Realisasi APBD Pacitan 2026 Tembus Rp1,06 Triliun, Serapan Anggaran Capai 65,28 Persen

Pacitan,JarrakPos-Memasuki penghujung Oktober 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan mulai menunjukkan progres. Hingga 26 Oktober 2026, realisasi belanja seluruh perangkat daerah tercatat mencapai Rp1,069 triliun atau 65,28 persen dari total anggaran sebesar Rp1,638 triliun.

Capaian tersebut menjadi gambaran perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2026. Di balik angka-angka tersebut, terdapat berbagai agenda pembangunan, pelayanan publik, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus berjalan melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Deni Cahyantoro, menegaskan bahwa realisasi anggaran bukan semata-mata persoalan seberapa besar uang daerah telah dibelanjakan. Lebih dari itu, pelaksanaan APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya persentase penyerapan anggaran, tetapi bagaimana setiap program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prinsip akuntabilitas,”katanya, Senin (2/11).

Jika dicermati berdasarkan laporan masing-masing perangkat daerah, Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan alokasi anggaran terbesar, yakni sekitar Rp574,78 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja telah mencapai Rp433,17 miliar atau 75,36 persen.

Disusul Dinas Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp349,63 miliar dan realisasi Rp231,48 miliar atau 66,20 persen. Sementara itu, Badan Keuangan Daerah memiliki alokasi anggaran sekitar Rp281,38 miliar dengan realisasi mencapai Rp160,65 miliar atau 57,09 persen.

Di sisi lain, sejumlah perangkat daerah telah mencatatkan progres realisasi yang relatif tinggi. Kecamatan Donorojo berada di posisi teratas dengan capaian 79,96 persen, disusul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 79,76 persen serta Kecamatan Nawangan yang mencapai 79,89 persen.

Meski demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memerlukan perhatian dalam percepatan pelaksanaan anggaran. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat realisasi sebesar 31,59 persen, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 33,69 persen.

Perbedaan capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan APBD, terutama untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan.

Deni berharap, terus mendorong koordinasi dan evaluasi bersama seluruh OPD agar sisa waktu tahun anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Percepatan realisasi perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas belanja, kepatuhan terhadap regulasi, serta tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Sebab, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari angka penyerapan yang tinggi. Ukuran yang lebih substansial adalah sejauh mana setiap rupiah uang daerah mampu menghadirkan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

“Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, konsistensi dan kesungguhan seluruh perangkat daerah menjadi kunci agar APBD 2026 tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga benar-benar memberi arti bagi masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu dapat dilaporkan, realisasi per 26 Oktober 2026 sebagai berikut:

1.Total anggaran

Rp1.638.244.271.974

2.Total realisasi

Rp1.069.535.911.291

3.Persentase realisasi

65,28 persen.

4.Sisa anggaran

Rp568.708.360.683. (Red/yun).