Bakesbangpol Pacitan Ingatkan Ancaman Serangan Siber, Operator Sistem Pemerintahan Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Pacitan,JarrakPos-Ancaman serangan siber yang menyasar sistem digital menjadi perhatian serius Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan.

Seluruh perangkat daerah, khususnya yang telah mengandalkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem pengamanan siber.

Kepala Bakesbangpol Pacitan, Turmudi, menegaskan bahwa keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis teknologi informasi, melainkan bagian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan daerah.

Menurutnya, penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan harus diimbangi dengan kesadaran keamanan yang memadai. Sebab, kelalaian sekecil apa pun dalam pengoperasian perangkat digital berpotensi membuka celah yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

“Saya tekankan agar bijak dalam pengamanan siber, terutama di lingkungan pemerintahan dan ASN. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan siber yang ada di daerah,” ujar Turmudi, Rabu (11/11).

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tersebut secara khusus mengingatkan para operator sistem agar tidak ceroboh dalam menjalankan aktivitas operasional berbasis digital. Terlebih, operator memiliki peran strategis sebagai pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi pemerintahan.

“Jangan sampai karena kecerobohan kita, akan mengakibatkan celah dari peretas untuk masuk dalam sistem,” tuturnya.

Dalam perspektif keamanan teknologi informasi, ancaman peretasan tidak selalu bermula dari kelemahan teknologi yang rumit. Faktor manusia atau human error justru kerap menjadi salah satu pintu masuk serangan siber.

Penggunaan kata sandi yang lemah, membuka tautan mencurigakan, mengunduh lampiran dari sumber tidak dikenal, hingga membagikan kredensial akun kepada orang lain merupakan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.

Selain itu, ancaman seperti phishing, penyebaran malware, pencurian kredensial, hingga serangan ransomware dapat mengganggu operasional sistem pemerintahan, bahkan berpotensi menyebabkan kebocoran data dan terhentinya layanan publik.

Karena itu, penguatan keamanan digital idealnya tidak hanya bertumpu pada perangkat lunak maupun infrastruktur teknologi. Kedisiplinan pengguna, pembaruan sistem secara berkala, penerapan autentikasi multifaktor, pengelolaan hak akses, serta pencadangan data secara rutin juga menjadi bagian penting dari pertahanan siber.

Turmudi sendiri mengaku optimistis bahwa jajaran birokrasi di Pacitan memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman tersebut. Ia meyakini sistem pengamanan digital pemerintahan telah menjadi perhatian, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis operasional.

Meski demikian, optimisme tersebut, menurutnya, tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Kewaspadaan harus tetap menjadi prinsip utama seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

“Saya yakin, dari sisi birokrasi maupun lainnya itu kuat. Saya optimistis pemerintahan akan membentengi semuanya,” tegasnya.

Tak hanya menyasar lingkungan pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN), Turmudi juga mengingatkan masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di ruang digital.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat diminta tidak mudah terpancing, gegabah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, maupun sembarangan mengakses tautan yang berpotensi membahayakan keamanan perangkat dan data pribadi.

Sebab, keamanan ruang digital merupakan tanggung jawab bersama. Penguatan sistem dari pemerintah perlu berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan informasi dan menggunakan teknologi secara bijak.

“Jangan gegabah dan tetap bijak,” pungkas Turmudi.(Red/yun).