KDM Siagakan 27 Daerah di Jabar Hadapi Ancaman Bencana hingga April 2027
- account_circle Redaksi
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

JARRAKPOS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dalam status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan, mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027, untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman bencana selama musim hujan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang ditandatangani Dedi Mulyadi pada 2 November 2026.
Melalui keputusan itu, tidak ada satu pun wilayah administrasi di Jawa Barat yang berada di luar cakupan status siaga darurat. Sebanyak 18 kabupaten dan sembilan kota ditetapkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana.
Ke-18 kabupaten tersebut meliputi Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Sementara sembilan kota yang masuk dalam penetapan tersebut adalah Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Dalam keputusan gubernur itu, terdapat lima jenis ancaman bencana yang menjadi perhatian selama masa siaga, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor.
Ancaman tersebut menjadi perhatian serius mengingat sejumlah wilayah di Jawa Barat memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Penetapan status siaga darurat ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi, meningkatkan kesiapan personel, serta mengoptimalkan koordinasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Dengan masa berlaku hingga 30 April 2027, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.
Dari sisi pendanaan, keputusan tersebut mengatur bahwa penanganan status siaga darurat dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana selama periode siaga berlangsung.
Dengan ditetapkannya seluruh wilayah Jawa Barat dalam status siaga darurat, kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta dampak sosial dan ekonomi akibat bencana selama musim hujan 2026/2027.***
- Penulis: Redaksi





Saat ini belum ada komentar