Sinergi Legislatif Jabar-Cirebon, Sophi Zulfiah: Pengawasan APBD 2026 Kunci Akselerasi Pembangunan Daerah

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfiah, mendampingi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujianto, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Kunjungan kerja ini dilaksanakan di Desa Cilengkrang Girang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (8/8/2026).

Acara tersebut berlangsung meriah dan dihadiri oleh ratusan masyarakat setempat, selain jajaran pejabat seperti Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, Kepala Desa (Kuwu) Cilengkrang Girang, serta sejumlah tokoh masyarakat. Kehadiran massal warga ini menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah.

Dalam sambutannya, Sophi Zulfiah memberikan apresiasi tinggi kepada Bambang Mujianto atas dedikasinya melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Cirebon. Sophi menegaskan bahwa kehadiran legislatif provinsi bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki dampak langsung bagi percepatan pembangunan di Cirebon.

“Tugas anggota DPR memang salah satunya melakukan fungsi pengawasan. Namun lebih dari itu, sinergi ini membawa dampak nyata. Dengan adanya pengawasan ketat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon akan mendapatkan imbas positif yang signifikan,” ujar Sophi.

Sophi menjelaskan bahwa sorotan prioritas dari provinsi akan memastikan bahwa setiap kekurangan dalam infrastruktur atau pelayanan publik di Cirebon segera teridentifikasi dan ditangani. “Ini berarti, alokasi dana dan program pembangunan di Cirebon akan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Rakyat Cirebon berhak merasakan hasil pembangunan yang merata dan berkualitas, bukan hanya janji,” tambah Sophi saat ditemui wartawan.

oplus_0

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujianto, menekankan pentingnya keterlibatan langsung rakyat dalam proses pembangunan. Ia menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Jawa Barat, termasuk defisit anggaran hingga Rp5 triliun akibat besarnya belanja untuk kepentingan publik.

Untuk membuktikan komitmen tersebut, Bambang mengajak warga melihat bukti nyata di lapangan. “Kita semua lihat kan, jalan-jalan provinsi sekarang kondisinya mulus. Benar apa tidak?” tanya Bambang disambut anggukan para hadirin.

Ia menjelaskan bahwa kelancaran infrastruktur tersebut adalah hasil dari prioritas belanja daerah yang besar, termasuk untuk perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya. Meski menghadapi defisit, Pemprov Jabar tetap berupaya maksimal agar masyarakat merasakan dampaknya.

“Pemerintahan lahir dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat tidak boleh hanya menggerutu. Gerakan-gerakan kecil dalam pembangunan harus menjadi kontrol sekaligus partisipasi aktif,” tegas Bambang.

Bambang juga menambahkan bahwa keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memaksa Pemprov Jabar untuk mengambil langkah strategis, termasuk optimalisasi sumber daya alam, guna menutupi defisit agar pembangunan tetap berlanjut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi secara berkelanjutan selama lima tahun periode jabatan.

Acara pengawasan tersebut dihibur dengan pertunjukan tari tradisional Jaipongan khas Kecamatan Pasaleman, yang semakin mempererat hubungan emosional antara wakil rakyat dengan konstituennya.