

Bupati berharap kegiatan peningkatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada penambahan pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam pengelolaan media sosial pemerintah di masing-masing instansi.

“Kehadiran admin media sosial yang kompeten dan berdedikasi sangat besar manfaatnya bagi kemajuan Kabupaten Kuningan,” tegasnya.

Mewakili Bupati Kuningan, Sekdis Kominfo selanjutnya membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kuningan berharap seluruh pengelola media sosial pemerintah semakin profesional dalam mengemas informasi, semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mampu menghadirkan komunikasi publik yang informatif, kredibel dan relevan dengan perkembangan. (Agh@N)