Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Bulog NTT Optimalkan SPHP dan Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bulog NTT Optimalkan SPHP dan Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

  • account_circle Mario
  • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui percepatan distribusi Bantuan Pangan Beras kepada masyarakat serta penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Penyaluran Bantuan Pangan Beras saat ini terus berjalan secara bertahap di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga saat ini, realisasi distribusi bantuan pangan telah mencapai 63,74 persen dari total Penerima Bantuan Pangan (PBP) di NTT. Bulog bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya mempercepat penyaluran agar seluruh penerima dapat segera menerima haknya.

Selain menyalurkan bantuan pangan, Bulog Kanwil NTT juga terus menjalankan program SPHP sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Sejak penugasan SPHP tahun 2026 dimulai pada bulan Maret hingga saat ini, Bulog Kanwil NTT telah menyalurkan sebanyak 11.344 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi yang telah ditetapkan. Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan beras di pasar sekaligus menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Arrahim K. Kanam, menyampaikan bahwa kombinasi antara penyaluran Bantuan Pangan dan beras SPHP merupakan langkah yang efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di pasar.

“Penyaluran Bantuan Pangan dan beras SPHP dilakukan secara bersamaan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Kombinasi kedua program ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur,” ujar Arrahim K. Kanam, (5/6/2026).

Lebih lanjut, Arrahim menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras pemerintah. Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog Kanwil NTT berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran program pemerintah maupun kebutuhan intervensi pasar apabila diperlukan.

“Bulog memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang kami kelola saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Kami akan terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung ketahanan pangan masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” tambahnya.

Perum Bulog Kanwil NTT berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program bantuan pangan dan stabilisasi pangan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja dan bersinergi untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga beras, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah terus hadir untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Arrahim K. Kanam.***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UMK Jateng Deadlock di Banyak Daerah, Gubernur Tegaskan Bukan Urusan Pemprov

    UMK Jateng Deadlock di Banyak Daerah, Gubernur Tegaskan Bukan Urusan Pemprov

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 291
    • 0Komentar

    SEMARANG,JARRAKPOS.COM – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di sejumlah wilayah Jawa Tengah berakhir deadlock. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kenaikan UMK merupakan kewenangan Dewan Pengupah dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah provinsi. “Tidak apa (deadlock). Tidak perlu dihimbau, itukan sudah jadi kewenangan dewan pengupah,” ujar Luthfi saat diwawancarai di Hotel Alana, Karanganyar, […]

  • Kemenkum Jabar dan Disbun Jawa Barat Bersinergi Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Derry Rachman
    • visibility 685
    • 0Komentar

    JARRAKPOS.COM. BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Dinas Perkebunan Jawa Barat mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna mengidentifikasi dan memetakan potensi Indikasi Geografis (IG) di wilayah tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pengakuan hukum, perlindungan, dan peningkatan nilai ekonomi produk unggulan lokal yang memiliki karakteristik geografis khas. Kepala Bidang Kekayaan […]

  • SPOBDA Sumut Tak Terpengaruh Penghentian Anggaran Kemenpora

    SPOBDA Sumut Tak Terpengaruh Penghentian Anggaran Kemenpora

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Medan – Beberapa daerah memastikan pembinaan atlet muda tetap berjalan menggunakan dana daerah meskipun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menghentikan program Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Nasional (SPOBNAS) dan Pra POPNAS. Seperti disampaikan Kepala UPT SPOBDA/SPOBNAS Sumut, H Apri Sugiarto. Menurut nya, pembinaan atlet Spobda Sumatera Utara tetap imbang jalan, meski Kemenpora RImenghentikan program Sentra Pembinaan […]

  • Krisis Fiskal Daerah: Wali Kota Kupang Tagih Relaksasi Pusat, Tolak Tumbalkan Pelayanan Publik

    Krisis Fiskal Daerah: Wali Kota Kupang Tagih Relaksasi Pusat, Tolak Tumbalkan Pelayanan Publik

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 163
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Aula Fernandes, Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Selasa (31/3), menjadi saksi bisu sebuah diplomasi anggaran yang krusial. Di hadapan petinggi Kementerian Dalam Negeri, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, tidak sekadar hadir; ia membawa kegelisahan daerah yang sedang terhimpit oleh ketatnya regulasi belanja pegawai dan keterbatasan ruang fiskal. ​Dalam rapat koordinasi pengelolaan keuangan […]

  • RSHD Bengkulu Jadi Tempat Resmi Tes Kesehatan CPPPK, Biaya Rp520 Ribu Sesuai Perwal

    RSHD Bengkulu Jadi Tempat Resmi Tes Kesehatan CPPPK, Biaya Rp520 Ribu Sesuai Perwal

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 374
    • 0Komentar

    Bengkulu, jarrakpos.com – Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu, dr. Lista Cerlyviera, MM, menegaskan bahwa seluruh tahapan tes kesehatan bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kota Bengkulu sepenuhnya dilakukan di RSHD. Tes kesehatan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon PPPK yang telah dinyatakan […]

  • FH “UNIKU” Sukses Gelar FGD dan Workshop di Negeri Jiran Malaysia

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 523
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Sebagai salah satu bentuk realisasi Kerjasama yang sudah terjalin antara Universitas Kuningan (Uniku) dengan Universiti Utara Malaysia (UUM), Fakultas Hukum (FH) Uniku melakukan kunjungan perdana ke School of Law (SOL) UUM, Senin-Selasa (10-11 Februari 2025). Kunjungan ini diterima langsung oleh Assistant Vice-Chancellor UUM COLGIS yang juga merupakan Dekan SOL UUM, Prof. Dr. […]

expand_less