Penuhi Hajat Undang-Undang Sekolah Rakyat Geratis Siap Dibangun,

CIREBON, JARRAKPOS.COM I Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD45).

Ketentuan ini kemudian di jabarkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Untuk memenuhi hajat UU tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, sebagai upaya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, dan miskin ekstrem.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyampaikan, program Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus rantai kemiskinan,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

“Tujuan utama memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengurangi angka putus sekolah dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah,” tuturnya saat rapat koordinasi pembangunan Sekolah Rakyat di Ruang Rarasantang Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (12/11/2025).

Jigus menyebutkan, ada dua model Sekolah Rakyat, yakni rintisan dan murni. Di Kabupaten Cirebon, lanjut Jigus, menggunakan model murni. Sehingga, Pemkab Cirebon menyediakan lahan kosong untuk kemudian dibangun Sekolah Rakyat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi menegaskan, pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan.

“Tujuan kami menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus rantai kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka,” kata Hafidz.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan muatan khusus untuk pembentukan dan penguatan karakter peserta didik.

“Kami ingin membentuk karakter dan mental tangguh anak-anak agar mampu mandiri dan berdaya saing,” katanya.

Menurut data Dinsos Kabupaten Cirebon, lahan seluas 5,7 hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk lokasi sekolah, dengan status tanah milik Pemkab Cirebon dan tidak dalam sengketa.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 23 Mei 2025, luas efektif lahan yang bisa digunakan mencapai 5 hektare, sementara sebagian lahan perlu pengalihan jalan di tengah area.

Penganggaran pemindahan jalan pun sudah masuk dalam program prioritas tahun 2025 pada PUTR, dan akan mulai dikerjakan awal 2026.

Sementara itu, dari hasil audiensi dengan PPK Pembangunan Sekolah Rakyat Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat) pada 4 November 2025, disebutkan bahwa kontrak pembangunan dimulai 12 November 2025, dan pekerjaan fisik akan dimulai akhir November 2025.

Meski progres terus berjalan, beberapa hal masih perlu diselesaikan. Antara lain pematangan lahan (land clearing), dokumen lingkungan (UKL-UPL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih diproses.

Hafidz mengakui, Dinsos membutuhkan dukungan teknis dari Dinas PUTR untuk melengkapi berkas dalam aplikasi SIMBG. Selain itu, ada persoalan lainnya yang tengah diupayakan agar bisa diselesaikan.

“Kami juga memperhatikan kesiapan peserta didik, tenaga pengajar, dan kondusivitas wilayah selama pembangunan berlangsung,” tambahnya.

Sekadar diketahui, hingga Oktober 2025 tercatat 165 Sekolah Rakyat telah berdiri di seluruh Indonesia dengan hampir sebanyak 16.000 siswa.

Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai welas asih, kepemimpinan, kejujuran, disiplin, dan gotong royong sesuai dengan kultur yang ada di Kabupaten Cirebon.