Gubernur Melki: Hutan NTT Harus Jadi Penopang Investasi, Kelestarian, dan Kesejahteraan Rakyat
- account_circle Mario
- calendar_month Senin, 8 Jun 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
NTT, Jarrakpos.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan bahwa hutan di NTT bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan sumber kehidupan masyarakat sekaligus fondasi penting bagi masa depan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan saat Gubernur Melki Laka Lena didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT, Sulastri Rasyid, memimpin rapat koordinasi sektor kehutanan dan lingkungan hidup bersama para pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ruang Kerja Gubernur, Jumat, (5/6/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung investasi, pengawasan perizinan, penyelesaian konflik pemanfaatan lahan, pembaruan data kawasan hutan dan tata ruang, pengelolaan kawasan konservasi, hingga pengembangan program kehutanan sosial dan hasil hutan bukan kayu yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Di NTT, hutan adalah sumber kehidupan, ruang hidup masyarakat, sekaligus masa depan pembangunan daerah,” tegas Melki Laka Lena.
Menurutnya, pengelolaan sektor kehutanan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
Dalam rapat tersebut, Gubernur mengarahkan seluruh pihak untuk mengonsolidasikan program dan isu strategis sektor kehutanan dan lingkungan hidup, mempercepat pembaruan data kawasan hutan dan tata ruang, serta memperkuat koordinasi melalui rapat rutin setiap bulan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di seluruh wilayah NTT.
“Jika komunikasi kuat dan semua pihak bergerak dalam satu irama, maka menjaga hutan dan mendorong kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames; Kepala BPKH Wilayah XIV, Hengky Wijaya; Kepala Balai PS Kupang, Erwin; Kepala BP2SDM Kehutanan Kupang, Arif Muhamadiyah; Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, Joko W; serta Kepala Bidang Wilayah 3 Pusdal Bali Nusra, Ade Suharso.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT berharap pengelolaan hutan dapat menjadi motor pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
- Penulis: Mario
Saat ini belum ada komentar