837.612 KPM Terima Bantuan Pangan, Usman Husin Apresiasi BULOG NTT tapi Ingatkan Pengawasan Jangan Kendor

NTT, Jarrakpos.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, mengapresiasi keberhasilan Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menuntaskan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Februari-Maret 2026 kepada 837.612 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 22 kabupaten/kota.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar kualitas bantuan dan ketepatan sasaran tetap terjaga.

Menurut Usman, penyelesaian distribusi sebanyak 16.752.240 kilogram beras dan 3.350.448 liter minyak goreng merupakan capaian yang patut diapresiasi, mengingat kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki tantangan logistik yang tidak ringan.

Meski demikian, ia menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap harus dilakukan.

“Keberhasilan menuntaskan penyaluran tepat waktu tentu kita apresiasi. Namun jangan hanya berhenti pada capaian serapan 100 persen. Yang paling penting adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan kualitas yang baik,” kata Usman.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang menjadi mitra kerja BULOG, Usman menilai program bantuan pangan harus terus dievaluasi agar setiap kendala di lapangan dapat segera diperbaiki.

Ia mengatakan masih diperlukan pengawasan terhadap distribusi hingga tingkat desa agar tidak terjadi keterlambatan, kekurangan volume, maupun persoalan administrasi yang berpotensi menghambat masyarakat memperoleh haknya.

“Distribusi selesai bukan berarti tugas selesai. Kita harus memastikan tidak ada masyarakat yang seharusnya menerima tetapi justru terlewat, dan tidak ada penyimpangan dalam proses penyaluran,” ujarnya.

Usman juga meminta BULOG terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh mitra distribusi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di NTT yang memiliki tantangan cuaca dan transportasi.

Selain itu, ia mendorong agar setiap pelaksanaan program bantuan pangan disertai evaluasi menyeluruh sehingga berbagai kendala yang ditemukan dapat menjadi bahan perbaikan pada penyaluran berikutnya.

“Program bantuan pangan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu kualitas beras, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu harus menjadi prioritas. Jangan sampai laporan di atas kertas selesai, tetapi masih ada persoalan di lapangan yang belum ditangani,” tegasnya.

Usman menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di NTT.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk bantuan pangan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pengawasan harus terus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap program pemerintah semakin meningkat,” pungkasnya.***