Carut Marut Penempatan SK Guru P3K di Indramayu.

INDRAMAYU JarrakPostJabar.Com- Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melantik dan mengambil sumpah sebanyak 1.753 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dilantik oleh Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina pada Jum’at (08/03/24) yang lalu, hal ini bertujuan agar kekosongan PNS yang telah memasuki masa Purna Bakti dapat terisi sehingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Namun kejadian dilapangan terjadi carut marut dalam SK Penempatan nya, diantaranya adalah dibidang Pendidikan yang mendapat porsi yang cukup besar yaitu sekitar 1.650 an dimana sekitar 40% menerima SK tidak sesuai dengan draf yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Indramayu. Sebagai ilustrasi banyak P3K yang ditempatkan tidak sesuai dengan NIK nya, adanya Oknum yang bermain dalam penempatan, tidak berlakunya surat rekomendasi dari sekolah asal P3K mengabdi/honor, penempatan P3K tidak sesuai dengan Mapel kebutuhan sekolah dan lain-lainnya.

Ketika di konfirmasi ke bidang GTK Disdikbud Indramayu Wati Rosana menjelaskan” Pihak Disdikbud diberikan wewenang oleh Menpan dan Mendikbud agar memeping jumlah kebutuhan guru dan penempatannya, karema hanya pihak dinas Pendidikan yang lebih paham kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi berdasarkan alokasi kebutuhan jumlah guru tersebut berdasarkan data dapodik maka kita bisa memetakan sesuai kebutuhan” tegasnya.

Pada waktu penyusunan tersebut dilakukan secara rahasia dan hati-hati karena kami berpatokan pada :
– Pengisian formasi kekosongan P3K.
-Berdasarkan tempat tinggal (NIK).
– Bukti honorer dan permintaan dari pihak sekolah terkait.
Namun dalam kenyataannya data yang telah kami berikan berbeda dengan data yang telah dikeluarkan oleh pihak BKPSD pihak Disdikbud tidak faham, karena yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan ) itu kan dari pihak BKSDM Indramayu, tetapi kami juga tidak menutup krmungkinan ada pihak yang bermain dalam menetapan SK tersebut, coba konfirmasi ke Pihak BKSDM Indramayu” lanjut Wati Rosana.

Sementara itu pihak BKSDM yang diwakili Kabid PPI Citra saat ditemui mengatakan ” memang benar ada perbedaan data yang dikeluarkan oleh pihak BKSDM dengan Dinas Pendidikan, dan saat ini sedang kami lakukan perbaikan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu System yang memprosesnya, kalau ada perbaikan maka pihak BKSDM akan melakukan konsultasi dengan Menpan dan BKN pusat” tutur Citra.

Kami juga terbuka dan siap menerima protes dari P3K asal di buktikan dengan data-data yang kuat. Kalau ada pihak yang bermain kita akan tindak tegas. Ketika ditanya besarnya berapa acara biaya pelantikan? Kabid PPI tidak bisa membuka secara gamblang biaya tersebut” tambah Citra.

Salah seorang guru honorer Umat (bukan nama sebenarnya) dari wilayah Sindang ” Beberapa minggu sebelum acara pelantikan dirinya pernah dihubungi salah seorang Korcam P3K (TD) yang bisa mengatur SK penempatan tentunya dengan biaya tertentu, TD akan memproses SK penempatan tersebut agar tidak terlalu jauh, sambil melihatkan bukti chat nya” tutur Umat.

Hal senada juga dikemukan Iqro P3K asal Sukagumiwang dan Kertasmaya saat ditemui ” memamg benar ada Korcam P3K yang menemui dirinya dan beberapa oramg lainnya, dengan gamblamg ia menuturkan Korcam tersebut bekerjasama dengan orang dalam Disdikbud dan BKSDM untuk mengatur SK penempatan tentunya dengan imbalan nominal tertentu dan hal ini bukan barang yang aneh lagi” ungkap Iqro.

Sementara itu salah seorang Kepsek di salah Satu SMPN yang ada di Indramayu saat dikonfirmasi ” saya bingung mas sekolah ini sudah banyak guru bidang study B.Indonesia yang ada saja jam mengajarnya masih kurang sedangkan yang dibutuhkan mapel IPA dan IPS masa kami mendapatkan guru Mapel B.Indonesia lagi? terus nanti yang bersangkutan (P3K) harus mengajar mapel IPA atau IPS gitu? Sedangkan sekolah kami sedang berusaha meningkatkan mutu pendidikan, apa ini yang di namakan pemerataan di bidamg pendidikan?? Mereka yang dinas dan BKSDM faham kebutuhan tenaga pendidik tidak sih???

Melihat dari yang terjadi dilapangan sudah semestinya pemangku kebijakan (dinas terkait) lebih rajin turun ke bawah untuk melihat, mendengar dan memperhatikan aspek apa yang dibutuhkan oleh sekolah, bukan mengadakan kunjungan dan pembinaan yang hanya bersifat seremonial belaka, kasihan bupati Hj.Nina Agustina yang dengan segala macam usahanya menggelontorkan dana yang tidak sedikit dan perhatian yang penuh kalau 3 dosa pendidikan tidak berkurang dan sistim penempatan guru masih carut marut. *****(Wahyu Ratusan)*****