Kemenkum Titip 5 Pesan Strategis Kepada PP INI 2026-2030, Soroti TPPU hingga Kendali Formasi 2027
- account_circle Ghana
- calendar_month 3 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

JAKARTA, Jarrakpos.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menitipkan lima pesan strategis kepada jajaran Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2026–2030. Arahan tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola profesi sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi.
Pesan itu disampaikan langsung oleh Direktur Perdata Ditjen AHU, Henry Sulaiman, saat menghadiri pengukuhan PP INI beserta jajaran dewan penasihat, dewan kajian, dan kelompok kerja di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026).

Berikut lima poin krusial yang menjadi perhatian Kemenkum:
Peringatan Keras Terkait TPPU: Henry mengingatkan notaris untuk menjaga marwah jabatan (officium nobile) dengan memeriksa dokumen secara cermat dan menggali tujuan hukum para pihak. Peringatan ini merujuk pada data pengawasan Oktober 2025 hingga 2026 yang mencatat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi 25 oknum notaris serta pemberhentian dengan hormat bagi 3 orang lainnya. Selain itu, laporan intelijen PPATK mencatat sekitar 100 notaris terindikasi memfasilitasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, umumnya melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk pencucian uang dan transaksi judi daring (online). “Ini sudah menjadi alarm keras buat kita. Jangan sampai dibiarkan dan makin banyak teman-teman kita yang terjaring,” tegas Henry.
Penyeimbangan Kuota Anggota Luar Biasa (ALB): Kemenkum menyoroti ketimpangan antara jumlah calon notaris dan ketersediaan formasi daerah. Untuk mengurai antrean sekitar 4.000 ALB, Menteri Hukum telah membuka 3.330 formasi agar pengelolaan kuota pada 2027 lebih ideal. Henry juga meminta pengawasan ketat agar magang ALB tidak sekadar menjadi formalitas serta mendorong Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) menjadi filter kualitas yang tegas.
Percepatan Cyber Notary dan Konsep Kantor Bersama: Dewan Kajian Kebijakan Hukum dan Dewan Kajian Kebijakan Publik INI diminta mempercepat persiapan implementasi cyber notary sebagai bentuk modernisasi layanan yang menjadi perhatian khusus Menteri Hukum. Di sisi lain, kajian konsep “kantor bersama” dinilai mendesak guna mengatasi keterbatasan formasi wilayah bagi lulusan yang telah memenuhi syarat.
Pembinaan dan Tertib Administrasi: Mengacu pada Permenkum Nomor 24 Tahun 2025, pemerintah berkomitmen bersinergi dengan Dewan Pengawas dan Mahkamah Perkumpulan dalam mengawasi profesi notaris. PP INI juga diharapkan menjalankan roda organisasi secara profesional serta tertib menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.

Kendali Penuh Formasi dan Perpindahan Wilayah pada 2027: Mulai 2027, kewenangan pengaturan formasi dan perpindahan wilayah notaris akan diserahkan sepenuhnya kepada PP INI, sementara pemerintah mengadministrasikannya. Tanpa pembatasan kuota dari kementerian, PP INI perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat selektif agar tidak terjadi penumpukan notaris di wilayah tertentu. “Rem dan filternya ada di Pengurus Pusat. Perlu mekanisme yang selektif dalam meluluskan permohonan pindah wilayah seorang notaris,” ujar Henry.
Menutup sambutannya, Henry mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran PP INI periode 2026–2030 dan menyatakan optimisme kepengurusan baru tersebut mampu menjawab amanah profesi melalui kerja nyata. (Agh@N)
- Penulis: Ghana





Saat ini belum ada komentar