Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Beredar Hoaks tentang Pemadaman Internet, Wamenkomdigi Gandeng APH Kejar Pelaku

Beredar Hoaks tentang Pemadaman Internet, Wamenkomdigi Gandeng APH Kejar Pelaku

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

AKARTA, JARRAKPOS.COM 24 September 2026 – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama tiga hari pada 25 sampai 27 September 2026 merupakan hoaks.
Informasi tersebut beredar melalui dokumen yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan judul “Surat Peringatan” bernomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026. Dokumen tersebut mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta memuat klaim adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional selama tiga hari sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang beredar.
“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Angga Raka Prabowo memastikan layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal. Layanan seluler dan jaringan fiber optik juga tetap beroperasi seperti biasa. Ia juga membantah klaim mengenai gangguan besar pada satelit komunikasi nasional, dan menyatakan bahwa tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dinarasikan dalam dokumen palsu tersebut.
“Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Komdigi juga memastikan tidak ada dasar bagi masyarakat untuk melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena alasan pemadaman internet nasional. Sistem perbankan dan ATM tetap beroperasi normal.
Angga Raka Prabowo mengatakan Komdigi bersama aparat penegak hukum (APH) sedang menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu tersebut. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebarannya, serta pihak yang bertanggung jawab.
“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” jelasnya.
Komdigi mengingatkan masyarakat agar tidak meneruskan dokumen tersebut. Masyarakat dapat memeriksa kebenaran informasi mengenai kebijakan dan layanan komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah.
Penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat memiliki konsekuensi hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat, dengan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 45A ayat (3).
“Kami meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi Komdigi sebelum meneruskan informasi kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat lainnya,” ujar Angga Raka Prabowo.
Komdigi akan terus menyampaikan informasi mengenai kondisi jaringan dan kebijakan komunikasi digital melalui kanal resmi kementerian di komdigi.go.id.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ribut Dua Kubu Keraton Kartasura

    Ribut Dua Kubu Keraton Kartasura

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 231
    • 0Komentar

    SOLO,JARRAKPOS,COM – Dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta kembali terlibat keributan di depan mata Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Minggu (18/1/2026). Awalnya Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadir dalam sebuah acara Wilujengan di Keraton Kasunanan Surakarta. Usai menteri berpidato, mendadak salah satu Putri Pakubuwono XIII Gusti Kanjeng Ratu Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani berbicara di depan […]

  • UNIKU Kembali Luluskan 1.517 Mahasiswa Program PPG Guru Tertentu Daljab Tahap II Tahun 2025

    UNIKU Kembali Luluskan 1.517 Mahasiswa Program PPG Guru Tertentu Daljab Tahap II Tahun 2025

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 265
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sebanyak 1.517 mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kuningan (Uniku) berhasil lulus dengan baik. Prosesi pelaksanaan kelulusan tersebut, berlangsung di Ballroom Asmarandana Grand Cordela Hotel Kuningan, Senin (29/12/2025) pagi. Nampak hadir seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan […]

  • Gerindra Salurkan Obat-obatan ke Puskesmas Riung dan Lengkosambi, Dukung Layanan Kesehatan Ribuan Warga Pasca Gempa

    Gerindra Salurkan Obat-obatan ke Puskesmas Riung dan Lengkosambi, Dukung Layanan Kesehatan Ribuan Warga Pasca Gempa

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 145
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Gerak cepat Partai Gerindra membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada terus berlanjut. Setelah turun langsung menemui warga dan pengungsi di sejumlah wilayah, Gerindra kini menyalurkan bantuan obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat pascagempa. Bantuan obat-obatan tersebut disalurkan ke Puskesmas Riung dan Puskesmas Lengkosambi, dua fasilitas kesehatan yang melayani hampir 8.000 masyarakat […]

  • Sufmi Dasco Ahmad Buka Rakernas Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Desa Didorong Jadi Episentrum Pembangunan Nasional

    Sufmi Dasco Ahmad Buka Rakernas Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Desa Didorong Jadi Episentrum Pembangunan Nasional

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Putu Sta
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA, JARRAK POS – Desa didorong tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi tampil sebagai episentrum pembangunan nasional. Penguatan pemerintahan desa, ekonomi berbasis potensi lokal hingga ketahanan pangan dinilai menjadi bagian strategis untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan berdaya saing. Semangat tersebut mengemuka dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia […]

  • PKB Kota Binjai Siap Membangun Manusia Seutuhnya

    PKB Kota Binjai Siap Membangun Manusia Seutuhnya

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Oleh: Syafril SH, Ketua PKB Kota Binjai Makna dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah, setiap manusia Indonesia harus membangun Indonesia seutuh nya Yang di sebut seutuh nya adalah kita rakyat harus bisa membangun di keluarga, dan sesama tetangga dan baru kita besar kan dari lingkungan dan desa dan seterusnya. Itu lah makna sebenar nya Tapi banyak […]

  • Tak Harus Pernah Jadi Kepala Bappeda, Khemal Pandu Disebut Punya Kans Jadi Sekda Pacitan?

    Tak Harus Pernah Jadi Kepala Bappeda, Khemal Pandu Disebut Punya Kans Jadi Sekda Pacitan?

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Anggapan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) harus memiliki rekam jejak sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Inspektur Inspektorat ternyata tidak sepenuhnya berlaku dalam dinamika birokrasi Pemerintahan. Sejarah pemerintahan daerah menunjukkan, posisi Sekda tidak selalu lahir dari satu jalur karier tertentu. Rekam jejak kepemimpinan, pengalaman mengelola perangkat daerah, kapasitas manajerial, serta kemampuan memahami tata […]

expand_less