Dari Kaki Mutis, Kepala Desa Nenas Bicara: Dukung Taman Nasional, Asal Jalan dan Listrik Masuk

NTT, Jarrakpos.com – Di tengah riuh tuntutan dan perdebatan soal pengelolaan kawasan Taman Nasional Mutis Timau, suara dari akar rumput muncul lugas dan jujur.

Kepala Desa Nenas, Simon Sasi, menyampaikan satu sikap tegas: masyarakat mendukung perubahan menjadi taman nasional, asal pembangunan benar-benar hadir.

Desa Nenas, yang berada di kaki Gunung Mutis yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Bagi warga, status cagar alam bukan hanya soal konservasi, tetapi juga tentang ruang hidup yang terasa tertutup.

“Kalau masih cagar alam, tidak ada akses. Kami minta jalan dan listrik, tapi tidak bisa karena aturan,” ungkap Simon.

Karena itu, ketika wacana perubahan menjadi taman nasional muncul, harapan ikut tumbuh. Menurutnya, sistem zonasi dalam taman nasional justru membuka peluang yang selama ini tertutup.

“Kalau ada zona pemanfaatan, jalan dan listrik bisa masuk. Tapi zona inti tetap dijaga, tidak boleh ada aktivitas,” jelasnya.

Bagi Simon, konsep ini menghadirkan keseimbangan: hutan tetap dilindungi, adat tetap dijaga, tetapi masyarakat juga tidak lagi tertinggal.

Ia bahkan menegaskan dukungan penuh warganya terhadap rencana tersebut.

“Kami sangat mendukung taman nasional, dengan tetap menjaga kearifan lokal, adat, dan budaya. Alam ini warisan, jadi harus dijaga,” tegasnya.

Namun dukungan itu bukan tanpa catatan. Ia mengingatkan, pembangunan tidak boleh hanya menjadi janji. Desa-desa di sekitar Mutis, termasuk wilayah seberang seperti Fatumnasi, harus benar-benar merasakan perubahan.

“Jangan kita hanya bicara, tapi pembangunan tidak masuk. Kami juga ingin menikmati jalan aspal dan listrik seperti daerah lain,” katanya.

Simon juga mengusulkan langkah strategis agar masyarakat tidak salah paham terhadap konsep taman nasional.

Ia meminta pemerintah memberi kesempatan bagi perwakilan desa untuk belajar langsung ke kawasan taman nasional lain.

“Supaya mereka lihat sendiri, belajar, lalu pulang dan jelaskan ke masyarakat. Jadi kita tidak hanya dengar, tapi benar-benar paham,” ujarnya.

Sementara itu, dalam dialog yang sama, pemerintah pusat melalui Dirjen KSDAE menegaskan bahwa taman nasional akan dikelola dengan sistem zonasi, menggabungkan perlindungan ketat di zona inti dan ruang pemanfaatan bagi masyarakat.

Anggota DPR RI, Usman Husin, juga berperan mendorong dialog langsung agar masyarakat memahami bahwa skema ini membuka peluang ekonomi tanpa mengabaikan adat dan budaya.

Sejak pagi, ratusan warga sempat menggelar aksi menyuarakan kegelisahan mereka, mulai dari akses hingga hak kelola.

Namun suasana berubah saat dialog terbuka digelar. Ketegangan perlahan mencair, digantikan percakapan yang lebih terbuka.

Dari pertemuan itu, lahir keputusan penting: kawasan Taman Nasional Mutis Timau ditutup sementara.

Langkah ini diambil untuk meredam situasi sekaligus memberi ruang sosialisasi lanjutan, terutama terkait pembagian zonasi yang masih menjadi perhatian utama masyarakat.

Di tengah dinamika itu, suara dari Desa Nenas menjadi penegas arah: masyarakat tidak menolak konservasi, tetapi menginginkan keadilan.

Dari kaki Mutis, harapan itu sederhana, hutan tetap lestari, adat tetap hidup, dan cahaya listrik serta jalan akhirnya benar-benar sampai ke desa.***