Guru Bukan ASN Biasa: Profesi yang Harus Diposisikan sebagai Lex Specialis

Oleh: JUSUP KOEHOEA (Ketua Forum Guru NTT)

NTT, Jarrakpos.com- Di tengah dinamika kebijakan pendidikan saat ini, kita sering mendengar narasi yang menyamakan guru dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Banyak regulasi turunan dan kebijakan teknis memperlakukan guru seperti pegawai administratif, seakan profesi guru identik dengan birokrasi.

Padahal, hal itu merupakan kesalahan konseptual sekaligus kesalahan hukum yang sangat serius. Guru bukan sekadar pegawai pemerintah.

Guru adalah profesi, dan profesi selalu berada dalam posisi lex specialis, aturan khusus yang wajib didahulukan di atas aturan umum kepegawaian.

Guru Diatur oleh Undang-Undang Khusus, Bukan Administrasi Biasa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) hadir sebagai payung hukum khusus yang mengatur mengenai profesi guru secara komprehensif: dari kompetensi, kualifikasi, kode etik, pengembangan profesional, hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan.

Undang-undang ini lahir karena guru merupakan aktor utama kemajuan pendidikan, bukan sebagai operator administrasi.

Karena UUGD adalah lex specialis, maka setiap kebijakan yang memposisikan guru hanya sebagai ASN otomatis bertentangan dengan hierarki hukum.

Lex specialis derogat legi generali: aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Maka ketika urusan profesi guru berhadapan dengan aturan ASN, aturan profesilah yang harus diutamakan.

Menyeragamkan Guru dengan ASN Justru Memperlemah Pendidikan

Banyak guru sekarang dipaksa untuk masuk dalam mekanisme birokrasi yang tidak relevan dengan profesinya.

Mereka dibebani pelaporan administratif yang berlapis, mengikuti prosedur ASN yang rigid, dan diperlakukan seperti pegawai kantor. Akibatnya?

kreativitas pedagogis terhambat, inovasi pembelajaran berkurang, guru fokus pada laporan, bukan pembelajaran, dan mutu pendidikan sulit naik karena profesi dibatasi.

Guru adalah pendidik, bukan petugas administrasi. Kualitas pendidikan tidak akan pernah tumbuh dari birokrasi yang mengekang ruang profesionalisme guru.

Status ASN Hanya Hubungan Kerja, Bukan Identitas Profesi

Perlu dipahami dengan jernih: ketika seorang guru berstatus ASN, itu hanya menandai hubungan kerja dan penggajian. Tetapi identitas profesionalnya tetap tunduk pada aturan profesi, bukan aturan ASN.

Dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah tetaplah dokter profesional. Advokat yang diangkat jadi pejabat negara tetaplah advokat. Begitu pula guru.

Maka sangat keliru jika seseorang berpendapat bahwa guru harus tunduk total pada mekanisme ASN.

Guru bukan birokrat; mereka adalah praktisi pendidikan yang memiliki standar profesi sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Jika Negara Tidak Menempatkan Guru sebagai Profesi, Maka Pendidikan Akan Terus Tertinggal

Negara-negara yang berhasil memajukan pendidikannya: Finlandia, Jepang, Korea Selatan yang memposisikan guru sebagai profesi terhormat, independen, dan diberi ruang keilmuan yang luas.

Mereka tidak memperlakukan guru sebagai pegawai kantor. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini karena profesi guru belum ditempatkan secara semestinya.

Ketika guru disamakan dengan ASN biasa, maka: profesionalismenya tergerus, martabat profesinya menurun, wewenangnya dipersempit, dan inovasi pendidikan pun terhenti.

Kita perlu berani mengoreksi arah kebijakan agar pendidikan tidak terus-menerus terjebak pada budaya birokrasi.

Guru Adalah Pilar Bangsa, Bukan Operator Administrasi

Sudah saatnya publik memahami bahwa guru adalah profesi yang tidak bisa disederhanakan menjadi “pegawai ASN”.

Guru adalah pembentuk karakter bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia, dan penjaga masa depan generasi. Profesi semacam ini membutuhkan regulasi khusus, perhatian khusus, dan penghormatan khusus.

Karena itu, menempatkan guru hanya sebagai ASN merupakan kekeliruan yang harus diluruskan. Guru adalah profesi.

Profesi selalu merupakan lex specialis. Dan pendidikan hanya akan maju apabila negara menempatkan guru sesuai martabat dan kedudukan hukumnya.***