Jeje Ritchie Ismail dan Menteri Dukbangga Gaungkan Cegah Stunting, 1.500 Kader TPK KBB Diperkuat

JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan tersebut ditegaskan dalam Temu Kader TPK bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga) sekaligus Kepala BKKBN RI, Wihaji, dan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, di SPN Polda Jawa Barat, Cisarua, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 1.500 kader TPK itu menjadi momentum untuk memperkuat pendampingan keluarga, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga balita. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pencegahan stunting dilakukan sejak dini, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan apresiasi atas dipilihnya KBB sebagai salah satu lokasi pembinaan kader dalam pelaksanaan program strategis nasional. Menurutnya, luas wilayah KBB yang mencakup 165 desa membuat keberadaan kader TPK sangat penting untuk menjangkau keluarga hingga tingkat akar rumput.

“Pembangunan sumber daya manusia dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, perhatian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sangatlah penting,” ujar Jeje.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan pendampingan langsung, edukasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif kader yang memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Jeje pun menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian kader TPK. Pertama, memastikan data keluarga sasaran selalu diperbarui dan divalidasi agar intervensi serta bantuan pemerintah tepat sasaran. Kedua, memperkuat sinergi dengan pemerintah desa, fasilitas kesehatan, penyuluh keluarga berencana (KB), dan unsur pendamping keluarga lainnya. Ketiga, hadir secara aktif sebagai pendamping, edukator, sekaligus penghubung keluarga berisiko dengan layanan pemerintah.

“Jangan pernah merasa peran saudara sekalian kecil. Perubahan besar bagi masa depan Bandung Barat dimulai dari satu keluarga yang mendapatkan edukasi dan pendampingan gizi yang tepat,” tegasnya.

Kader TPK KBB Jadi Ujung Tombak Pencegahan Stunting

Dukungan terhadap penguatan peran kader juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, H. Asep Romy Romaya. Ia mengapresiasi dedikasi para kader yang selama ini mendampingi keluarga di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan sosial dan kesehatan sangat bergantung pada kemampuan para pelaksana di tingkat masyarakat. Karena itu, penguatan peran kader perlu diiringi sinergi lintas sektor dan dukungan penganggaran yang berkelanjutan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara itu, Menteri Dukbangga sekaligus Kepala BKKBN RI, Wihaji, menegaskan bahwa kader TPK memiliki tugas strategis dalam mendampingi keluarga sejak tahap pranikah hingga pengasuhan anak. Pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sejak dini.

Menurut Wihaji, pencegahan stunting bukan semata-mata persoalan pemenuhan gizi, melainkan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, kader TPK harus mampu memastikan keluarga memperoleh informasi, edukasi, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan.

Ia juga mengingatkan kader agar memperhatikan persoalan sosial yang dihadapi remaja. Penggunaan telepon pintar yang semakin intensif dinilai dapat mengurangi interaksi langsung antara anak dan orang tua apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga.

Wihaji menyoroti risiko gangguan kesehatan mental pada remaja dan mendorong kader untuk memperkuat edukasi keluarga, membangun komunikasi antara orang tua dan anak, serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi psikologis remaja.

Selain kelompok ibu dan anak, perhatian terhadap lanjut usia (lansia) juga menjadi bagian dari pembangunan keluarga. Kader didorong membantu mendorong kegiatan yang produktif dan bermakna bagi lansia agar mereka tetap memiliki ruang untuk berinteraksi, beraktivitas, dan terhindar dari kesepian.

Dalam kesempatan tersebut, Wihaji juga menekankan keterlibatan kader TPK dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Peran kader tidak hanya berkaitan dengan pendistribusian, tetapi juga edukasi gizi kepada keluarga penerima manfaat.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan pengecekan langsung, hampir 99 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung Barat telah mendistribusikan program MBG 3B dengan lancar.

“Berdasarkan pengecekan langsung, hampir 99 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di KBB telah mendistribusikan program MBG 3B secara lancar. Selain mendistribusikan, kader TPK juga bertugas memberikan edukasi gizi kepada keluarga penerima sasaran,” ungkap Wihaji.

Menurutnya, keterlibatan kader di lapangan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran sekaligus meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi.

Kegiatan tersebut juga bertepatan dengan momentum Hari Kontrasepsi Sedunia. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan kontrasepsi gratis serta peninjauan langsung ke rumah warga untuk memantau kondisi keluarga yang berisiko mengalami stunting di Bandung Barat.

Wihaji mengapresiasi dukungan Bupati Jeje Ritchie Ismail beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengawal pelaksanaan program dan memperkuat kinerja kader TPK.

Apresiasi bagi Kader yang Aktif di Lapangan

Suasana temu kader berlangsung hangat ketika Wihaji dan Jeje berinteraksi langsung dengan peserta di atas panggung. Sejumlah kader mendapat kesempatan menjawab pertanyaan serta berbagi pengalaman mengenai pendampingan keluarga di desa masing-masing.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Menteri Dukbangga bersama Bupati Bandung Barat menyerahkan hadiah kepada kader yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Interaksi itu menjadi ruang untuk mendengar pengalaman para kader sekaligus memperkuat semangat mereka dalam menjalankan tugas pendampingan di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, serta seluruh kader TPK.

Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan keluarga, memperluas jangkauan pelayanan, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan memperkuat keluarga sebagai unit terkecil pembangunan, KBB menargetkan terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan berkualitas, sekaligus membangun fondasi bagi lahirnya generasi masa depan yang bebas dari ancaman stunting. (Diskominfotik KBB).